Vaksinasi Dan Reformasi Struktural Dikebut, Ekonomi Diyakini Cepat Pulih .

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima delegasi lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor Global Rating (S&P) secara virtual, pada Selasa (23/3).

Pertemuan ini menjadi penting karena pada 17 April 2020 lalu, lembaga rating S&P mengubah outlook Indonesia dari ‘stabil’ ke ‘negatif’. Meski tidak mengubah peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB.

Pertemuan dengan delegasi Standard & Poor Global Rating (S&P) ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam penanganan Covid-19 sekaligus upaya melakukan reformasi struktural.

Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksikan pulih pada tahun 2021, sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional. Ketersediaan vaksin akan meningkatkan optimisme pemulihan.

Airlangga juga menyampaikan strategi kebijakan, yang akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian. Yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

“Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp 699,4 triliun atau sekitar 49,6 miliar dolar AS. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain itu, juga terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,”  terangnya.

Selain alokasi anggaran PC-PEN, pemerintah juga fokus pada percepatan program vaksinasi dalam upaya membentuk herd immunity atau kekebalan komunal. 

“Untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) di 15 provinsi,” imbuh Airlangga.

Kebijakan ini cukup efektif menekan angka kasus positif, tercermin dari tren penurunan angka kasus positif Covid-19.
 

 

Dalam jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, melalui implementasi UU Cipta Kerja.

“Undang-undang ini akan menyederhanakan dan mensinkronkan peraturan yang jumlahnya terlalu besar yang seringkali menghambat. UU Cipta Kerja berperan sebagai jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang,” tegas Airlangga.

Untuk mengisi kesenjangan infrastruktur dan mencari sumber keuangan dari investor swasta, pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA). Pembangunan infrastruktur juga akan dilanjutkan, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi Covid-19.

“Pembangunan infrastruktur ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Airlangga.

Kerja sama ekonomi internasional, salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), juga akan terus ditingkatkan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), selain berbagai kemudahan ekspor yang akan diberikan.

Melalui langkah-langkah ini, outlook Indonesia diharapkan dapat kembali naik dari ‘negatif’ menjadi ‘stabil’. [HES]

]]> .
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima delegasi lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor Global Rating (S&P) secara virtual, pada Selasa (23/3).

Pertemuan ini menjadi penting karena pada 17 April 2020 lalu, lembaga rating S&P mengubah outlook Indonesia dari ‘stabil’ ke ‘negatif’. Meski tidak mengubah peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB.

Pertemuan dengan delegasi Standard & Poor Global Rating (S&P) ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam penanganan Covid-19 sekaligus upaya melakukan reformasi struktural.

Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksikan pulih pada tahun 2021, sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional. Ketersediaan vaksin akan meningkatkan optimisme pemulihan.

Airlangga juga menyampaikan strategi kebijakan, yang akan difokuskan pada empat faktor utama penggerak perekonomian. Yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.

“Pemerintah terus mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada tahun 2021 yang mencapai Rp 699,4 triliun atau sekitar 49,6 miliar dolar AS. Program tersebut mencakup sektor kesehatan dan perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan, serta insentif bisnis. Selain itu, juga terdapat berbagai program prioritas dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja,”  terangnya.

Selain alokasi anggaran PC-PEN, pemerintah juga fokus pada percepatan program vaksinasi dalam upaya membentuk herd immunity atau kekebalan komunal. 

“Untuk mendukung program vaksinasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) di 15 provinsi,” imbuh Airlangga.

Kebijakan ini cukup efektif menekan angka kasus positif, tercermin dari tren penurunan angka kasus positif Covid-19.
 

 

Dalam jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural, melalui implementasi UU Cipta Kerja.

“Undang-undang ini akan menyederhanakan dan mensinkronkan peraturan yang jumlahnya terlalu besar yang seringkali menghambat. UU Cipta Kerja berperan sebagai jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang,” tegas Airlangga.

Untuk mengisi kesenjangan infrastruktur dan mencari sumber keuangan dari investor swasta, pemerintah telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA). Pembangunan infrastruktur juga akan dilanjutkan, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi Covid-19.

“Pembangunan infrastruktur ini akan membantu pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Airlangga.

Kerja sama ekonomi internasional, salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), juga akan terus ditingkatkan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), selain berbagai kemudahan ekspor yang akan diberikan.

Melalui langkah-langkah ini, outlook Indonesia diharapkan dapat kembali naik dari ‘negatif’ menjadi ‘stabil’. [HES]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories