Wamendag Ajak OJK Bersinergi Soal Crypto

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus di bidang jasa keuangan. Salah satunya, soal pinjaman online (pinjol), daripada lembaga itu mengurus crypto.

“Apa yang menjadi ranah OJK sangat luas, salah satunya menangani pinjol yang sangat meresahkan warga,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Selasa (15/2).

Menurutnya, OJK dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) punya ranah masing-masing. Crypto, kata Jerry, yang diperlakukan sebagai aset di Indonesia adalah ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kemendag. Bukan ranah OJK.

Diingatkannya, sejak awal disepakati bahwa sesuai undang-undang (UU), mata uang di Indonesia hanyalah Rupiah. Crypto sendiri diperlakukan sebagai komoditi, sehingga konsekuensinya pengaturannya ada di bawah Bappebti.

“Crypto itu bukan alat pembayaran. Crypto adalah komoditi. Perdagangan komoditi itu juga sudah ada undang-undangnya. Sesuai dengan UU, yang mengatur tata kelola perdagangan komoditi, termasuk crypto, adalah Bappebti di bawah Kemendag,” tegasnya.

Sementara OJK, punya tugas besar untuk menata kebijakan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Khususnya, di industri perbankan, asuransi, fintech atau pinjol dan lain-lain.

Saat ini, praktik-praktik industri jasa keuangan, khususnya yang ilegal, memang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang benar dan baik kepada nasabah. Ini yang menjadi tugas besar OJK.

Hal ini muncul dalam diskusi yang diadakan oleh OJK bersama Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) beberapa hari lalu. Salah satu yang mencolok adalah pinjol yang jumlahnya mencapai ribuan.

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, fintech peer to peer lending tercatat sebanyak 103 perusahaan fintech p2p lending terdaftar dan berizin OJK. Sedang jumlah akumulasi rekening sebanyak 809.494 entitas lender.

Sementara jumlah entitas peminjam sebanyak 73.246.852 rekening dengan total penyaluran pinjaman sebanyak Rp 295,853 triliun.

Eks Anggota DPR ini kembali menekankan, aset crypto adalah sebuah realitas yang harus disikapi dengan tepat oleh Pemerintah. Hal ini ditujukan agar aset crypto bisa memberikan manfaat yang besar.

Sementara, di saat yang sama, kebijakan yang tepat soal crypto diharapkan bisa berfungsi untuk melindungi konsumen dan kepentingan nasional secara umum.

 

Untuk itu, Jerry memastikan, Kemendag siap bersinergi dalam upaya mewujudkan kebijakan yang tepat mengenai crypto tersebut.

“Kemendag melihat ada tantangan dalam mewujudkan perdagangan crypto yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan keamanan konsumen. Kami siap bersinergi dan bekerja sama dengan semua lembaga termasuk BI, Kemenkeu dan OJK,” beber Jerry.

Dia mempertanyakan kebijakan OJK yang melarang jasa keuangan fasilitasi crypto. Ia melihat, harus dijelaskan sejauh mana larangan itu diterapkan. Apakah secara keseluruhan, atau ada penjelasan dan batasan tertentu.

Sebab, menurutnya, kebijakan yang tidak tepat bisa menimbulkan dampak yang kontraproduktif dalam upaya penataan dan pengaturan perdagangan crypto.

“Dari perspektif kami, semua transaksi jual beli crypto yang menggunakan Rupiah harus dilakukan melalui pedagang (trader) dari Indonesia yang terdaftar di Bappebti. Justru harus didukung oleh sektor keuangan agar segala aktivitas jual beli aset crypto dari dan ke Rupiah bisa dimaksimalkan dan diberdayakan di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menegaskan, sektor keuangan tidak boleh memfasilitasi dan melakukan transaksi crypto dan NFT.

“Itu tidak boleh. Sektor keuangan jangan masuk area itu, tidak boleh melakukan itu. Lembaga keuangan, sektor keuangan tidak boleh,” katanya dikutip dari tayangan Youtube Espos Indonesia, Minggu (13/2).

Wimboh mengatakan, langkah OJK didasari oleh kondisi literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, sekitar 38 persen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari aspek perlindungan konsumen terhadap aset crypto. [KPJ]

]]> Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fokus di bidang jasa keuangan. Salah satunya, soal pinjaman online (pinjol), daripada lembaga itu mengurus crypto.

“Apa yang menjadi ranah OJK sangat luas, salah satunya menangani pinjol yang sangat meresahkan warga,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Selasa (15/2).

Menurutnya, OJK dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) punya ranah masing-masing. Crypto, kata Jerry, yang diperlakukan sebagai aset di Indonesia adalah ranah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kemendag. Bukan ranah OJK.

Diingatkannya, sejak awal disepakati bahwa sesuai undang-undang (UU), mata uang di Indonesia hanyalah Rupiah. Crypto sendiri diperlakukan sebagai komoditi, sehingga konsekuensinya pengaturannya ada di bawah Bappebti.

“Crypto itu bukan alat pembayaran. Crypto adalah komoditi. Perdagangan komoditi itu juga sudah ada undang-undangnya. Sesuai dengan UU, yang mengatur tata kelola perdagangan komoditi, termasuk crypto, adalah Bappebti di bawah Kemendag,” tegasnya.

Sementara OJK, punya tugas besar untuk menata kebijakan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Khususnya, di industri perbankan, asuransi, fintech atau pinjol dan lain-lain.

Saat ini, praktik-praktik industri jasa keuangan, khususnya yang ilegal, memang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang benar dan baik kepada nasabah. Ini yang menjadi tugas besar OJK.

Hal ini muncul dalam diskusi yang diadakan oleh OJK bersama Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) beberapa hari lalu. Salah satu yang mencolok adalah pinjol yang jumlahnya mencapai ribuan.

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, fintech peer to peer lending tercatat sebanyak 103 perusahaan fintech p2p lending terdaftar dan berizin OJK. Sedang jumlah akumulasi rekening sebanyak 809.494 entitas lender.

Sementara jumlah entitas peminjam sebanyak 73.246.852 rekening dengan total penyaluran pinjaman sebanyak Rp 295,853 triliun.

Eks Anggota DPR ini kembali menekankan, aset crypto adalah sebuah realitas yang harus disikapi dengan tepat oleh Pemerintah. Hal ini ditujukan agar aset crypto bisa memberikan manfaat yang besar.

Sementara, di saat yang sama, kebijakan yang tepat soal crypto diharapkan bisa berfungsi untuk melindungi konsumen dan kepentingan nasional secara umum.

 

Untuk itu, Jerry memastikan, Kemendag siap bersinergi dalam upaya mewujudkan kebijakan yang tepat mengenai crypto tersebut.

“Kemendag melihat ada tantangan dalam mewujudkan perdagangan crypto yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan keamanan konsumen. Kami siap bersinergi dan bekerja sama dengan semua lembaga termasuk BI, Kemenkeu dan OJK,” beber Jerry.

Dia mempertanyakan kebijakan OJK yang melarang jasa keuangan fasilitasi crypto. Ia melihat, harus dijelaskan sejauh mana larangan itu diterapkan. Apakah secara keseluruhan, atau ada penjelasan dan batasan tertentu.

Sebab, menurutnya, kebijakan yang tidak tepat bisa menimbulkan dampak yang kontraproduktif dalam upaya penataan dan pengaturan perdagangan crypto.

“Dari perspektif kami, semua transaksi jual beli crypto yang menggunakan Rupiah harus dilakukan melalui pedagang (trader) dari Indonesia yang terdaftar di Bappebti. Justru harus didukung oleh sektor keuangan agar segala aktivitas jual beli aset crypto dari dan ke Rupiah bisa dimaksimalkan dan diberdayakan di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menegaskan, sektor keuangan tidak boleh memfasilitasi dan melakukan transaksi crypto dan NFT.

“Itu tidak boleh. Sektor keuangan jangan masuk area itu, tidak boleh melakukan itu. Lembaga keuangan, sektor keuangan tidak boleh,” katanya dikutip dari tayangan Youtube Espos Indonesia, Minggu (13/2).

Wimboh mengatakan, langkah OJK didasari oleh kondisi literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, sekitar 38 persen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari aspek perlindungan konsumen terhadap aset crypto. [KPJ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories