Viral Pelapor Korupsi Dana Desa Jadi Tersangka Petinggi Hukum Turun Tangan, Kasus Nurhayati Bakal Distop

Kasus Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat ini sebenarnya kerap terjadi di seantero negeri. Dana desa dikorupsi kepala desa atau kuwu. Jumlahnya sekitar Rp 800 juta. Nurhayati terseret karena jabatannya.

BELAKANGAN terungkap Nurhayati yang membocorkan korupsi sang kuwu. Jadi viral. Petinggi hukum republik ini sampai turun tangan: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jaksa Agung, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri hingga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alhasil, kasus Nurhayati bakal dihentikan. Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto menjelaskan, penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon menetapkan Nurhayati sebagai tersangka atas petunjuk kejaksaan. Setelah ditelaah, penetapan tersangka itu tidak disertai bukti yang cukup.

Agus mengemukakan hal ini dalam gelar perkara Nurhayati di Bareskrim Mabes Polri. “Oleh karena itu pihak Kejagung akan melakukan pemeriksaan di lingkungan Kejari Cirebon,” katanya. Gelar perkara dihadiri Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaam Agung, Febrie Adriansyah dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana.

Menindaklanjuti hasil gelar perkara, Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai penuntut umum tertinggi memerintahkan JAM Pidsus dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar memberikan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon. Supaya Kejari meminta penyidik Polres Kota Cirebon, segera menyerahkan Nurhayati dan semua barang bukti dalam kasusnya ke penuntut umum.

Sebab, Kejari Cirebon telah menyatakan hasil penyidikan perkara Nurhayati telah lengkap alias P21. Lantaran perkara Nurhayati sudah P21, kepolisian tidak bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Perkara telah masuk tahap penuntutan di persidangan.

 

Wewenang menghentikan perkara ada di tangan kejaksaan. Pelimpahan tersangka Nurhayati dipercepat agar kejaksaan bisa menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). “Jaksa Penuntut Umum yang akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut, serta mengambil langkah hukum yang tepat dan terukur untuk melindungi hak-hak Tersangka sesuai Hukum Acara Pidana,” kata Jaksa Agung.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sinyal bahwa status tersangka Nurhayati akan dicabut. Mahfud memastikan itu karena telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. “Insya Allah status tersangka tidak dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya,” kata Mahfud. Sementara perkara korupsi yang dilakukan Kepala Desa Citemu, Saripudin akan terus dilanjutkan.

Mahfud mengimbau masyarakat tidak takut untuk melaporkan korupsi yang diketahuinya. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ikut bersuara mengenai kasus Nurhayati. KPK, katanya, punya kewenangan melakukan supervisi perkara korupsi.

Meskipun korupsi kepala desa bukan domainnya, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK bisa melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Cirebon. Langkah pertama yang akan dilakukan KPK yakni melakukan penelitian, telaah dan pengawasan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan tanpa peran serta masyarakat. Peran saksi dan pelapor jangan dilupakan. “Kita tentu berharap bahwa semangat pemberantasan tindak pidana korupsi tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum seperti pemaknaan terhadap whistle blower dan justice collaborator,” katanya.  [BYU]

]]> Kasus Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat ini sebenarnya kerap terjadi di seantero negeri. Dana desa dikorupsi kepala desa atau kuwu. Jumlahnya sekitar Rp 800 juta. Nurhayati terseret karena jabatannya.

BELAKANGAN terungkap Nurhayati yang membocorkan korupsi sang kuwu. Jadi viral. Petinggi hukum republik ini sampai turun tangan: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jaksa Agung, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri hingga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alhasil, kasus Nurhayati bakal dihentikan. Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto menjelaskan, penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon menetapkan Nurhayati sebagai tersangka atas petunjuk kejaksaan. Setelah ditelaah, penetapan tersangka itu tidak disertai bukti yang cukup.

Agus mengemukakan hal ini dalam gelar perkara Nurhayati di Bareskrim Mabes Polri. “Oleh karena itu pihak Kejagung akan melakukan pemeriksaan di lingkungan Kejari Cirebon,” katanya. Gelar perkara dihadiri Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaam Agung, Febrie Adriansyah dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana.

Menindaklanjuti hasil gelar perkara, Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai penuntut umum tertinggi memerintahkan JAM Pidsus dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar memberikan petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon. Supaya Kejari meminta penyidik Polres Kota Cirebon, segera menyerahkan Nurhayati dan semua barang bukti dalam kasusnya ke penuntut umum.

Sebab, Kejari Cirebon telah menyatakan hasil penyidikan perkara Nurhayati telah lengkap alias P21. Lantaran perkara Nurhayati sudah P21, kepolisian tidak bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Perkara telah masuk tahap penuntutan di persidangan.

 

Wewenang menghentikan perkara ada di tangan kejaksaan. Pelimpahan tersangka Nurhayati dipercepat agar kejaksaan bisa menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). “Jaksa Penuntut Umum yang akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut, serta mengambil langkah hukum yang tepat dan terukur untuk melindungi hak-hak Tersangka sesuai Hukum Acara Pidana,” kata Jaksa Agung.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sinyal bahwa status tersangka Nurhayati akan dicabut. Mahfud memastikan itu karena telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian. “Insya Allah status tersangka tidak dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya,” kata Mahfud. Sementara perkara korupsi yang dilakukan Kepala Desa Citemu, Saripudin akan terus dilanjutkan.

Mahfud mengimbau masyarakat tidak takut untuk melaporkan korupsi yang diketahuinya. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ikut bersuara mengenai kasus Nurhayati. KPK, katanya, punya kewenangan melakukan supervisi perkara korupsi.

Meskipun korupsi kepala desa bukan domainnya, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK bisa melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Cirebon. Langkah pertama yang akan dilakukan KPK yakni melakukan penelitian, telaah dan pengawasan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan tanpa peran serta masyarakat. Peran saksi dan pelapor jangan dilupakan. “Kita tentu berharap bahwa semangat pemberantasan tindak pidana korupsi tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum seperti pemaknaan terhadap whistle blower dan justice collaborator,” katanya.  [BYU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories