UMKM Berperan Penting Dalam Perekonomian Top, Airlangga Dukung Santripreneur Tangguh

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab itu, pemerintah terus mendorong usaha wong cilik tersebut dengan berbagai kemudahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dua tahun pandemi, sebanyak 48,6 persen UMKM tutup dan 30,5 persen UMKM mengalami penurunan permintaan domestik.

“7 dari 10 pelaku usaha UMKM membutuhan bantuan modal usaha di masa pandemi,” kata Airlangga saat acara Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Inklusi Keuangan di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/4).

Menurutnya, Pemerintah melihat UMKM memiliki potensi dan peranan besar terhadap ekonomi Indonesia. Terbukti, UMKM memiliki daya tahan yang baik selama masa pandemi.

Karena itu, Pemerintah terus berkomitmen mendorong peranan UMKM di dalam perekonomian, termasuk di lingkungan Pondok Pesantren.

Eks anggota DPR itu mengatakan, merespons peranan UMKM yang besar terhadap perekonomian, Pemerintah telah meningkatkan plafon KUR menjadi Rp 373,17 triliun pada tahun 2022. Dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga Desember 2022.

“Pemerintah juga menyediakan KUR syariah bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis syariah,” ucap mantan Menteri Perindustrian itu.

Dengan semakin meningkatnya perekonomian global, lanjut Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 83,6 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2020 yang tercatat 81,4 persen.

“Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90 persen pada tahun 2024,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pondok Pesantren Suryalaya kepada Pemerintah, dalam hal perannya mendidik generasi penerus bangsa untuk dapat berperan serta dalam perekonomian.

Menurut Airlangga, Pemerintah juga berkewajiban mendorong pesantren dalam men cetak para wirausahawan baru. Untuk itu, Pemerintah bekerja sama dengan dunia pendidikan melalui program yang didukung oleh Kementerian Perindustrian. Dengan begitu, perguruan tinggi dapat membuat inkubator bisnis bagi para mahasiswa untuk berwirausaha.

 

“Ada program yang bernama Santripreneur. Kita mendorong para santri untuk menjadi entrepreneur sejak dini. Diharapkan, para santri dapat menjadi wirausahawan yang tangguh,” harap Airlangga.

Menurutnya, pelajar, santri, mahasiswa dan pemuda merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Airlangga bilang, pondok pesantren memiliki peran strategis dalam rangka mendukung ekonomi dan keuangan syariah. Karena, saat ini jumlah pesantren di Indonesia sekitar 36.080 dan memiliki lebih dari 4,2 juta santri.

“Sebanyak 12.469 pesan tren atau 39,7 persen dari total pesantren, memiliki potensi ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerak yatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal,” jelasnya.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan, Pemerintah meningkatkan proporsi pembiayaan bagi UMKM yang mampu menembus pasar ekspor.

“Melalui bantuan ini, UMKM bisa cepat naik kelas dan akhirnya mampu bersaing di pasar global,” kata Yusuf kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia mengatakan, saat ini total proporsi pembiayaan ekspor untuk UMKM di Indonesia masih belum memadai. Besarnya baru di kisaran 10-15 persen dari total share pembiayaan ekspor.

Jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan ekspor untuk non UMKM yang bisa di atas 20 persen.

“Kalau kita berbicara akses ke luar, pasar ekspor dan ingin membawa UMKM bersaing di pasar global, kita harus melihat seberapa besar pembiayaan ekspor yang telah dilakukan Pemerintah untuk mereka,” ujar Yusuf. [NOV]

]]> Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab itu, pemerintah terus mendorong usaha wong cilik tersebut dengan berbagai kemudahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dua tahun pandemi, sebanyak 48,6 persen UMKM tutup dan 30,5 persen UMKM mengalami penurunan permintaan domestik.

“7 dari 10 pelaku usaha UMKM membutuhan bantuan modal usaha di masa pandemi,” kata Airlangga saat acara Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Inklusi Keuangan di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/4).

Menurutnya, Pemerintah melihat UMKM memiliki potensi dan peranan besar terhadap ekonomi Indonesia. Terbukti, UMKM memiliki daya tahan yang baik selama masa pandemi.

Karena itu, Pemerintah terus berkomitmen mendorong peranan UMKM di dalam perekonomian, termasuk di lingkungan Pondok Pesantren.

Eks anggota DPR itu mengatakan, merespons peranan UMKM yang besar terhadap perekonomian, Pemerintah telah meningkatkan plafon KUR menjadi Rp 373,17 triliun pada tahun 2022. Dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga Desember 2022.

“Pemerintah juga menyediakan KUR syariah bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis syariah,” ucap mantan Menteri Perindustrian itu.

Dengan semakin meningkatnya perekonomian global, lanjut Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 83,6 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2020 yang tercatat 81,4 persen.

“Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mencapai target inklusi keuangan di Indonesia sebesar 90 persen pada tahun 2024,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Pondok Pesantren Suryalaya kepada Pemerintah, dalam hal perannya mendidik generasi penerus bangsa untuk dapat berperan serta dalam perekonomian.

Menurut Airlangga, Pemerintah juga berkewajiban mendorong pesantren dalam men cetak para wirausahawan baru. Untuk itu, Pemerintah bekerja sama dengan dunia pendidikan melalui program yang didukung oleh Kementerian Perindustrian. Dengan begitu, perguruan tinggi dapat membuat inkubator bisnis bagi para mahasiswa untuk berwirausaha.

 

“Ada program yang bernama Santripreneur. Kita mendorong para santri untuk menjadi entrepreneur sejak dini. Diharapkan, para santri dapat menjadi wirausahawan yang tangguh,” harap Airlangga.

Menurutnya, pelajar, santri, mahasiswa dan pemuda merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Airlangga bilang, pondok pesantren memiliki peran strategis dalam rangka mendukung ekonomi dan keuangan syariah. Karena, saat ini jumlah pesantren di Indonesia sekitar 36.080 dan memiliki lebih dari 4,2 juta santri.

“Sebanyak 12.469 pesan tren atau 39,7 persen dari total pesantren, memiliki potensi ekonomi yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerak yatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal,” jelasnya.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan, Pemerintah meningkatkan proporsi pembiayaan bagi UMKM yang mampu menembus pasar ekspor.

“Melalui bantuan ini, UMKM bisa cepat naik kelas dan akhirnya mampu bersaing di pasar global,” kata Yusuf kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia mengatakan, saat ini total proporsi pembiayaan ekspor untuk UMKM di Indonesia masih belum memadai. Besarnya baru di kisaran 10-15 persen dari total share pembiayaan ekspor.

Jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan pembiayaan ekspor untuk non UMKM yang bisa di atas 20 persen.

“Kalau kita berbicara akses ke luar, pasar ekspor dan ingin membawa UMKM bersaing di pasar global, kita harus melihat seberapa besar pembiayaan ekspor yang telah dilakukan Pemerintah untuk mereka,” ujar Yusuf. [NOV]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories