Kementerian PUPR Jalin Kerja Sama Pembangunan SPAM Jatiluhur .

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak lama lagi akan membangun Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I (SPAM Jatiluhur) dengan memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur, di Provinsi Jawa Barat. 

Sistem ini dirancang terhubung ke Ibu Kota, sehingga diharapkan dapat menjadi akses air minum bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Rencana pembangunan sistem ini ditandai penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diwakili Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dengan Direktur Keuangan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur Zali Yahya dan Direktur Operasional PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur Hendra Rachmanto di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (19/2).

Selain itu, pada saat yang bersamaan dilaksanakan juga penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dengan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur dan Penandatanganan Perjanjian Regres antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo.

Acara penandatangan ini disaksikan secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, SPAM Regional Jatiluhur I akan menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik, yang akan didistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Baik itu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, maupun Kabupaten Karawang.

“Kita niatkan dengan baik secara bersama-sama untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Tujuan kita sama, yaitu melayani masyarakat 4.750 liter per detik. Ini memang masih kurang bagi Jakarta, namun ini sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani air bersih dan menjamin kualitas air yang lebih baik,” kata Basuki.

Dia mengatakan, pembiayaan pembangunan SPAM Jatiluhur I melalui skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP) diharapkan dapat melengkapi komponen pembiayaan infrastruktur selain anggaran Pemerintah.

Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa pembangunan di bidang air minum melalui KPBU misalnya SPAM Umbulan, Semarang Barat, Lampung, dan Banjarbakula. “Dengan KPBU ini banyak sekali yang mengawasi, sehingga tata kelolanya diharapkan lebih baik. Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak terus-terusan dibiayai dengan APBN,” ujarnya.

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I diprakarsai oleh Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. – PT Tirta Gemah Ripah dengan nilai investasi  Rp 1,7 triliun dalam masa kerja sama 30 tahun.

Konstruksi pembangunannya mulai dilaksanakan Agustus 2021 dengan masa kerja 2,5 tahun atau selesai pada awal 2024. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU seperti proyek SPAM Regional Jatiluhur I sangat tepat untuk mendorong pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Keberhasilan skema KPBU dalam penyediaan air minum perpipaan akan turut meningkatkan akses layak dan akses aman air minum sesuai amanat RPJMN 2020-2024 yang saat ini akses layak air minum baru mencapai 85 persen.

Sedangkan akses aman air minum, baru mencapai 15 persen yang ditargetkan menjadi 30 persen pada tahun 2024.

Proyek SPAM ini merupakan salah satu proyek infrastruktur yang sangat penting untuk menyediakan  air minum dan air bersih bagi masyarakat, bahkan pada saat pandemi seperti ini semakin penting karena bagian dari membangun ketahanan dan imunitas bagi masyarakat.  

“Kalau dilihat dari manfaat sosial dan ekonominya, jelas luar biasa sangat besar. Bahkan lebih besar dari biaya investasinya kalau biaya proyek bisa dijaga tata kelolanya dengan baik,” tutur Sri Mulyani. [DNU]

]]> .
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak lama lagi akan membangun Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I (SPAM Jatiluhur) dengan memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur, di Provinsi Jawa Barat. 

Sistem ini dirancang terhubung ke Ibu Kota, sehingga diharapkan dapat menjadi akses air minum bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Rencana pembangunan sistem ini ditandai penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang diwakili Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dengan Direktur Keuangan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur Zali Yahya dan Direktur Operasional PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur Hendra Rachmanto di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (19/2).

Selain itu, pada saat yang bersamaan dilaksanakan juga penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dengan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur dan Penandatanganan Perjanjian Regres antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo.

Acara penandatangan ini disaksikan secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, SPAM Regional Jatiluhur I akan menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik, yang akan didistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Baik itu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, maupun Kabupaten Karawang.

“Kita niatkan dengan baik secara bersama-sama untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Tujuan kita sama, yaitu melayani masyarakat 4.750 liter per detik. Ini memang masih kurang bagi Jakarta, namun ini sumbangan yang tidak sedikit untuk melayani air bersih dan menjamin kualitas air yang lebih baik,” kata Basuki.

Dia mengatakan, pembiayaan pembangunan SPAM Jatiluhur I melalui skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP) diharapkan dapat melengkapi komponen pembiayaan infrastruktur selain anggaran Pemerintah.

Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa pembangunan di bidang air minum melalui KPBU misalnya SPAM Umbulan, Semarang Barat, Lampung, dan Banjarbakula. “Dengan KPBU ini banyak sekali yang mengawasi, sehingga tata kelolanya diharapkan lebih baik. Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak terus-terusan dibiayai dengan APBN,” ujarnya.

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I diprakarsai oleh Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. – PT Tirta Gemah Ripah dengan nilai investasi  Rp 1,7 triliun dalam masa kerja sama 30 tahun.

Konstruksi pembangunannya mulai dilaksanakan Agustus 2021 dengan masa kerja 2,5 tahun atau selesai pada awal 2024. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU seperti proyek SPAM Regional Jatiluhur I sangat tepat untuk mendorong pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Keberhasilan skema KPBU dalam penyediaan air minum perpipaan akan turut meningkatkan akses layak dan akses aman air minum sesuai amanat RPJMN 2020-2024 yang saat ini akses layak air minum baru mencapai 85 persen.

Sedangkan akses aman air minum, baru mencapai 15 persen yang ditargetkan menjadi 30 persen pada tahun 2024.

Proyek SPAM ini merupakan salah satu proyek infrastruktur yang sangat penting untuk menyediakan  air minum dan air bersih bagi masyarakat, bahkan pada saat pandemi seperti ini semakin penting karena bagian dari membangun ketahanan dan imunitas bagi masyarakat.  

“Kalau dilihat dari manfaat sosial dan ekonominya, jelas luar biasa sangat besar. Bahkan lebih besar dari biaya investasinya kalau biaya proyek bisa dijaga tata kelolanya dengan baik,” tutur Sri Mulyani. [DNU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories