Umumkan Kocek Negara Tekor 219 Triliun Sri Mul Tak Kelihatan Pusing .

Belum genap setengah tahun, kocek negara jebol lagi. Angkanya sangat fantastis: Rp 219 triliun. Meski kondisinya begitu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tetap tenang dan masih bisa senyum-senyum. Bahkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak kelihatan pusing tujuh keliling.

Jebolnya kocek negara ini diumumkan Sri Mulyani dalam dunia momen berturut-turut. Pertama, saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD dengan agenda pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Alokasi Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2022 dan RUU Pelaksanaan APBN 2020. Kedua, saat konferensi pers “APBN Kita” bulan Juni 2021. Kedua agenda ini digelar secara virtual.

Rapat dengan Komite IV DPD sebenarnya cukup melelahkan. Karena memakan waktu lebih dari 2 jam. Agenda kedua tak kalah melelahkan. Sri Mulyani harus menjelaskan secara rinci ihwal APBN terbaru kepada awak media hingga 1,5 jam.

Mengenakan batik hitam bermotif putih, Sri Mulyani tampil sangat fresh. Tak ada raut wajah lelah, apalagi pusing. Seperti biasanya, penjelasannya sangat rinci, dilengkapi slide power point berisikan angka-angka. Bagi orang awam, pasti mumet melihat pemaparan tersebut. Namun, sesekali Sri Mulyani melemparkan senyuman. Tak jarang, tawa kecil pun keluar dari mulutnya.

Padahal, informasi yang ia jelaskan terbilang bikin parno. Dia menyebut, defisit APBN mencapai Rp 219,3 triliun pada Mei 2021 atau setara 1,32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat 22,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kata Sri Mulyani, defisit APBN terus melebar karena belanja Pemerintah Pusat meningkat di tengah belum optimalnya penerimaan negara. Pengeluaran APBN mencapai Rp 945,7 triliun atau naik 12,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Rinciannya, belanja pemerintah Rp 647,6 triliun, dan transfer ke daerah Rp 298 triliun.

Peningkatan belanja pemerintah pusat terutama didorong oleh belanja barang untuk mendukung pemulihan imbas pandemi. Di antaranya, biaya perawatan pasien Covid-19, bantuan operasional sekolah, di samping juga percepatan belanja modal padat karya seperti pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.

“Pembiayaan kita sudah Rp 309,3 triliun. Karena memang kita melakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga atau inflasi yang terjadi di Amerika Serikat,” ungkap Sri Mulyani.

Kemungkinan, angka itu masih bisa bertambah. Mengingat fokus pemulihan ekonomi pemerintah ke depan akan terus bertumpu pada penanganan dari sisi kesehatan, pelaksanaan program PEN, dan reformasi struktural.

 

“Bidang kesehatan harus tetap menjadi perhatian. Di sisi lain, pemulihan melalui PEN dan APBN perlu terus dijalankan dan Undang-Undang Cipta Kerja untuk reformasi struktural menjadi pondasi yang sangat penting,” paparnya.

Tak seperti Sri Mulyani, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno waswas dengan besarnya defisit ini. Dia menyebut, kondisi ini sudah kategori lampu kuning. Jika tidak terkendali, defisit 5,7 persen pada APBN 2021 bisa dengan mudah terlewati. Apalagi jika lonjakan kasus Covid-19 tidak dimitigasi dengan baik.

“Kekhawatiran ini nyata. Karena pola pencairan anggaran biasanya memuncak di triwulan terakhir. Kondisi ini juga menyiratkan, sektor riil belum kembali ke kondisi normal, dengan pengecualian subsektor pertambangan dan perkebunan,” ucap Hendrawan.

Anggota Komisi XI DPR, Fauzi H Amro juga waswas. Dia pun meminta Kementerian Keuangan lebih kreatif menambal kekurangan APBN di sektor pajak. Misalnya, mencari sumber lain dari pajak perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, dan lainnya. Juga Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gojek, Grab dan lainnya.

“Saya juga menyarankan Pemerintah memangkas gaji para direksi dan komisaris BUMN yang dikenal cukup besar. Kemenkeu juga mesti melakukan reformasi dan memperbaiki sistem data base perpajakan melalui digitalisasi pajak,” usul politikus NasDem ini.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kondisi sekarang sudah mengkhawatirkan. Sebab, baru Mei saja, defisit sudah tembus 1,32 persen. Sedangkan di akhir tahun, biasanya serapan anggaran didorong, sehingga risiko defisitnya diprediksi melebar hingga di atas 6 persen.

Bhima berharap, kondisi ini tidak dianggap remeh. “Jangan anggap enteng pelebaran defisit. Sebab, ujungnya penerbitan utang lebih agresif dan itu berbahaya bagi sistem keuangan,” pesannya. [MEN]

]]> .
Belum genap setengah tahun, kocek negara jebol lagi. Angkanya sangat fantastis: Rp 219 triliun. Meski kondisinya begitu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tetap tenang dan masih bisa senyum-senyum. Bahkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak kelihatan pusing tujuh keliling.
Jebolnya kocek negara ini diumumkan Sri Mulyani dalam dunia momen berturut-turut. Pertama, saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD dengan agenda pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Alokasi Dana Transfer Daerah dalam RAPBN 2022 dan RUU Pelaksanaan APBN 2020. Kedua, saat konferensi pers “APBN Kita” bulan Juni 2021. Kedua agenda ini digelar secara virtual.
Rapat dengan Komite IV DPD sebenarnya cukup melelahkan. Karena memakan waktu lebih dari 2 jam. Agenda kedua tak kalah melelahkan. Sri Mulyani harus menjelaskan secara rinci ihwal APBN terbaru kepada awak media hingga 1,5 jam.
Mengenakan batik hitam bermotif putih, Sri Mulyani tampil sangat fresh. Tak ada raut wajah lelah, apalagi pusing. Seperti biasanya, penjelasannya sangat rinci, dilengkapi slide power point berisikan angka-angka. Bagi orang awam, pasti mumet melihat pemaparan tersebut. Namun, sesekali Sri Mulyani melemparkan senyuman. Tak jarang, tawa kecil pun keluar dari mulutnya.
Padahal, informasi yang ia jelaskan terbilang bikin parno. Dia menyebut, defisit APBN mencapai Rp 219,3 triliun pada Mei 2021 atau setara 1,32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat 22,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kata Sri Mulyani, defisit APBN terus melebar karena belanja Pemerintah Pusat meningkat di tengah belum optimalnya penerimaan negara. Pengeluaran APBN mencapai Rp 945,7 triliun atau naik 12,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Rinciannya, belanja pemerintah Rp 647,6 triliun, dan transfer ke daerah Rp 298 triliun.
Peningkatan belanja pemerintah pusat terutama didorong oleh belanja barang untuk mendukung pemulihan imbas pandemi. Di antaranya, biaya perawatan pasien Covid-19, bantuan operasional sekolah, di samping juga percepatan belanja modal padat karya seperti pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.
“Pembiayaan kita sudah Rp 309,3 triliun. Karena memang kita melakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga atau inflasi yang terjadi di Amerika Serikat,” ungkap Sri Mulyani.
Kemungkinan, angka itu masih bisa bertambah. Mengingat fokus pemulihan ekonomi pemerintah ke depan akan terus bertumpu pada penanganan dari sisi kesehatan, pelaksanaan program PEN, dan reformasi struktural.

 

“Bidang kesehatan harus tetap menjadi perhatian. Di sisi lain, pemulihan melalui PEN dan APBN perlu terus dijalankan dan Undang-Undang Cipta Kerja untuk reformasi struktural menjadi pondasi yang sangat penting,” paparnya.
Tak seperti Sri Mulyani, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno waswas dengan besarnya defisit ini. Dia menyebut, kondisi ini sudah kategori lampu kuning. Jika tidak terkendali, defisit 5,7 persen pada APBN 2021 bisa dengan mudah terlewati. Apalagi jika lonjakan kasus Covid-19 tidak dimitigasi dengan baik.
“Kekhawatiran ini nyata. Karena pola pencairan anggaran biasanya memuncak di triwulan terakhir. Kondisi ini juga menyiratkan, sektor riil belum kembali ke kondisi normal, dengan pengecualian subsektor pertambangan dan perkebunan,” ucap Hendrawan.
Anggota Komisi XI DPR, Fauzi H Amro juga waswas. Dia pun meminta Kementerian Keuangan lebih kreatif menambal kekurangan APBN di sektor pajak. Misalnya, mencari sumber lain dari pajak perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, dan lainnya. Juga Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Gojek, Grab dan lainnya.
“Saya juga menyarankan Pemerintah memangkas gaji para direksi dan komisaris BUMN yang dikenal cukup besar. Kemenkeu juga mesti melakukan reformasi dan memperbaiki sistem data base perpajakan melalui digitalisasi pajak,” usul politikus NasDem ini.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kondisi sekarang sudah mengkhawatirkan. Sebab, baru Mei saja, defisit sudah tembus 1,32 persen. Sedangkan di akhir tahun, biasanya serapan anggaran didorong, sehingga risiko defisitnya diprediksi melebar hingga di atas 6 persen.
Bhima berharap, kondisi ini tidak dianggap remeh. “Jangan anggap enteng pelebaran defisit. Sebab, ujungnya penerbitan utang lebih agresif dan itu berbahaya bagi sistem keuangan,” pesannya. [MEN]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories