Usul Ombudsman Ke Pemerintah Keluar Rumah, Wajibkan Warga Bawa Hand Sanitizer .

Ombudsman mengusulkan Pemerintah supaya tidak hanya mewajibkan aturan memakai masker. Tapi juga, membawa cairan cuci tangan alias hand sanitizer saat keluar rumah.

Anggota Ombudsman Alvin Lie menyebut, usulan itu dilayangkan karena berdasarkan pantauan di lapangan, hand sani­tizer di fasilitas publik, kurang.

“Kami berbincang dengan petu­gas-petugas baik halte maupun stasiun, ternyata permasalahannya adalah hand sanitizer ini dicuri,” tutur Alvin dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, kemarin.

Yang dicuri, bukan hanya isin­ya. Tetapi juga diambil tempatnya. Kasus pencurian hand sanitizer pernah terekam CCTV di dalam bus TransJakarta pada 20 Januari 2021.

Pelaku yang tertangkap mengaku, dia mengambil hand sanitizer bersama dengan wadahnya untuk mengobati kakinya yang sedang sakit. Pelaku kemu­dian diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pencurian tersebut.

Nah, jika Pemerintah mewajibkan setiap orang membawa hand sanitizer saat keluar rumah, pencuri­an mungkin tidak terjadi. Lagipula, Alvin bilang, harga hand sanitiz­er tidak akan membebani masyara­kat. Harganya relatif terjangkau.

“Saran kami sebetulnya hand sanitizer ini kan juga bukan barang mahal. Pemerintah sebaiknya diwajibkan saja setiap orang saat keluar rumah,” imbuhnya.

 

Masker dan hand sanitizer, bisa menjadi APD (alat pelindung diri) pribadi setiap orang yang keluar rumah.

Terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, perkembangan kasus positif Covid-19 dan monitoring kepatuhan protokol kesehatan perlahan menunjukkan perkem­bangan ke arah yang positif.

Hal ini terlihat selama penera­pan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan PPKM Mikro tingkat RT/RW.

“Pada minggu pertama PPKM Mikro, angka penambahan kasus mingguan menurun drastis. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” tutur Wiku.

Dengan tingkat kepatuhan prokes meningkat tajam, ke­mungkinan besar, angka kasus positif dalam beberapa minggu ke depan akan terus menurun.

“Diharapkan kabupaten/kota dengan angka kepatuhan lebih dari 75 persen, agar memper­tahankan kedisiplinannya demi meminimalisir angka kasus posi­tif mingguan tingkat nasional,” harap Wiku. [DIR]

]]> .
Ombudsman mengusulkan Pemerintah supaya tidak hanya mewajibkan aturan memakai masker. Tapi juga, membawa cairan cuci tangan alias hand sanitizer saat keluar rumah.

Anggota Ombudsman Alvin Lie menyebut, usulan itu dilayangkan karena berdasarkan pantauan di lapangan, hand sani­tizer di fasilitas publik, kurang.

“Kami berbincang dengan petu­gas-petugas baik halte maupun stasiun, ternyata permasalahannya adalah hand sanitizer ini dicuri,” tutur Alvin dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, kemarin.

Yang dicuri, bukan hanya isin­ya. Tetapi juga diambil tempatnya. Kasus pencurian hand sanitizer pernah terekam CCTV di dalam bus TransJakarta pada 20 Januari 2021.

Pelaku yang tertangkap mengaku, dia mengambil hand sanitizer bersama dengan wadahnya untuk mengobati kakinya yang sedang sakit. Pelaku kemu­dian diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pencurian tersebut.

Nah, jika Pemerintah mewajibkan setiap orang membawa hand sanitizer saat keluar rumah, pencuri­an mungkin tidak terjadi. Lagipula, Alvin bilang, harga hand sanitiz­er tidak akan membebani masyara­kat. Harganya relatif terjangkau.

“Saran kami sebetulnya hand sanitizer ini kan juga bukan barang mahal. Pemerintah sebaiknya diwajibkan saja setiap orang saat keluar rumah,” imbuhnya.

 

Masker dan hand sanitizer, bisa menjadi APD (alat pelindung diri) pribadi setiap orang yang keluar rumah.

Terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, perkembangan kasus positif Covid-19 dan monitoring kepatuhan protokol kesehatan perlahan menunjukkan perkem­bangan ke arah yang positif.

Hal ini terlihat selama penera­pan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan PPKM Mikro tingkat RT/RW.

“Pada minggu pertama PPKM Mikro, angka penambahan kasus mingguan menurun drastis. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan,” tutur Wiku.

Dengan tingkat kepatuhan prokes meningkat tajam, ke­mungkinan besar, angka kasus positif dalam beberapa minggu ke depan akan terus menurun.

“Diharapkan kabupaten/kota dengan angka kepatuhan lebih dari 75 persen, agar memper­tahankan kedisiplinannya demi meminimalisir angka kasus posi­tif mingguan tingkat nasional,” harap Wiku. [DIR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories