Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem, Gus Halim Koordinasi Dengan 4 Provinsi Di Indonesia Timur .

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi dengan para Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, secara virtual Senin (30/8).

Rapat itu membahas pengentasan kemiskinan ekstrem. Halim Iskandar memaparkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet, Presiden Joko Widodo menargetkan tahun 2024, Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem.

Menindaklanjuti Ratas itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Ma’ruf Amin menentukan 35 kabupaten di 7 provinsi sebagai pilot project.

Diharapkan, hingga awal 2022, diharapkan zero kemiskinan ekstrem bisa terwujud. Keberhasilan di wilayah-wilayah tersebut bakal dibawa dan “ditularkan” ke 250 Kabupaten lain, pada 2022 hingga 2024. “Tahun 2022, tidak boleh ada kemiskinan ekstrem di daerah yang jadi Pilot Project,” tegas Halim Iskandar.

Dia mengatakan, proyek itu bukanlah pekerjaan ringan. Tapi juga, bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Ada lima strategi yang disiapkan Kemendes PDTT dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 Kabupaten yang telah ditetapkan.

Pertama, pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan, dan beasiswa.

Kedua, peningkatan pendapatan. Pada level desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) diandalkan untuk menangani keluarga miskin ekstrem. Selain itu, ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.

Berikutnya, ketiga yaitu pembangunan kewilayahan yang terdiri sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem. Juga pembangunan sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Lalu keempat, pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Kemudian juga, pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Terakhir,kelima yaitu kelembagaan berupa penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar. “Karena fungsi Posyandu sudah melebar,” tutur pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Posyandu mengalami pengembangan peran seperti Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu ODGJ, Posyandu TB Paru, dan lainnya.

Penanganan warga miskin dan miskin ekstrem akan dilaksanakan kelembagaan posyandu yang disebut dengan Posyandu Kesejahteraan.

Dasar pemikirannya, posyandu sudah sangat familiar. Ada 660.116 posyandu, atau rata-rata 9 pos per desa. Tingkat partisipasi masyarakat di 70.086 desa terhadap posyandu juga tinggi, sebesar 93 persen.

Gus Halim mengatakan, perlu ada basis data yang akurat yang by name by address untuk mewujudkan pilot Project. Kemendes telah menyiapkan pemutakhiran data desa sejak Maret 2021 berbasis SDGs Desa.

“Tugas kita hari ini agar data berbasis SDGs Desa segera bisa dituntaskan hingga pelaksanaan program bisa tepat,” tutur Doktor Honoris Causa dari UNY.

Data berbasis SDGs merupakan pijakan untuk penyusunan APBDes, RKDes, hingga penyusunan Roadmap pengentasan kemiskinan ekstrem.

 

Ke- 35 wilayah yang jadi Pilot Project yaitu Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung, dan Karawang, di Jawa Barat.

Kemudian, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen dan Brebes. Jawa Timur di Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Bojonegoro dan Lamongan, di Jawa Tengah.

Berikutnya, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya, di Provinsi Maluku. Lalu Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur, di NTT.

Kemudian Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Deiyai, di Papua. Terakhir, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan, di Papua Barat. [DIR]

]]> .
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi dengan para Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, secara virtual Senin (30/8).

Rapat itu membahas pengentasan kemiskinan ekstrem. Halim Iskandar memaparkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet, Presiden Joko Widodo menargetkan tahun 2024, Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem.

Menindaklanjuti Ratas itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Ma’ruf Amin menentukan 35 kabupaten di 7 provinsi sebagai pilot project.

Diharapkan, hingga awal 2022, diharapkan zero kemiskinan ekstrem bisa terwujud. Keberhasilan di wilayah-wilayah tersebut bakal dibawa dan “ditularkan” ke 250 Kabupaten lain, pada 2022 hingga 2024. “Tahun 2022, tidak boleh ada kemiskinan ekstrem di daerah yang jadi Pilot Project,” tegas Halim Iskandar.

Dia mengatakan, proyek itu bukanlah pekerjaan ringan. Tapi juga, bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Ada lima strategi yang disiapkan Kemendes PDTT dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di 35 Kabupaten yang telah ditetapkan.

Pertama, pengurangan pengeluaran dalam bentuk Gerakan Asupan Kalori Harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan, dan beasiswa.

Kedua, peningkatan pendapatan. Pada level desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) diandalkan untuk menangani keluarga miskin ekstrem. Selain itu, ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penguatan BUMDes dan program pemberdayaan.

Berikutnya, ketiga yaitu pembangunan kewilayahan yang terdiri sanitasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem. Juga pembangunan sarana dan prasarana transportasi permukiman keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Lalu keempat, pendampingan desa dengan fokus RKPDes dan APBDes untuk penanganan warga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Kemudian juga, pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Terakhir,kelima yaitu kelembagaan berupa penguatan posyandu untuk keterpaduan layanan sosial dasar. “Karena fungsi Posyandu sudah melebar,” tutur pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Posyandu mengalami pengembangan peran seperti Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu ODGJ, Posyandu TB Paru, dan lainnya.

Penanganan warga miskin dan miskin ekstrem akan dilaksanakan kelembagaan posyandu yang disebut dengan Posyandu Kesejahteraan.

Dasar pemikirannya, posyandu sudah sangat familiar. Ada 660.116 posyandu, atau rata-rata 9 pos per desa. Tingkat partisipasi masyarakat di 70.086 desa terhadap posyandu juga tinggi, sebesar 93 persen.

Gus Halim mengatakan, perlu ada basis data yang akurat yang by name by address untuk mewujudkan pilot Project. Kemendes telah menyiapkan pemutakhiran data desa sejak Maret 2021 berbasis SDGs Desa.

“Tugas kita hari ini agar data berbasis SDGs Desa segera bisa dituntaskan hingga pelaksanaan program bisa tepat,” tutur Doktor Honoris Causa dari UNY.

Data berbasis SDGs merupakan pijakan untuk penyusunan APBDes, RKDes, hingga penyusunan Roadmap pengentasan kemiskinan ekstrem.

 

Ke- 35 wilayah yang jadi Pilot Project yaitu Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung, dan Karawang, di Jawa Barat.

Kemudian, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen dan Brebes. Jawa Timur di Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Bojonegoro dan Lamongan, di Jawa Tengah.

Berikutnya, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya, di Provinsi Maluku. Lalu Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur, di NTT.

Kemudian Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Deiyai, di Papua. Terakhir, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan, di Papua Barat. [DIR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories