Usut Dugaan Politik Uang Di KLB Demokrat Memangnya KPK Mau?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menelusuri isu dugaan politik uang di dalam perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Permintaan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (DPP BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Memang terlalu jauh, tetapi menarik juga untuk dapat ditelusuri sumber keuangannya dan perolehannya dari mana,” ung­kap Herman.

Seperti diberitakan, isu permainan uang di KLB mencuat ke publik. Gerald Piter Runtuthomas, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu mengungkapkan, peserta KLB Deli Serdang hanya memperoleh uang Rp 5 juta. Padahal yang dijanjikan Rp 100 juta.

Hal ini diungkapkan Gerald saat memberikan testimoni terkait proses KLB Deli Serdang di hadapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin (8/3).

Diungkapkan Herman, penegak hukum perlu turun tangan karena patut diduga jika uang yang diiming-imingi kepada peserta berasal dari sumber yang tidak diketahui.

“Saya kira karena ada iming-iming yang dilakukan secara masif, berarti ada uang besar di dalamnya. Siapa pemberi, dan dari mana sumbernya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sartono mendesak KPK turun tangan dalam menyelidiki permainan uang di KLB. Sebab, di dalam KLB melibatkan pejabat tinggi negara. Pejabat negara yang dimaksud Sartono adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Dari situ nanti dapat diketahui apakah ada dugaan gratifikasi atau tidak.

“Untuk membiayai orang-orang datang ke sana itu uangnya siapa. KPK harus hadir di situ. Dapat uangnya dari mana untuk membiayai kegiatan KLB akal-akalan itu,” ujar Sartono.

Sementara, pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mendukung KPK turun tangan dalam menyelidiki dugaan politik uang di KLB Demokrat, karena patut diduga ada keterlibatan pejabat negara.

“Permohonan agar KPK turun tangan beralasan, karena di sana ada pejabat negara. Apalagi KLB di luar kota pasti ada ongkos yang besar dan dikeluarkan penyelenggara negara. Pertanyaannya dari mana uangnya,” tanya dia.

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka KPK perlu menyelidiki dan mengungkap. “Kalau KPK menyelidiki dugaan politik uang sudah benar,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad. “Saya setuju KPK turun menyelidiki,” katanya.

Menurutnya, penyelidikan dari KPK itu untuk mengetahui ada atau tidaknya politik uang sekaligus untuk mencegah fitnah bagi nama yang disebut-sebut membagikan uang. [REN]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menelusuri isu dugaan politik uang di dalam perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Permintaan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (DPP BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Memang terlalu jauh, tetapi menarik juga untuk dapat ditelusuri sumber keuangannya dan perolehannya dari mana,” ung­kap Herman.

Seperti diberitakan, isu permainan uang di KLB mencuat ke publik. Gerald Piter Runtuthomas, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kotamobagu mengungkapkan, peserta KLB Deli Serdang hanya memperoleh uang Rp 5 juta. Padahal yang dijanjikan Rp 100 juta.

Hal ini diungkapkan Gerald saat memberikan testimoni terkait proses KLB Deli Serdang di hadapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Senin (8/3).

Diungkapkan Herman, penegak hukum perlu turun tangan karena patut diduga jika uang yang diiming-imingi kepada peserta berasal dari sumber yang tidak diketahui.

“Saya kira karena ada iming-iming yang dilakukan secara masif, berarti ada uang besar di dalamnya. Siapa pemberi, dan dari mana sumbernya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sartono mendesak KPK turun tangan dalam menyelidiki permainan uang di KLB. Sebab, di dalam KLB melibatkan pejabat tinggi negara. Pejabat negara yang dimaksud Sartono adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Dari situ nanti dapat diketahui apakah ada dugaan gratifikasi atau tidak.

“Untuk membiayai orang-orang datang ke sana itu uangnya siapa. KPK harus hadir di situ. Dapat uangnya dari mana untuk membiayai kegiatan KLB akal-akalan itu,” ujar Sartono.

Sementara, pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar mendukung KPK turun tangan dalam menyelidiki dugaan politik uang di KLB Demokrat, karena patut diduga ada keterlibatan pejabat negara.

“Permohonan agar KPK turun tangan beralasan, karena di sana ada pejabat negara. Apalagi KLB di luar kota pasti ada ongkos yang besar dan dikeluarkan penyelenggara negara. Pertanyaannya dari mana uangnya,” tanya dia.

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka KPK perlu menyelidiki dan mengungkap. “Kalau KPK menyelidiki dugaan politik uang sudah benar,” ucapnya.

Hal senada diungkapkan pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad. “Saya setuju KPK turun menyelidiki,” katanya.

Menurutnya, penyelidikan dari KPK itu untuk mengetahui ada atau tidaknya politik uang sekaligus untuk mencegah fitnah bagi nama yang disebut-sebut membagikan uang. [REN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories