Usulan Indef Beri Insentif Pajak Pengusaha Yang Ikut Vaksinasi Gotong Royong

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengusulkan agar perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program Vaksinasi Gotong Royong diberi insentif bebas pajak. Menurut Rusli, insentif atau pembebasan pajak menjadi imbalan yang patut diberikan, supaya pengusaha tidak meminta imbalan lain, yang mungkin akan membuat persaingan tidak sehat.

“Insentif menjadi alternatif jika pada kemudian hari pengusaha meminta imbalan atas upayanya (ikut Vaksinasi Gotong Royong),” ujar Rusli, seperti dikutip Antara, Kamis (20/5).

Imbalannya, kata Rusli, potong pajak saja tahun depan. Misal, keluar Rp 1 miliar untuk vaksinasi, maka tahun depan tidak perlu bayar pajak sebesar Rp 1 miliar. Menurut Rusli, pembebasan pajak sesuai dengan biaya yang perusahaan keluarkan untuk vaksinasi merupakan imbalan yang sepadan. Ia juga mengingatkan, jika hal itu dilakukan, jangan sampai ada perusahaan yang meminta imbalan lain.

“Jangan sampai tiba-tiba tidak mau bebas pajak tapi minta imbalan lain. Tolong ini, tolong itu, itu tidak fair (adil) karena bisa mendistorsi level playing field pengusaha,” imbuh Rusli.

Selain itu, Rusli juga menilai vaksin Covid-19 merupakan barang publik yang harus dibeli dari uang pajak. Terlebih, vaksinasi dilakukan sebagai upaya gotong royong guna mengendalikan pandemi Covid-19.

“Vaksin itu kan barang publik. Barang publik harus dari uang pajak, untuk siapa pun itu,” ujarnya.

Meski begitu, Rusli mengapresiasi upaya Kadin Indonesia yang menginisiasi program Vaksinasi Gotong Royong guna mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat agar dapat menciptakan kekebalan komunitas dari Covid-19. “Upaya tersebut bagus untuk memperluas cakupan vaksinasi. Secara konsep, upaya bahu membahu di masa pandemi ini sangat bagus dilakukan,” pungkasnya. [DWI]

]]> Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengusulkan agar perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program Vaksinasi Gotong Royong diberi insentif bebas pajak. Menurut Rusli, insentif atau pembebasan pajak menjadi imbalan yang patut diberikan, supaya pengusaha tidak meminta imbalan lain, yang mungkin akan membuat persaingan tidak sehat.

“Insentif menjadi alternatif jika pada kemudian hari pengusaha meminta imbalan atas upayanya (ikut Vaksinasi Gotong Royong),” ujar Rusli, seperti dikutip Antara, Kamis (20/5).

Imbalannya, kata Rusli, potong pajak saja tahun depan. Misal, keluar Rp 1 miliar untuk vaksinasi, maka tahun depan tidak perlu bayar pajak sebesar Rp 1 miliar. Menurut Rusli, pembebasan pajak sesuai dengan biaya yang perusahaan keluarkan untuk vaksinasi merupakan imbalan yang sepadan. Ia juga mengingatkan, jika hal itu dilakukan, jangan sampai ada perusahaan yang meminta imbalan lain.

“Jangan sampai tiba-tiba tidak mau bebas pajak tapi minta imbalan lain. Tolong ini, tolong itu, itu tidak fair (adil) karena bisa mendistorsi level playing field pengusaha,” imbuh Rusli.

Selain itu, Rusli juga menilai vaksin Covid-19 merupakan barang publik yang harus dibeli dari uang pajak. Terlebih, vaksinasi dilakukan sebagai upaya gotong royong guna mengendalikan pandemi Covid-19.

“Vaksin itu kan barang publik. Barang publik harus dari uang pajak, untuk siapa pun itu,” ujarnya.

Meski begitu, Rusli mengapresiasi upaya Kadin Indonesia yang menginisiasi program Vaksinasi Gotong Royong guna mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat agar dapat menciptakan kekebalan komunitas dari Covid-19. “Upaya tersebut bagus untuk memperluas cakupan vaksinasi. Secara konsep, upaya bahu membahu di masa pandemi ini sangat bagus dilakukan,” pungkasnya. [DWI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories