Warning JK Jika Demokrasi Tak Jalan Pemerintahan Bisa Jatuh

Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) kasih warning soal kehidupan berdemokrasi. Pesan JK kali ini cukup serius, karena ada kaitan dengan nasib pemerintahan. Menurut JK, kalau demokrasi tak jalan, pemerintahan bisa jatuh.

Pernyataan JK ini disampaikan saat menjadi narasumber di acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI, kemarin. Acara yang digelar virtual dan mengangkat tema “Menjaga NKRI Mengkokohkan Demokrasi” itu dihadiri Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu serta kader PKS seluruh Indonesia.

Awalnya, JK menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang menurun versi survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Hasil yang dicapai itu, membuat demokrasi di Indonesia berada di bawah Timor Leste, negara kecil bekas bagian dari Indonesia.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengatakan, kunci utama berjalannya demokrasi apabila Pemerintah memposisikan hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Demokrasi menurun jika hal-hal objektif tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui,” kata JK.

Padahal, ketika demokrasi tidak jalan, lanjut JK, maka bisa berimbas pada jalannya roda pemerintahan. Contohnya, Presiden ke-2, Soeharto yang jatuh setelah berkuasa selama 32 tahun, karena demokrasi yang tidak berjalan baik.

Gagalnya demokrasi di era Soeharto membuat stabilitas politik dan ekonomi akhirnya berantakan. Akhirnya, rakyat bergejolak. “Kita lihat pas Orba, Pemerintah jatuh pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.

PKS sebagai partai yang selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi berada di luar pemerintahan, lanjut JK, harus mampu menjalankan fungsi check and balances dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terlebih, Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada siapapun untuk mengkritik Pemerintah.

Permasalahannya, kata JK, di era sekarang, menjalankan kritik itu tidak mudah. “Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata mantan Ketum Partai Golkar ini.

Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Syaikhu. Presiden PKS ini mengaku penerapan demokrasi di Tanah Air menyusut tajam. Terendah selama 14 tahun. Masuk kategori cacat demokrasi. “Penurunannya hingga mentok di skor 6,3. Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi,” kata Syaikhu.

 

Dia mencontohkan kondisi penegakan hukum yang sangat sensitif terhadap kritikus Pemerintah. Bagaimana sejumlah kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis, seakan kebal hukum. “Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tanya mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, menjaga demokrasi menjadi tanggung jawab bersama. Bukan satu atau dua pihak, ataupun Pemerintah sendiri.

“Pemerintah dan kita semua punya tanggung jawab untuk menyehatkan demokrasi,” kata legislator yang duduk di Komisi II DPR itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Masyarakat sudah cerdas. Mengetahui mana Pemerintah yang menjalankan demokrasi dengan baik. Justru sebaliknya, jika Pemerintah tidak menjalankan demokrasi dengan baik, maka akan ditinggal rakyatnya. “Pemerintahan tidak akan efektif. Kita sudah mulai lampu kuning karena masuk kategori demokrasi yang sakit,” tekan Mardani.

Namun, Ketua DPP NasDem, Willy Aditya berkelit, menurunnya indeks demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi juga di berbagai belahan negara dunia. Ada banyak peristiwa yang terjadi di sejumlah negara yang menjadi penyebab turunnya demokrasi.

“Demokrasi bukanlah sesuatu yang statis dengan nilai yang terus ajeg. Demokrasi adalah proses yang manusiawi sekali, di mana dia akan terus memperbaiki diri,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pernyataan Willy dibenarkan Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, trend kualitas dan integritas demokrasi di seluruh dunia memang sedang menurun. Sebelum maupun saat pandemi. Termasuk yang dirasakan di Indonesia.

“Tapi untuk menyatakan Pemerintah pasti akan jatuh, menurut saya tidak terlalu tepat,” ujar Jimly kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Senator asal DKI Jakarta ini menegaskan, menjatuhkan Presiden di era sekarang, tidak mudah. Pergantian Presiden paling mudah yakni lewat proses pemilu. Apalagi, Undang-Undang tentang impeachment dibuat untuk melindungi Presiden dari ancaman “majority rule” di DPR dan MPR.

Artinya, prosedur memberhentikan Presiden lebih sulit proses dan syarat-syaratnya daripada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. “Padahal tata cara perubahan konstitusi saja sudah sangat sulit,” tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Jimly mengaku tidak setuju jika Soeharto dianggap jatuh karena matinya demokrasi. Lebih tepatnya, ujar Jimly, karena krisis ekonomi yang parah dan terlalu lama berkuasa. Sedangkan Jokowi baru dua periode. Tentu historinya berbeda. [UMM]

]]> Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) kasih warning soal kehidupan berdemokrasi. Pesan JK kali ini cukup serius, karena ada kaitan dengan nasib pemerintahan. Menurut JK, kalau demokrasi tak jalan, pemerintahan bisa jatuh.

Pernyataan JK ini disampaikan saat menjadi narasumber di acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI, kemarin. Acara yang digelar virtual dan mengangkat tema “Menjaga NKRI Mengkokohkan Demokrasi” itu dihadiri Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu serta kader PKS seluruh Indonesia.

Awalnya, JK menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang menurun versi survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Hasil yang dicapai itu, membuat demokrasi di Indonesia berada di bawah Timor Leste, negara kecil bekas bagian dari Indonesia.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengatakan, kunci utama berjalannya demokrasi apabila Pemerintah memposisikan hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Demokrasi menurun jika hal-hal objektif tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui,” kata JK.

Padahal, ketika demokrasi tidak jalan, lanjut JK, maka bisa berimbas pada jalannya roda pemerintahan. Contohnya, Presiden ke-2, Soeharto yang jatuh setelah berkuasa selama 32 tahun, karena demokrasi yang tidak berjalan baik.

Gagalnya demokrasi di era Soeharto membuat stabilitas politik dan ekonomi akhirnya berantakan. Akhirnya, rakyat bergejolak. “Kita lihat pas Orba, Pemerintah jatuh pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.

PKS sebagai partai yang selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi berada di luar pemerintahan, lanjut JK, harus mampu menjalankan fungsi check and balances dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terlebih, Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada siapapun untuk mengkritik Pemerintah.

Permasalahannya, kata JK, di era sekarang, menjalankan kritik itu tidak mudah. “Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata mantan Ketum Partai Golkar ini.

Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Syaikhu. Presiden PKS ini mengaku penerapan demokrasi di Tanah Air menyusut tajam. Terendah selama 14 tahun. Masuk kategori cacat demokrasi. “Penurunannya hingga mentok di skor 6,3. Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi,” kata Syaikhu.

 

Dia mencontohkan kondisi penegakan hukum yang sangat sensitif terhadap kritikus Pemerintah. Bagaimana sejumlah kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis, seakan kebal hukum. “Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tanya mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, menjaga demokrasi menjadi tanggung jawab bersama. Bukan satu atau dua pihak, ataupun Pemerintah sendiri.

“Pemerintah dan kita semua punya tanggung jawab untuk menyehatkan demokrasi,” kata legislator yang duduk di Komisi II DPR itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Masyarakat sudah cerdas. Mengetahui mana Pemerintah yang menjalankan demokrasi dengan baik. Justru sebaliknya, jika Pemerintah tidak menjalankan demokrasi dengan baik, maka akan ditinggal rakyatnya. “Pemerintahan tidak akan efektif. Kita sudah mulai lampu kuning karena masuk kategori demokrasi yang sakit,” tekan Mardani.

Namun, Ketua DPP NasDem, Willy Aditya berkelit, menurunnya indeks demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi juga di berbagai belahan negara dunia. Ada banyak peristiwa yang terjadi di sejumlah negara yang menjadi penyebab turunnya demokrasi.

“Demokrasi bukanlah sesuatu yang statis dengan nilai yang terus ajeg. Demokrasi adalah proses yang manusiawi sekali, di mana dia akan terus memperbaiki diri,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pernyataan Willy dibenarkan Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, trend kualitas dan integritas demokrasi di seluruh dunia memang sedang menurun. Sebelum maupun saat pandemi. Termasuk yang dirasakan di Indonesia.

“Tapi untuk menyatakan Pemerintah pasti akan jatuh, menurut saya tidak terlalu tepat,” ujar Jimly kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Senator asal DKI Jakarta ini menegaskan, menjatuhkan Presiden di era sekarang, tidak mudah. Pergantian Presiden paling mudah yakni lewat proses pemilu. Apalagi, Undang-Undang tentang impeachment dibuat untuk melindungi Presiden dari ancaman “majority rule” di DPR dan MPR.

Artinya, prosedur memberhentikan Presiden lebih sulit proses dan syarat-syaratnya daripada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. “Padahal tata cara perubahan konstitusi saja sudah sangat sulit,” tegas eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Jimly mengaku tidak setuju jika Soeharto dianggap jatuh karena matinya demokrasi. Lebih tepatnya, ujar Jimly, karena krisis ekonomi yang parah dan terlalu lama berkuasa. Sedangkan Jokowi baru dua periode. Tentu historinya berbeda. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories