Ungkap 4 Strategi Percepatan Realisasi APBD Kemendagri: Segera Tetapkan Pejabat Pengelola Keuangan

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal  Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni memaparkan sejumlah strategi dalam percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Hal tersebut disampaikan Fatoni dalam Webinar Series Keuda seri kedua dengan tema Percepatan Realisasi APBD dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pasca Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

Langkah pertama yang dapat dilakukan, kata Fatoni, yaitu melakukan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa sejak awal (Juli/Agustus tahun anggaran sebelumnya).

“Jadi untuk tahun 2023 yang akan datang, bulan Juli atau Agustus (2022) itu sudah diadakan lelang dini atau pengadaan dini apabila Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah ditetapkan,” kata Fatoni, dalam keterangannya, Jumat (21/1).

Meski lelang dini dan pengumuman pemenang lelang telah diperbolehkan, lanjut Fatoni, tanda tangan kontrak baru dapat dilakukan setelah APBD efektif berjalan.

“Yang belum boleh itu adalah kontrak, nanti tanda tangan kontrak setelah APBD bisa digunakan,” kata Fatoni.

Kedua, melakukan  percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban. “Jadi begitu kegiatan dilaksanakan, langsung administrasinya segera diselesaikan,” imbuh Fatoni.

Ketiga, sambung Fatoni, perlu dibuat rencana kegiatan dan penjadwalan per triwulan secara konsisten. “Sehingga per triwulan kita lihat ada konsistensi. Sehingga tidak besar di akhir. Namun perencanaan juga harus dibuat sesuai dengan realisasinya,” kata Fatoni.

Keempat, penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat fungsional selaku koordinator dan subkoordinator diutamakan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Karena itu, mari segera kita tetapkan pejabat pengelola keuangan dengan tidak menggunakan tahun anggaran, sehingga ini menjadi satu solusi dalam rangka percepatan realisasi APBD, baik dari pendapatan maupun sisi belanja,” pungkasnya. [BCG]

]]> Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal  Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni memaparkan sejumlah strategi dalam percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Hal tersebut disampaikan Fatoni dalam Webinar Series Keuda seri kedua dengan tema Percepatan Realisasi APBD dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pasca Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

Langkah pertama yang dapat dilakukan, kata Fatoni, yaitu melakukan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa sejak awal (Juli/Agustus tahun anggaran sebelumnya).

“Jadi untuk tahun 2023 yang akan datang, bulan Juli atau Agustus (2022) itu sudah diadakan lelang dini atau pengadaan dini apabila Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah ditetapkan,” kata Fatoni, dalam keterangannya, Jumat (21/1).

Meski lelang dini dan pengumuman pemenang lelang telah diperbolehkan, lanjut Fatoni, tanda tangan kontrak baru dapat dilakukan setelah APBD efektif berjalan.

“Yang belum boleh itu adalah kontrak, nanti tanda tangan kontrak setelah APBD bisa digunakan,” kata Fatoni.

Kedua, melakukan  percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban. “Jadi begitu kegiatan dilaksanakan, langsung administrasinya segera diselesaikan,” imbuh Fatoni.

Ketiga, sambung Fatoni, perlu dibuat rencana kegiatan dan penjadwalan per triwulan secara konsisten. “Sehingga per triwulan kita lihat ada konsistensi. Sehingga tidak besar di akhir. Namun perencanaan juga harus dibuat sesuai dengan realisasinya,” kata Fatoni.

Keempat, penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat fungsional selaku koordinator dan subkoordinator diutamakan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Karena itu, mari segera kita tetapkan pejabat pengelola keuangan dengan tidak menggunakan tahun anggaran, sehingga ini menjadi satu solusi dalam rangka percepatan realisasi APBD, baik dari pendapatan maupun sisi belanja,” pungkasnya. [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories