Turun Rp 21 T, Utang Luar Negeri Oktober Rp 6.060 T

Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2021 sebesar 422,3 miliar dolar AS atau Rp 6.060,3 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 423,8 miliar dolar AS atau Rp 6.081,8 trililun. Total penurunanya mencapai 1,5 miliar dolar AS atau 21 triliun.

Penurunan tersebut karena turunnya posisi ULN Pemerintah dan sektor swasta. “Secara tahunan, posisi ULN Oktober 2021 tumbuh 2,2 persen yoy (year on year), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ULN bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen yoy,” jelas Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Selasa (14/12).

ULN Pemerintah lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Pada Oktober 2021, posisi ULN Pemerintah tercatat sebesar 204,9 miliar dolar AS atau Rp 2.940,4 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 205,5 miliar dolar AS atau Rp 2.949,1 triliun.

Hal ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah menjadi sebesar 2,5 persen yoy dibandingkan September 2021 yang 4,1 persen yoy. Penurunan posisi ULN tersebut terjadi seiring dengan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman yang jatuh tempo di Oktober 2021. 

“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel,” ujar Erwin.

Adapun penarikan ULN dalam periode Oktober 2021 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah. Termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga Oktober 2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor konstruksi (15,5 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,0 persen). 

“Posisi ULN Pemerintah masih tergolong relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” ujarnya.

Sementara posisi ULN swasta tercatat sebesar 208,4 miliar dolar AS atau Rp 2.990,7 triliun pada Oktober 2021, menurun dari 209,2 miliar dolar AS atau Rp 3.002,2 triliun pada September 2021. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,0 persen yoy pada Oktober 2021, setelah pada periode sebelumnya tumbuh rendah sebesar 0,4 persen yoy. 

Kontraksi ULN swasta tersebut disebabkan oleh perkembangan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 5,8 persen yoy, lebih dalam dari kontraksi 2,7 persen yoy pada September 2021. Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan melambat sebesar 0,3 persen yoy dari 1,3 persen yoy pada bulan sebelumnya. 

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,8 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” katanya. 

ULN Indonesia pada Oktober 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,0 persen. 

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN. 

Untuk itu dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tukas Erwin. [DWI]

]]> Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2021 sebesar 422,3 miliar dolar AS atau Rp 6.060,3 triliun. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 423,8 miliar dolar AS atau Rp 6.081,8 trililun. Total penurunanya mencapai 1,5 miliar dolar AS atau 21 triliun.

Penurunan tersebut karena turunnya posisi ULN Pemerintah dan sektor swasta. “Secara tahunan, posisi ULN Oktober 2021 tumbuh 2,2 persen yoy (year on year), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ULN bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen yoy,” jelas Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono dalam keterangan resminya, Selasa (14/12).

ULN Pemerintah lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Pada Oktober 2021, posisi ULN Pemerintah tercatat sebesar 204,9 miliar dolar AS atau Rp 2.940,4 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 205,5 miliar dolar AS atau Rp 2.949,1 triliun.

Hal ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah menjadi sebesar 2,5 persen yoy dibandingkan September 2021 yang 4,1 persen yoy. Penurunan posisi ULN tersebut terjadi seiring dengan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman yang jatuh tempo di Oktober 2021. 

“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel,” ujar Erwin.

Adapun penarikan ULN dalam periode Oktober 2021 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah. Termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga Oktober 2021 antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor konstruksi (15,5 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,0 persen). 

“Posisi ULN Pemerintah masih tergolong relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” ujarnya.

Sementara posisi ULN swasta tercatat sebesar 208,4 miliar dolar AS atau Rp 2.990,7 triliun pada Oktober 2021, menurun dari 209,2 miliar dolar AS atau Rp 3.002,2 triliun pada September 2021. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,0 persen yoy pada Oktober 2021, setelah pada periode sebelumnya tumbuh rendah sebesar 0,4 persen yoy. 

Kontraksi ULN swasta tersebut disebabkan oleh perkembangan ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 5,8 persen yoy, lebih dalam dari kontraksi 2,7 persen yoy pada September 2021. Selain itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan melambat sebesar 0,3 persen yoy dari 1,3 persen yoy pada bulan sebelumnya. 

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 76,8 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” katanya. 

ULN Indonesia pada Oktober 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,0 persen. 

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN. 

Untuk itu dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tukas Erwin. [DWI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories