Vaksin Mandiri Ditunggu, Harus Gratis, Yang Bayar Pengusaha

Mulai banyak orang yang tidak sabar ingin divaksin. Malahan, ada yang mau bayar mahal, agar bisa segera disuntik, terhindar dari Virus Corona. Bagaimana rencana pemerintah mengenai hal ini? Vaksin mandiri atau vaksin gotong royong, apakah mungkin dilaksanakan Maret tahun ini?  

Saat berdialog dengan sejumlah pemimpin media massa, Rabu (17/2) malam, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, prinsipnya, vaksin harus secepatnya diberikan kepada sebanyak-banyaknya orang, dengan biaya semurah-murahnya.

Bicara vaksin saat ini sangat sensitif. Di dunia, vaksin Covid-19 sedang jadi rebutan. Jika tidak disikapi dengan baik, bisa berpengaruh kepada situasi geopolitik. Negara-negara maju dan kaya, dengan gampang mengijon vaksin. Akibatnya, negara-negara miskin dan terbelakang jadi korban, karena kemungkinan harus menunggu 3-3,5 tahun untuk mendapatkannya.

Ini memang menyedihkan. How can you let the rich live and the poor die? Produksi vaksin dunia saat ini diperkirakan hanya mencapai 6,2 miliar dosis per tahun. Sementara kebutuhannya mencapai 11 miliar dosis. Untunglah, Indonesia sedang mengembangkan vaksin Merah Putih. Jika uji klinis selesai dan lekas diproduksi, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, yang mencapai 300-an juta dosis.

Vaksin mandiri, menjawab keresahan masyarakat yang ngebet divaksin. Juga menjawab keinginan pengusaha swasta untuk segera memvaksin karyawan-karyawannya. Tentang ini, Pemerintah sedang mempertimbangkan. Belum ada keputusan final.

Namun, hendaknya, ada prinsip yang tidak boleh dilanggar, yaitu vaksin Covid-19 harus gratis untuk rakyat. Di seluruh dunia, vaksin ini digratiskan, sehingga jangan sampai ada yang berpikir untuk membisniskan. “Vaksin untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk cari untung,” kata Menkes.

Jika vaksin mandiri dilaksanakan, akan mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok, yang penting bagi pemulihan ekonomi nasional. Program ini perlu dilaksanakan.

Usulan Kemenkes, ada sejumlah ketentuannya. Pertama, vaksin yang digunakan, merknya harus beda dengan vaksin gratis. Ini penting, agar tidak mengganggu suplai vaksin gratis. Kalau merknya sama, kuatir terjadi jump the queue, atau melompati antrian.

Saat ini, ada empat merk vaksin gratis, yakni Sinovac, Novavac, Pzifer dan Astrazenecca. Kedua, vaksin diimpor hanya oleh Biofarma, tidak boleh yang lain. Di luar negeri, belakangan ini banyak vaksin palsu. Sehingga, peran Biofarma sebagai tangan Pemerintah, penting untuk memastikan vaksin yang dipesan kredibel.

Ketiga, vaksin hanya boleh dibeli oleh korporasi, dengan maksud untuk diberikan gratis kepada karyawan dan keluarganya. “Vaksin mandiri, bukanlah vaksin untuk dibisniskan. Tetapi, membantu rakyat mendapatkan vaksin lebih cepat melalui jalur swasta,” kata Menkes.

Dengan filosofi seperti itulah, ide vaksin mandiri ini, juga disebut sebagai vaksin gotong royong. Terakhir, tak kalah penting. Baik vaksin gratis atau vaksin mandiri, pelaksanaannya harus menggunakan data base yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga, Pemerintah memiliki informasi, siapa yang sudah divaksin dan siapa yang belum.

“Vaksin mandiri tidak boleh menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan vaksin gratis,” ujar Menkes.

Aturan dan ketentuan kelihatannya sudah bagus. Tinggal pelaksanaannya. Makin cepat makin baik.

Mengutip beritasatu.com, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Rabu (17/2) siang, di hadapan sejumlah pemimpin media nasional, vaksin mandiri direncanakan awal Maret. Ini berarti tinggal 2-3 pekan lagi. Semoga benar terlaksana.

Konglomerat atau pengusaha yang diberi izin membeli vaksin, haruslah memegang amanat. Tak boleh diperjualbelikan. Bahkan, lebih mulia apabila konglomerat perusahaan besar, ikut membantu membelikan vaksin untuk karyawan yang bekerja di perusahaan kecil dan menengah. (Ratna Susilowati)

]]> Mulai banyak orang yang tidak sabar ingin divaksin. Malahan, ada yang mau bayar mahal, agar bisa segera disuntik, terhindar dari Virus Corona. Bagaimana rencana pemerintah mengenai hal ini? Vaksin mandiri atau vaksin gotong royong, apakah mungkin dilaksanakan Maret tahun ini?  

Saat berdialog dengan sejumlah pemimpin media massa, Rabu (17/2) malam, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, prinsipnya, vaksin harus secepatnya diberikan kepada sebanyak-banyaknya orang, dengan biaya semurah-murahnya.

Bicara vaksin saat ini sangat sensitif. Di dunia, vaksin Covid-19 sedang jadi rebutan. Jika tidak disikapi dengan baik, bisa berpengaruh kepada situasi geopolitik. Negara-negara maju dan kaya, dengan gampang mengijon vaksin. Akibatnya, negara-negara miskin dan terbelakang jadi korban, karena kemungkinan harus menunggu 3-3,5 tahun untuk mendapatkannya.

Ini memang menyedihkan. How can you let the rich live and the poor die? Produksi vaksin dunia saat ini diperkirakan hanya mencapai 6,2 miliar dosis per tahun. Sementara kebutuhannya mencapai 11 miliar dosis. Untunglah, Indonesia sedang mengembangkan vaksin Merah Putih. Jika uji klinis selesai dan lekas diproduksi, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, yang mencapai 300-an juta dosis.

Vaksin mandiri, menjawab keresahan masyarakat yang ngebet divaksin. Juga menjawab keinginan pengusaha swasta untuk segera memvaksin karyawan-karyawannya. Tentang ini, Pemerintah sedang mempertimbangkan. Belum ada keputusan final.

Namun, hendaknya, ada prinsip yang tidak boleh dilanggar, yaitu vaksin Covid-19 harus gratis untuk rakyat. Di seluruh dunia, vaksin ini digratiskan, sehingga jangan sampai ada yang berpikir untuk membisniskan. “Vaksin untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk cari untung,” kata Menkes.

Jika vaksin mandiri dilaksanakan, akan mempercepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok, yang penting bagi pemulihan ekonomi nasional. Program ini perlu dilaksanakan.

Usulan Kemenkes, ada sejumlah ketentuannya. Pertama, vaksin yang digunakan, merknya harus beda dengan vaksin gratis. Ini penting, agar tidak mengganggu suplai vaksin gratis. Kalau merknya sama, kuatir terjadi jump the queue, atau melompati antrian.

Saat ini, ada empat merk vaksin gratis, yakni Sinovac, Novavac, Pzifer dan Astrazenecca. Kedua, vaksin diimpor hanya oleh Biofarma, tidak boleh yang lain. Di luar negeri, belakangan ini banyak vaksin palsu. Sehingga, peran Biofarma sebagai tangan Pemerintah, penting untuk memastikan vaksin yang dipesan kredibel.

Ketiga, vaksin hanya boleh dibeli oleh korporasi, dengan maksud untuk diberikan gratis kepada karyawan dan keluarganya. “Vaksin mandiri, bukanlah vaksin untuk dibisniskan. Tetapi, membantu rakyat mendapatkan vaksin lebih cepat melalui jalur swasta,” kata Menkes.

Dengan filosofi seperti itulah, ide vaksin mandiri ini, juga disebut sebagai vaksin gotong royong. Terakhir, tak kalah penting. Baik vaksin gratis atau vaksin mandiri, pelaksanaannya harus menggunakan data base yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Sehingga, Pemerintah memiliki informasi, siapa yang sudah divaksin dan siapa yang belum.

“Vaksin mandiri tidak boleh menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan vaksin gratis,” ujar Menkes.

Aturan dan ketentuan kelihatannya sudah bagus. Tinggal pelaksanaannya. Makin cepat makin baik.

Mengutip beritasatu.com, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana, Rabu (17/2) siang, di hadapan sejumlah pemimpin media nasional, vaksin mandiri direncanakan awal Maret. Ini berarti tinggal 2-3 pekan lagi. Semoga benar terlaksana.

Konglomerat atau pengusaha yang diberi izin membeli vaksin, haruslah memegang amanat. Tak boleh diperjualbelikan. Bahkan, lebih mulia apabila konglomerat perusahaan besar, ikut membantu membelikan vaksin untuk karyawan yang bekerja di perusahaan kecil dan menengah. (Ratna Susilowati)
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories