Wakil Ketua DPR Desak Kemenhub Bikin Aturan Rinci Larangan Mudik .

Hasil survei Balitbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa tetap akan ada masyarakat yang melakukan mudik meskipun ada larangan mudik. Kemenhub memprediksi  27,6 juta orang akan mudik secara nasional saat libur lebaran.

Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin mendorong Kemenhub segera megeluarkan aturan yang mengatur pelarangan operasional transportasi umum untuk mudik. Jika kebijakan larangan mudik tidak diiringi dengan aturan terkait transportasi, maka banyak yang akan melanggar.

“Maka dikhawatirkan kebijakan ini tidak akan efektif untuk menekan mobilisasi masyarakat saat libur lebaran,” jelas Azis Syamsuddin, Selasa (30/3).

Azis mendorong Kemenhub mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak kebijakan larangan mudik.

“Libur Lebaran merupakan momen yang sangat ditunggu karena meningkatkan permintaan. Namun adanya kebijakan ini mengakibatkan perusahaan transportasi merugi,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

DPR juga mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menjadikan hasil evaluasi libur Lebaran tahun lalu dan libur awal tahun baru 2021 sebagai dasar penyusunan petunjuk teknis larangan mudik.

“Agar larangan mudik tahun ini benar-benar berjalan efektif sehingga tidak mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19, sebagaimana yang pernah terjadi pada libur panjang sebelumnya,” pungkas Azis Syamsuddin. [FAQ]

]]> .
Hasil survei Balitbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa tetap akan ada masyarakat yang melakukan mudik meskipun ada larangan mudik. Kemenhub memprediksi  27,6 juta orang akan mudik secara nasional saat libur lebaran.

Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin mendorong Kemenhub segera megeluarkan aturan yang mengatur pelarangan operasional transportasi umum untuk mudik. Jika kebijakan larangan mudik tidak diiringi dengan aturan terkait transportasi, maka banyak yang akan melanggar.

“Maka dikhawatirkan kebijakan ini tidak akan efektif untuk menekan mobilisasi masyarakat saat libur lebaran,” jelas Azis Syamsuddin, Selasa (30/3).

Azis mendorong Kemenhub mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan jasa transportasi umum yang terdampak kebijakan larangan mudik.

“Libur Lebaran merupakan momen yang sangat ditunggu karena meningkatkan permintaan. Namun adanya kebijakan ini mengakibatkan perusahaan transportasi merugi,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

DPR juga mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menjadikan hasil evaluasi libur Lebaran tahun lalu dan libur awal tahun baru 2021 sebagai dasar penyusunan petunjuk teknis larangan mudik.

“Agar larangan mudik tahun ini benar-benar berjalan efektif sehingga tidak mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19, sebagaimana yang pernah terjadi pada libur panjang sebelumnya,” pungkas Azis Syamsuddin. [FAQ]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories