Wapres Ke Menaker: Kembangkan Pendidikan Vokasi Di BLK Papua Barat

Wakil Presiden (Wapres), Prof Maruf Amin menegaskan, salah satu program prioritas nasional Pemerintah saat ini adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui pendidikan.

Dengan program ini pula, Pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju. Instrumennya, melalui pengembangan pendidikan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Papua Barat.

“Kami, Pemerintah Pusat bertekad, ingin membuat Papua dan Papua Barat ini, tidak hanya sederajat, tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” harap Wapres saat melakukan pertemuan dengan para Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sowi, Jl. Sowi 4, Manokwari, Papua Barat, Jumat (15/10/2021).

Terkait hal tersebut, Wapres meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, agar program pendidikan vokasi melalui BLK dikembangkan di Papua Barat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling.

“Saya minta di Papua Barat ini, upaya peningkatan (pendidikan) terus digembleng, (sehingga) melahirkan SDM yang unggul,” pinta mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Dalam sambutan singkatnya, Wapres mengatakan, dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Diharapkan, hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik.

 

Menanggapi permintaan itu, Ida menyatakan siap meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengembangkan program pendidikan vokasi melalui BLK di Papua maupun Papua Barat. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Papua dan Papua Barat, dengan upaya mengembangkan SDM melalui pendirian BLK.

Ida berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja maupun para calon pekerja di Papua Barat, perlu diakselerasi dengan cara memperkuat keberadaan BLK.

“Kita punya BLK UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) di Sorong dan kita sangat mendukung BLK UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang dikelola Pemprov Papua Barat,” kata mantan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (1999-2018) ini.

Ida optimistis, kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui BLK Sorong, dan Pemprov Papua Barat dengan membuat BLK berstandar nasional, bahkan internasional, akan mempercepat peningkatan kompetensi masyarakat Papua Barat.

“Saya sangat mendukung rencana pembangunan BLK di Manokwari Selatan, Papua Barat,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Terlebih menurutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah menyebutkan, letak Kabupaten Manokwari sangat strategis, karena sebagai kabupaten penghubung dan terletak di antara lima kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. [MEN]

]]> Wakil Presiden (Wapres), Prof Maruf Amin menegaskan, salah satu program prioritas nasional Pemerintah saat ini adalah membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui pendidikan.

Dengan program ini pula, Pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju. Instrumennya, melalui pengembangan pendidikan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Papua Barat.

“Kami, Pemerintah Pusat bertekad, ingin membuat Papua dan Papua Barat ini, tidak hanya sederajat, tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” harap Wapres saat melakukan pertemuan dengan para Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sowi, Jl. Sowi 4, Manokwari, Papua Barat, Jumat (15/10/2021).

Terkait hal tersebut, Wapres meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, agar program pendidikan vokasi melalui BLK dikembangkan di Papua Barat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling.

“Saya minta di Papua Barat ini, upaya peningkatan (pendidikan) terus digembleng, (sehingga) melahirkan SDM yang unggul,” pinta mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.

Dalam sambutan singkatnya, Wapres mengatakan, dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Diharapkan, hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik.

 

Menanggapi permintaan itu, Ida menyatakan siap meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengembangkan program pendidikan vokasi melalui BLK di Papua maupun Papua Barat. Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Papua dan Papua Barat, dengan upaya mengembangkan SDM melalui pendirian BLK.

Ida berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja maupun para calon pekerja di Papua Barat, perlu diakselerasi dengan cara memperkuat keberadaan BLK.

“Kita punya BLK UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) di Sorong dan kita sangat mendukung BLK UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang dikelola Pemprov Papua Barat,” kata mantan Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (1999-2018) ini.

Ida optimistis, kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui BLK Sorong, dan Pemprov Papua Barat dengan membuat BLK berstandar nasional, bahkan internasional, akan mempercepat peningkatan kompetensi masyarakat Papua Barat.

“Saya sangat mendukung rencana pembangunan BLK di Manokwari Selatan, Papua Barat,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Terlebih menurutnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah menyebutkan, letak Kabupaten Manokwari sangat strategis, karena sebagai kabupaten penghubung dan terletak di antara lima kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories