Wacana Pergantian Nama Sumbar Jadi DI Minangkabau, DPR Ingatkan Kesejahteraan

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mempersilakan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan perubahan nama daerah menjadi Daerah Istimewa (DI) Minangkabau. Menurutnya, perubahan nama daerah bukan persoalan yang diharamkan.

“Pembahasan perubahan nama provinsi sah-sah saja. Monggo didiskusikan dan diusulkan,” kata anggota Komisi II DPR itu kepada RM.id, Sabtu (13/3).

Menurutnya, Yang terpenting maksud perubahan itu bertujuan untuk mengkokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia alias NKRI. “Semuanya dalam rangka mengokohkan NKRI kita,” ungkap legislator asal DKI Jakarta itu.

Ia mengingatkan perubahan nama akan berakhir sia-sia jika pejabatnya tidak mampu menyejahterakan rakyatnya. “Kedua yang lebih penting bukan masalah nama tapi aturan yang dapat menyejahterakan warga,” bebernya.

Sebelumnya, rekan Mardani di Komisi II, Guspardi Gaus mengatakan tim Kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) telah menyelesaikan naskah akademik. “Naskah akademik ini merupakan sebuah langkah positif dan maju,” kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/3) lalu.

Politikus PAN ini mengatakan, Komisi II memang sedang mengkaji revisi undang-undang beberapa provinsi. Sebab, sambungnya, ada beberapa poin yang sudah tak cocok dengan perkembangan zaman. Salah satunya Undang-Undang pembentukan Provinsi Sumbar yang berdasarkan Republik Indonesia Serikat 1958. Selain itu, juga beberapa provinsi di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali. [UMM]

]]> Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mempersilakan pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan perubahan nama daerah menjadi Daerah Istimewa (DI) Minangkabau. Menurutnya, perubahan nama daerah bukan persoalan yang diharamkan.

“Pembahasan perubahan nama provinsi sah-sah saja. Monggo didiskusikan dan diusulkan,” kata anggota Komisi II DPR itu kepada RM.id, Sabtu (13/3).

Menurutnya, Yang terpenting maksud perubahan itu bertujuan untuk mengkokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia alias NKRI. “Semuanya dalam rangka mengokohkan NKRI kita,” ungkap legislator asal DKI Jakarta itu.

Ia mengingatkan perubahan nama akan berakhir sia-sia jika pejabatnya tidak mampu menyejahterakan rakyatnya. “Kedua yang lebih penting bukan masalah nama tapi aturan yang dapat menyejahterakan warga,” bebernya.

Sebelumnya, rekan Mardani di Komisi II, Guspardi Gaus mengatakan tim Kerja Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) telah menyelesaikan naskah akademik. “Naskah akademik ini merupakan sebuah langkah positif dan maju,” kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/3) lalu.

Politikus PAN ini mengatakan, Komisi II memang sedang mengkaji revisi undang-undang beberapa provinsi. Sebab, sambungnya, ada beberapa poin yang sudah tak cocok dengan perkembangan zaman. Salah satunya Undang-Undang pembentukan Provinsi Sumbar yang berdasarkan Republik Indonesia Serikat 1958. Selain itu, juga beberapa provinsi di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories