Wagub Jatim: Prasyarat Pemulihan Ekonomi Bukan Pelonggaran Prokes, Tapi Menekan Kasus Covid

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menegaskan, penerapan protokol kesehatan (prokes) tak bisa ditawar. Prokes merupakan kunci untuk mencegah penularan Covid-19.

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menjelaskan, prokes yang longgar bukanlah syarat untuk pemulihan ekonomi. Justru, untuk mendongkrak ekonomi, aktivitas bisnis kudu menerapkan prokes yang ketat.

“Jadi jangan kita merasa prasyarat dari pemulihan perekonomian adalah dilonggarkannya prokes. Bukan. Prokes tetap sama, tidak bisa ditawar-tawar. Itu kunci penting kita. Karena kalau kasus terlalu tinggi, kita khawatir BOR di RS meningkat kemudian nanti mempengaruhi pembatasan kegiatan,” ujar Emil dalam webinar Warta Ekonomi, dikutip Senin (31/1).

Dia menegaskan, pengendalian pandemi Covid-19 tetap menjadi modal utama pemulihan ekonomi nasional, termasuk di Jatim. Untuk itu, prokes tetap harus ditegakkan dan dijalankan. Terutama, di tengah gempuran varian Omicron.

Terkait ekonomi, di masa pandemi ini, Jatim masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua terhadap PDB Indonesia dengan kontribusi 14,58 persen. Menurut Emil, hal ini terjadi lantaran banyaknya para entrepreneur, perdagangan, dan pabrik-pabrik di provinsi tersebut.

“Kalau kita cermati dari sisi share PDRB, yang terbesar adalah industri pengolahan kontribusinya 30,71 persen dengan mengalami growth 2,93 persen. Kalau pertanian kenapa (growth) cuma 0,28 persen. Karena pertanian berbanding lurus dengan ketersediaan lahan walaupun Gubernur mengumumkan kita produsen padi terbesar, tapi memang ada limitation makanya kita dorong nilai tambahnya di industri pengolahan,” paparnya.

Sementara salah satu upaya sinergi Pemda Jatim dengan korporasi, Emil bilang, pihaknya terus mendorong dan mengembangkan kawasan-kawasan industri agar korporasi nyaman melakukan produksi di wilayahnya.

“JIIPE sudah punya supply air yang memadai, KIG, Maspion Industrial Estate (MIE), kawasan industri tuban dan seterusnya. Kawasan industri memang banyak di utara tapi sekarang di sepanjang Kertosono sampai Ngawi kita dorong juga (kawasan industri) karena padat karya sangat potensial di sana,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Harmanta mengatakan, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur diperlukan strategi jangka pendek dan menengah panjang melalui empat strategi kunci.

Strategi pertama adalah menjadikan Jatim sebagai Lead Export Industri Manufaktur. Strategi kedua, membawa Jat sebagai lumbung pangan nusantara. Strategi ketiga yakni, optimalisasi proses digitalisasi ekonomi Jatim.

Dan strategi terakhir adalah meningkatkan Inklusivitas Ekonomi Jatim melalui Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, Pariwisata.

Strategi-strategi tersebut sebagai upaya mendorong investasi yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian. UMKM dan ekonomi syariah yang juga merupakan penopang ekonomi, berpotensi besar dalam mendorong akselerasi investasi dengan multiplier effect yang tinggi terhadap ekonomi Jatim.

 

“BI Provinsi Jawa Timur bersama stakeholder terkait secara konsisten mendukung pengembanganUMKM dan ekonomi syariah di Jawa Timur melalui 3K (Kemitraan, Kapasitas, Ketentuan) dan 1P (Pembiayaan) melalui perluasan akses pembiayaan,” jelas Harmanta.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank BPR Jawa Timur Bambang Rushadi mengungkapkan, untuk ikut berperan dalam pertumbuhan perekonomian Jatim, pihaknya berkomitmen mengembangkan UMKM, utamanya sektor pertanian dan sektor perekonomian lainnyaserta meningkatkan layanan berbasis digital.

“Per September 2021, kredit yang disalurkan sebesar Rp 2 triliun di mana 76 persennya merupakan kredit modal kerja (KMK),” ungkapnya.

Sedangkan bentuk sinergi yang dilakukan BPR Jatim diantaranya dengan pemerintah desa mengembangkan wisata desa dan Bumdes, pesantren melalui OPOP dan pemberdayaan, sekolah, kredit dana bergulir, malakukan UMKM binaan dan sebagainya.

SEVP Operasi PT Petrokimia Gresik I Ketut Rusnaya membeberkan kontribusi Petrokimia Gresik kepada Pemda Jatim sebagai salah satu bentuk sinergi yang kuat. Dia bilang, salah satu kontribusinya ialah melalui program Makmur.

Program ini memberikan pendampingan intensif kepada petani & budidaya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi, dengan berbasis Triple Bottom-Line 3P (People, Planet, Profit) untuk memakmurkan Petani Indonesia.

“Kehadiran program ini karena melihat produktivitas pertanian yang rendah karena praktek Budidaya pertanian masih dilaksanakan secara tradisional.Kemudian kemampuan finansial petani terbatas, harga Agro-input Non Subsidi dianggap mahal oleh petani, rencana Pemerintah mengalihkan subsidi pupuk, minimnya akses petani ke Lembaga Keuangan, pembiayaan dari Tengkulak/penebas yang merugikan petani, dan belum terlindunginya dari resiko gagal (tanam, panen, bencana alam dan sejenisnya), serta infrastruktur pertanian yang masih terbatas,” jelasnya.

Dalam webinar tersebut hadir sebagai pembicara antara lain Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur Cepi Sukur Laksana, dan Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto.

Adapun diskusi tersebut bertajuk Pemerintah Daerah dan Korporasi Bersinergi, Dalam Rangka Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur. [JAR]

]]> Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menegaskan, penerapan protokol kesehatan (prokes) tak bisa ditawar. Prokes merupakan kunci untuk mencegah penularan Covid-19.

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menjelaskan, prokes yang longgar bukanlah syarat untuk pemulihan ekonomi. Justru, untuk mendongkrak ekonomi, aktivitas bisnis kudu menerapkan prokes yang ketat.

“Jadi jangan kita merasa prasyarat dari pemulihan perekonomian adalah dilonggarkannya prokes. Bukan. Prokes tetap sama, tidak bisa ditawar-tawar. Itu kunci penting kita. Karena kalau kasus terlalu tinggi, kita khawatir BOR di RS meningkat kemudian nanti mempengaruhi pembatasan kegiatan,” ujar Emil dalam webinar Warta Ekonomi, dikutip Senin (31/1).

Dia menegaskan, pengendalian pandemi Covid-19 tetap menjadi modal utama pemulihan ekonomi nasional, termasuk di Jatim. Untuk itu, prokes tetap harus ditegakkan dan dijalankan. Terutama, di tengah gempuran varian Omicron.

Terkait ekonomi, di masa pandemi ini, Jatim masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua terhadap PDB Indonesia dengan kontribusi 14,58 persen. Menurut Emil, hal ini terjadi lantaran banyaknya para entrepreneur, perdagangan, dan pabrik-pabrik di provinsi tersebut.

“Kalau kita cermati dari sisi share PDRB, yang terbesar adalah industri pengolahan kontribusinya 30,71 persen dengan mengalami growth 2,93 persen. Kalau pertanian kenapa (growth) cuma 0,28 persen. Karena pertanian berbanding lurus dengan ketersediaan lahan walaupun Gubernur mengumumkan kita produsen padi terbesar, tapi memang ada limitation makanya kita dorong nilai tambahnya di industri pengolahan,” paparnya.

Sementara salah satu upaya sinergi Pemda Jatim dengan korporasi, Emil bilang, pihaknya terus mendorong dan mengembangkan kawasan-kawasan industri agar korporasi nyaman melakukan produksi di wilayahnya.

“JIIPE sudah punya supply air yang memadai, KIG, Maspion Industrial Estate (MIE), kawasan industri tuban dan seterusnya. Kawasan industri memang banyak di utara tapi sekarang di sepanjang Kertosono sampai Ngawi kita dorong juga (kawasan industri) karena padat karya sangat potensial di sana,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Harmanta mengatakan, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur diperlukan strategi jangka pendek dan menengah panjang melalui empat strategi kunci.

Strategi pertama adalah menjadikan Jatim sebagai Lead Export Industri Manufaktur. Strategi kedua, membawa Jat sebagai lumbung pangan nusantara. Strategi ketiga yakni, optimalisasi proses digitalisasi ekonomi Jatim.

Dan strategi terakhir adalah meningkatkan Inklusivitas Ekonomi Jatim melalui Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, Pariwisata.

Strategi-strategi tersebut sebagai upaya mendorong investasi yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian. UMKM dan ekonomi syariah yang juga merupakan penopang ekonomi, berpotensi besar dalam mendorong akselerasi investasi dengan multiplier effect yang tinggi terhadap ekonomi Jatim.

 

“BI Provinsi Jawa Timur bersama stakeholder terkait secara konsisten mendukung pengembanganUMKM dan ekonomi syariah di Jawa Timur melalui 3K (Kemitraan, Kapasitas, Ketentuan) dan 1P (Pembiayaan) melalui perluasan akses pembiayaan,” jelas Harmanta.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank BPR Jawa Timur Bambang Rushadi mengungkapkan, untuk ikut berperan dalam pertumbuhan perekonomian Jatim, pihaknya berkomitmen mengembangkan UMKM, utamanya sektor pertanian dan sektor perekonomian lainnyaserta meningkatkan layanan berbasis digital.

“Per September 2021, kredit yang disalurkan sebesar Rp 2 triliun di mana 76 persennya merupakan kredit modal kerja (KMK),” ungkapnya.

Sedangkan bentuk sinergi yang dilakukan BPR Jatim diantaranya dengan pemerintah desa mengembangkan wisata desa dan Bumdes, pesantren melalui OPOP dan pemberdayaan, sekolah, kredit dana bergulir, malakukan UMKM binaan dan sebagainya.

SEVP Operasi PT Petrokimia Gresik I Ketut Rusnaya membeberkan kontribusi Petrokimia Gresik kepada Pemda Jatim sebagai salah satu bentuk sinergi yang kuat. Dia bilang, salah satu kontribusinya ialah melalui program Makmur.

Program ini memberikan pendampingan intensif kepada petani & budidaya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi, dengan berbasis Triple Bottom-Line 3P (People, Planet, Profit) untuk memakmurkan Petani Indonesia.

“Kehadiran program ini karena melihat produktivitas pertanian yang rendah karena praktek Budidaya pertanian masih dilaksanakan secara tradisional.Kemudian kemampuan finansial petani terbatas, harga Agro-input Non Subsidi dianggap mahal oleh petani, rencana Pemerintah mengalihkan subsidi pupuk, minimnya akses petani ke Lembaga Keuangan, pembiayaan dari Tengkulak/penebas yang merugikan petani, dan belum terlindunginya dari resiko gagal (tanam, panen, bencana alam dan sejenisnya), serta infrastruktur pertanian yang masih terbatas,” jelasnya.

Dalam webinar tersebut hadir sebagai pembicara antara lain Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur Cepi Sukur Laksana, dan Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto.

Adapun diskusi tersebut bertajuk Pemerintah Daerah dan Korporasi Bersinergi, Dalam Rangka Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur. [JAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories