Warning Ketua DPRD Sumbar Pasca Pelantikan Calon Gubernur Terpilih Jangan Lakukan Politik Balas Budi

Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (KPU Sumbar) secara resmi menetapkan Mahyeldi Ansharullah-Audy Djoinaldy sebagai Gubernur-Wakil Gubernur (Wagub) terpilih Sumbar. Keduanya diingatkan menjalankan amanah dengan baik. Tanpa melakukan politik balas budi usai dilantik.

Peringatan ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi. Baik balas budi untuk kelompok, maupun tim sukses (timses). Dia mengaku mendapat informasi, bahwa akan ada semacam eksodus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat daerah, asal kota maupun kabupaten, yang bakal pindah mengisi jabatan di Pemprov Sumbar.

Menurut Supardi, ASN adalah jabatan jenjang karier yang memiliki target tertentu. Melakukan politik balas budi akan merusak hubungan komunikasi, sinergitas, silaturahmi antara ASN dengan ASN lainnya.

Diharapkan, yang mengisi jabatan Biro dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah orang yang berkompeten. Gubernur terpilih harus menempatkan para kepala OPD dan Kepala Biro berdasarkan kompetensi dan komitmen mereka. “Tidak berdasarkan kepentingan kelompok,” ujarnya.

Supardi menjelaskan, Pemprov Sumbar butuh orang-orang yang benar-benar paham dengan tugasnya. Dia juga mengingatkan, Gubernur baru nanti mengevaluasi kebijakan gubernur sebelumnya. Mana kebijakan yang bisa dilanjutkan, dilanjutkan. Kalau tidak ada urgensinya, tidak usah dilanjutkan.

“Lalu, gubernur baru harus punya inovasi. Karena tantangan kedepan lebih berat ketimbang tahun lalu,” ujarnya.

Ditambahkan, saat ini, pandemi Covid-19 masih berlangsung. Diharapkan, ada inovasi dari Gubernur-Wagub baru terpilih. Terutama, dalam bidang ekonomi yang hancur akibat pandemi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat harus betul-betul meningkat.

Supardi mengingatkan, inovasi itu jangan hanya teori di atas kertas. Tapi bagaimana inovasi itu benar-benar terasa oleh masyarakat.

Kemarin, pasangan Mahyeldi-Audy ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Sumbar terpilih oleh KPU Sumbar dalam rapat pleno terbuka di Grand Inna Padang. Penetapan tertera dalam SK Nomor 36/PL.02.7-BA/13/KPU-Prov/II/2021. Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, mengantarkan langsung hasil pleno penetapan SK Gubernur dan Wagub terpilih ke DPRD Sumbar. SK itu diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi.

 

“Kita menyerahkan berita acara dan SK penetapan calon terpilih ke DPRD untuk pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelasnya.

Menurut Yanuk, dengan penetapan calon terpilih ini, tugas KPU Sumbar sudah selesai. Selanjutnya, DPRD Sumbar akan meneruskan ke Kemendagri untuk pelantikan.

Pada kesempatan itu, Supardi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan KPU Sumbar dengan mengadakan rapat paripurna yang rencananya digelar pada Selasa (23/2) atau Rabu (24/2). “Senin (22/2) Badan Musyawarah (Bamus) rapat lagi. Setelah itu, kita gelar paripurna,” terangnya.

Paripurna merupakan pengumuman kepada masyarakat mengenai pemenang Pilgub Sumbar 2020. Diperkirakan, Rabu (24/2) atau Kamis (25/2) hasil rapat paripurna bisa dikirimkan ke Kemendagri. Lalu, proses bera­da di tangan Kemendagri untuk kemudian dilantik.

“Saya kira prosesnya tidak lama. Satu atau dua pekan, hasilnya ke luar,” tutupnya.

Secara terpisah, mantan calon Gubernur Sumbar sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi mengucapkan selamat kepada Paslon Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy. Sebagai pemimpin baru, pasangan ini diminta mewujudkan semua janji yang telah disampaikan.

Mulyadi mengaku, tidak akan memutus silaturahmi dengan Mahyeldi-Audy pasca Pilgub Sumbar. Jika ada kesempatan, ia pun ingin berbincang bersama.

“Saya kan di Jakarta. Kalau saya ke Sumbar, Insya Allah kalau Pak Mahyeldi atau adinda Audy tidak sibuk, saya akan mampir dan bincang-bincang,” tutupnya. [PYB]

]]> Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (KPU Sumbar) secara resmi menetapkan Mahyeldi Ansharullah-Audy Djoinaldy sebagai Gubernur-Wakil Gubernur (Wagub) terpilih Sumbar. Keduanya diingatkan menjalankan amanah dengan baik. Tanpa melakukan politik balas budi usai dilantik.

Peringatan ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi. Baik balas budi untuk kelompok, maupun tim sukses (timses). Dia mengaku mendapat informasi, bahwa akan ada semacam eksodus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat daerah, asal kota maupun kabupaten, yang bakal pindah mengisi jabatan di Pemprov Sumbar.

Menurut Supardi, ASN adalah jabatan jenjang karier yang memiliki target tertentu. Melakukan politik balas budi akan merusak hubungan komunikasi, sinergitas, silaturahmi antara ASN dengan ASN lainnya.

Diharapkan, yang mengisi jabatan Biro dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah orang yang berkompeten. Gubernur terpilih harus menempatkan para kepala OPD dan Kepala Biro berdasarkan kompetensi dan komitmen mereka. “Tidak berdasarkan kepentingan kelompok,” ujarnya.

Supardi menjelaskan, Pemprov Sumbar butuh orang-orang yang benar-benar paham dengan tugasnya. Dia juga mengingatkan, Gubernur baru nanti mengevaluasi kebijakan gubernur sebelumnya. Mana kebijakan yang bisa dilanjutkan, dilanjutkan. Kalau tidak ada urgensinya, tidak usah dilanjutkan.

“Lalu, gubernur baru harus punya inovasi. Karena tantangan kedepan lebih berat ketimbang tahun lalu,” ujarnya.

Ditambahkan, saat ini, pandemi Covid-19 masih berlangsung. Diharapkan, ada inovasi dari Gubernur-Wagub baru terpilih. Terutama, dalam bidang ekonomi yang hancur akibat pandemi. Pertumbuhan ekonomi masyarakat harus betul-betul meningkat.

Supardi mengingatkan, inovasi itu jangan hanya teori di atas kertas. Tapi bagaimana inovasi itu benar-benar terasa oleh masyarakat.

Kemarin, pasangan Mahyeldi-Audy ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub Sumbar terpilih oleh KPU Sumbar dalam rapat pleno terbuka di Grand Inna Padang. Penetapan tertera dalam SK Nomor 36/PL.02.7-BA/13/KPU-Prov/II/2021. Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani, mengantarkan langsung hasil pleno penetapan SK Gubernur dan Wagub terpilih ke DPRD Sumbar. SK itu diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi.

 

“Kita menyerahkan berita acara dan SK penetapan calon terpilih ke DPRD untuk pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelasnya.

Menurut Yanuk, dengan penetapan calon terpilih ini, tugas KPU Sumbar sudah selesai. Selanjutnya, DPRD Sumbar akan meneruskan ke Kemendagri untuk pelantikan.

Pada kesempatan itu, Supardi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan KPU Sumbar dengan mengadakan rapat paripurna yang rencananya digelar pada Selasa (23/2) atau Rabu (24/2). “Senin (22/2) Badan Musyawarah (Bamus) rapat lagi. Setelah itu, kita gelar paripurna,” terangnya.

Paripurna merupakan pengumuman kepada masyarakat mengenai pemenang Pilgub Sumbar 2020. Diperkirakan, Rabu (24/2) atau Kamis (25/2) hasil rapat paripurna bisa dikirimkan ke Kemendagri. Lalu, proses bera­da di tangan Kemendagri untuk kemudian dilantik.

“Saya kira prosesnya tidak lama. Satu atau dua pekan, hasilnya ke luar,” tutupnya.

Secara terpisah, mantan calon Gubernur Sumbar sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi mengucapkan selamat kepada Paslon Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy. Sebagai pemimpin baru, pasangan ini diminta mewujudkan semua janji yang telah disampaikan.

Mulyadi mengaku, tidak akan memutus silaturahmi dengan Mahyeldi-Audy pasca Pilgub Sumbar. Jika ada kesempatan, ia pun ingin berbincang bersama.

“Saya kan di Jakarta. Kalau saya ke Sumbar, Insya Allah kalau Pak Mahyeldi atau adinda Audy tidak sibuk, saya akan mampir dan bincang-bincang,” tutupnya. [PYB]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories