Waspadai Omicron, Mendagri Perintahkan Seluruh Pemda Ketatkan Pengawasan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Omicron.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/7183/Sj Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ini. NSE dikeluarkan dan ditandatangani Mendagri Tito Karnavian tanggal 21 Desember 2021.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menyatakan, lewat SE itu, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta melakukan penguatan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan.

Baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan dan Desa serta Rukun Tangga/Rukun Warga. 

“Sesuai SE Pak Mendagri, kita minta ke Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia agar mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat Covid-19, untuk menentukan kasus Covid-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas,” kata Safrizal, Rabu (22/12).

Pemda juga memperketat protokol kesehatan (prokes) dengan pendekatan 5M dan 3T serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas. Safrizal juga meminta Pemda koordinasi Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.

“Tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan,” jelas Wakil Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19 ini.

Tak cuma itu, koordinasi juga mesti dilakukan para kepala daerah dengan para pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan, mall dan pelaku usaha serta pihak lainnya.

“Ketatkan pengawasan protokol kesehatan di tempat yang berpotensial kerumunan dan tempat kegiatan publik,” tegasnya.

Menurutnya, aspek paling berbahaya dari infeksi virus adalah tingkat keparahannya. Varian Delta telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Nah, varian Omicron ini meski belum dipastikan tingkat keparahannya, tapi 2-6 kali lipat lebih mudah menular dibandingkan varian Delta.

Sesuai SE Mendagri,para gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia juga mesti berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR), S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sequencing genomic.

Safrizal juga mengingatkan para pemangku kepentingan, baik di level provinsi, kabupaten kota, hingga ke tingkat terkecil untuk tidak jumawa. Diingatkannya, sejumlah negara tetangga sudah mengalami tanda-tanda mengalami gelombang tiga Corona.

“Kita waspada dan tidak boleh lengah. Sejak awal Bapak Presiden mengatakan, kalau sistem penanganan kita, strategi kita adalah gas dan rem,” tegas Safrizal.

 

Karena itu, Pemerintah Pusat terus mengingatkan daerah agar tidak lengah dalam penanganan pandemi ini. Caranya, dengan tetap terus memberlakukan PPKM yang disesuaikan menurut level asesmen masing-masing daerah.

Penerapan PPKM akan terus dilakukan, selama Pandemi Covid-19 masih ada di Indonesia. Hal ini untuk membatasi pergerakan masyarakat, agar menekan angka penyebaran Covid-19.

“Kalau ini kita tidak mitigasi dengan baik, kalau kita kendor, maka risiko akan kembali naik. Kebijakan penanganan ini akan berakhir, setelah virus ini tidak ada lagi. Sepanjang virus masih ada, maka kebijakan penanganan masih ada,” tandasnya. [UMM]

]]> Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Omicron.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/7183/Sj Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi ini. NSE dikeluarkan dan ditandatangani Mendagri Tito Karnavian tanggal 21 Desember 2021.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA menyatakan, lewat SE itu, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta melakukan penguatan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan.

Baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan dan Desa serta Rukun Tangga/Rukun Warga. 

“Sesuai SE Pak Mendagri, kita minta ke Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia agar mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat Covid-19, untuk menentukan kasus Covid-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas,” kata Safrizal, Rabu (22/12).

Pemda juga memperketat protokol kesehatan (prokes) dengan pendekatan 5M dan 3T serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas. Safrizal juga meminta Pemda koordinasi Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya.

“Tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan,” jelas Wakil Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19 ini.

Tak cuma itu, koordinasi juga mesti dilakukan para kepala daerah dengan para pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan, mall dan pelaku usaha serta pihak lainnya.

“Ketatkan pengawasan protokol kesehatan di tempat yang berpotensial kerumunan dan tempat kegiatan publik,” tegasnya.

Menurutnya, aspek paling berbahaya dari infeksi virus adalah tingkat keparahannya. Varian Delta telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Nah, varian Omicron ini meski belum dipastikan tingkat keparahannya, tapi 2-6 kali lipat lebih mudah menular dibandingkan varian Delta.

Sesuai SE Mendagri,para gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia juga mesti berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR), S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sequencing genomic.

Safrizal juga mengingatkan para pemangku kepentingan, baik di level provinsi, kabupaten kota, hingga ke tingkat terkecil untuk tidak jumawa. Diingatkannya, sejumlah negara tetangga sudah mengalami tanda-tanda mengalami gelombang tiga Corona.

“Kita waspada dan tidak boleh lengah. Sejak awal Bapak Presiden mengatakan, kalau sistem penanganan kita, strategi kita adalah gas dan rem,” tegas Safrizal.

 

Karena itu, Pemerintah Pusat terus mengingatkan daerah agar tidak lengah dalam penanganan pandemi ini. Caranya, dengan tetap terus memberlakukan PPKM yang disesuaikan menurut level asesmen masing-masing daerah.

Penerapan PPKM akan terus dilakukan, selama Pandemi Covid-19 masih ada di Indonesia. Hal ini untuk membatasi pergerakan masyarakat, agar menekan angka penyebaran Covid-19.

“Kalau ini kita tidak mitigasi dengan baik, kalau kita kendor, maka risiko akan kembali naik. Kebijakan penanganan ini akan berakhir, setelah virus ini tidak ada lagi. Sepanjang virus masih ada, maka kebijakan penanganan masih ada,” tandasnya. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories