Waspada Meski Eskalasi Teror Menurun BNPT Tak Haram Dapat Dana Dari Luar Negeri

Kesungguhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan amanah sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Tanah Air mendapatkan perhatian akademisi.

Dr Iswadi, akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul dan Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) memuji langkah-langkah yang dilakukan BNPT.

Bukti nyata saat ini, turun ancaman dan eskalasi teror di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir. “Bila dibandingkan, katakan, lima sampai sepuluh tahun lalu, saat ini boleh dibilang rakyat Indonesia sudah merasa aman dari ancaman terorisme,” kata penerima gelar doktor dari Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta tersebut dalam keterangannya, Kamis (1/8).

Dikatakan, ini jelas buah dari komitmen tinggi dan kerja keras semua elemen bangsa yang diikat erat dan diarahkan BNPT sebagai leading sector.

Dalam pengamatan Iswadi, yang secara mendasar telah dilakukan dengan tepat oleh BNPT terutama adalah pemberdayaan seluruh potensi bangsa dalam mencegah aksi terorisme, dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

Hal tersebut wajar, sebagai negara baru di jajaran negara maju (G20), Indonesia memiliki banyak prioritas yang masing-masing tentu membutuhkan perencanaan dan anggaran.

Di sinilah, kata Iswadi, perlunya keterbukaan untuk masuknya dana-dana dari luar. Dana-dana dari luar negeri tak haram bila memungkinkan.

“Terorisme bagaimana pun adalah kejahatan transnasional, sehingga agak ganjil kalau kita menutup dana-dana yang sifatnya internasional pula,” tambah dia.

Iswadi mencontohkan, dalam penanggulangan terorisme yang sempat mendunia awal 2000-an, saat itu Amerika Serikat mengucurkan bantuan internasional kepada bangsa yang menderita akibat merebaknya terorisme saat itu.

Dengan demikian, kata Iswadi, tidak bisa dikatakan peluang datangnya dana luar negeri untuk penanggulangan terorisme itu diartikan sebagai peluang jatuhnya bangsa kepada sikap anasionalis.

Apalagi, kata Iswadi, dana yang diperlukan itu sifatnya kritis. Yakni untuk melakukan empowering alias pemberdayaan dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme kepada seluruh lembaga yang ada.

“Karena sifatnya yang mendesak, sejatinya ini sudah berada pada titik to be or not to be,” tambah Iswadi.

Berkaitan dengan rencana program empowering BNPT di tahun 2023, yang memerlukan dana penguatan dari luar negeri sebesar 160 juta dolar AS secara multiyears selama tiga tahun, Iswadi memuji sikap Komisi III DPR yang terkesan penuh kehati-hatian alias prudent.

Namun demikian, dalam soal rencana BNPT tersebut, Iswadi yakin bahwa tiga fokus penggunaan anggaran BNPT ke depan, yakni pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (2023-2025), penguatan peralatan surveillance dan early warning system, serta yang ketiga, pengembangan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional, merupakan hal yang urgen saat ini.

Dengan penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, dipastikan petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.

“Saya ingat pernyataan Pak Boy Rafli, saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, dengan apa yang direncanakan itu, kita bisa melakukan monitoring langsung secara real time,” tambah Iswadi.

Sementara, kebutuhan besar di bidang surveillance dan early warning system akan memungkinkan petugas negara mendeteksi buron (DPO) tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik. Apalagi dikatakan BNPT bahwa itu akan terintegrasi dengan data Dukcapil, yang memungkinkan petugas melakukan deteksi lokasi-lokasi publik seperti terminal, bandara, guna pencarian DPO.

Dengan cara itulah, kata Iswadi, BNPT melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali untuk bahu membahu bergotong-royong dalam rangka meminimalisasi potensi aksi terorisme.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, ancaman dan eskalasi teror yang terjadi di Tanah Air mengalami penurunan tajam. Hal itu sempat diapresiasi Anggota Komisi III DPR Adies Kadir. Adies menilai, berkurangnya ancaman radikalisme dan terorisme ini terbilang membanggakan. Namun ia meminta semua pihak, terutama BNPT, harus senantiasa waspada.

“Turunnya terus angka radikalisme itu membanggakan kita, tapi tidak boleh lengah karena tetap saja kewaspadaan yang tinggi harus kita lakukan dari tahun ke tahun,” kata Adies. ■

]]> Kesungguhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan amanah sebagai leading sector penanggulangan terorisme di Tanah Air mendapatkan perhatian akademisi.

Dr Iswadi, akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul dan Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) memuji langkah-langkah yang dilakukan BNPT.

Bukti nyata saat ini, turun ancaman dan eskalasi teror di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir. “Bila dibandingkan, katakan, lima sampai sepuluh tahun lalu, saat ini boleh dibilang rakyat Indonesia sudah merasa aman dari ancaman terorisme,” kata penerima gelar doktor dari Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta tersebut dalam keterangannya, Kamis (1/8).

Dikatakan, ini jelas buah dari komitmen tinggi dan kerja keras semua elemen bangsa yang diikat erat dan diarahkan BNPT sebagai leading sector.

Dalam pengamatan Iswadi, yang secara mendasar telah dilakukan dengan tepat oleh BNPT terutama adalah pemberdayaan seluruh potensi bangsa dalam mencegah aksi terorisme, dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

Hal tersebut wajar, sebagai negara baru di jajaran negara maju (G20), Indonesia memiliki banyak prioritas yang masing-masing tentu membutuhkan perencanaan dan anggaran.

Di sinilah, kata Iswadi, perlunya keterbukaan untuk masuknya dana-dana dari luar. Dana-dana dari luar negeri tak haram bila memungkinkan.

“Terorisme bagaimana pun adalah kejahatan transnasional, sehingga agak ganjil kalau kita menutup dana-dana yang sifatnya internasional pula,” tambah dia.

Iswadi mencontohkan, dalam penanggulangan terorisme yang sempat mendunia awal 2000-an, saat itu Amerika Serikat mengucurkan bantuan internasional kepada bangsa yang menderita akibat merebaknya terorisme saat itu.

Dengan demikian, kata Iswadi, tidak bisa dikatakan peluang datangnya dana luar negeri untuk penanggulangan terorisme itu diartikan sebagai peluang jatuhnya bangsa kepada sikap anasionalis.

Apalagi, kata Iswadi, dana yang diperlukan itu sifatnya kritis. Yakni untuk melakukan empowering alias pemberdayaan dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme kepada seluruh lembaga yang ada.

“Karena sifatnya yang mendesak, sejatinya ini sudah berada pada titik to be or not to be,” tambah Iswadi.

Berkaitan dengan rencana program empowering BNPT di tahun 2023, yang memerlukan dana penguatan dari luar negeri sebesar 160 juta dolar AS secara multiyears selama tiga tahun, Iswadi memuji sikap Komisi III DPR yang terkesan penuh kehati-hatian alias prudent.

Namun demikian, dalam soal rencana BNPT tersebut, Iswadi yakin bahwa tiga fokus penggunaan anggaran BNPT ke depan, yakni pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (2023-2025), penguatan peralatan surveillance dan early warning system, serta yang ketiga, pengembangan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional, merupakan hal yang urgen saat ini.

Dengan penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, dipastikan petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.

“Saya ingat pernyataan Pak Boy Rafli, saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, dengan apa yang direncanakan itu, kita bisa melakukan monitoring langsung secara real time,” tambah Iswadi.

Sementara, kebutuhan besar di bidang surveillance dan early warning system akan memungkinkan petugas negara mendeteksi buron (DPO) tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik. Apalagi dikatakan BNPT bahwa itu akan terintegrasi dengan data Dukcapil, yang memungkinkan petugas melakukan deteksi lokasi-lokasi publik seperti terminal, bandara, guna pencarian DPO.

Dengan cara itulah, kata Iswadi, BNPT melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali untuk bahu membahu bergotong-royong dalam rangka meminimalisasi potensi aksi terorisme.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, ancaman dan eskalasi teror yang terjadi di Tanah Air mengalami penurunan tajam. Hal itu sempat diapresiasi Anggota Komisi III DPR Adies Kadir. Adies menilai, berkurangnya ancaman radikalisme dan terorisme ini terbilang membanggakan. Namun ia meminta semua pihak, terutama BNPT, harus senantiasa waspada.

“Turunnya terus angka radikalisme itu membanggakan kita, tapi tidak boleh lengah karena tetap saja kewaspadaan yang tinggi harus kita lakukan dari tahun ke tahun,” kata Adies. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories