Tuding Hak Rakyat Bisa Dirampas PKS Nolak Pilkada Serentak 2024 .

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menginginkan Pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Jika Pilkada digelar 2024 atau mengikuti ketentuan Undang-Undang, hal itu dinilai hanya memberikan kewenangan terpusat pada satu pihak dan akan merugikan pihak lain.

“Kami masih ngotot dengan Pilkada 2022 dan 2023. Peniadaan Pilkada 2022 dan 2023 akan membuat kekuasaan kian terpusat pada satu orang,” tegas Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kemarin.

Menurutnya, dengan ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023, akan berimbas pada sistem Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga, akan ada ratusan daerah akan dipimpin oleh penjabat (Pj) dan Penjabat Sementara (Pjs).

Dijelaskan, akan ada 101 daerah pada 2022 yang akan dipimpin Penjabat (Pj) dan 171 daerah pada 2023 akan dipimpin Pj. Meski penunjukan Pj akan dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA), Mardani menilai, tetap saja Jokowi memiliki kewenangan mengangkat para anggota TPA tersebut.

“Kalau pun ada TPA, tetap presiden yang mengangkat. Ini yang dinamakan merampas hak rakyat untuk menentukan kepala daerahnya,” ujarnya.

Inilah alasan, Mardani menegaskan, pentingnya pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023. Agar tidak memberikan kewenangan lebih pada satu pihak dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan kepala daerah nanti.

“PKS tetap menuntut agar revisi UU Pemilu dijalankan,termasuk menyelenggarakan Pilkada 2022 dan 2023,” tutupnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof Tito Karnavian menjelaskan, di tingkat provinsi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengajukan nama penjabat kepala daerah kepada Jokowi. Setelah itu, Jokowi akan mengangkat mereka untuk bergabung dalam TPA. Tugas TPA adalah menilai nama-nama calon penjabat, agar bisa diputuskan bersama.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan tidak memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Itu artinya, jadwal Pilkada tetap digelar 2024.

Keputusan Baleg DPR mendrop RUU Pemilu ini dibacakan di Gedung DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Prof Yasonna Laoly, dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, Senin (8/3) lalu.

 

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, keputusan Baleg DPR mendrop RUU Pemilu diambil atas permintaan Komisi II DPR sebagai pengusul revisi UU Pemilu. Keputusan itu disepakati 8 dari 9 fraksi di DPR. Dengan tidak dimasukannya RUU Pemilu, sebut Supratman, maka jadwal Pilkada akan kembali berkiblat pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yakni Pilkada tetap digelar 2024.

Anggota Baleg DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, fraksinya termasuk sepakat, RUU Pemilu tidak masuk dalam Prolegnas 2021. Pasalnya, Indonesia sudah berulang kali mengalami perubahan sistem Pemilu. Imbasnya, pola Pemilu tidak pernah ajeg dan tidak pernah bisa dilakukan evaluasi dan perbaikan kualitas.

Apalagi saat ini, jelasnya, Indonesia tengah menghadapi pandemi. Hal ini menghabiskan energi cukup besar dan mengganggu stabilitas.

“Mungkin akan lebih baik kalau energi yang ada, kita gunakan untuk pemulihan ekonomi, termasuk energi untuk penanganan Covid,” jelasnya.

Anggota Baleg DPR lainnyadari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari juga menegaskan, fraksinya termasuk yang setuju penarikan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021. Dia mengingatkan, penarikan RUU Pemilu ini tidak mempengaruhi RUU lain yang sudah masuk di Prolegnas.

Sementara Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi yang menolak dikeluarkannya RUU Pemilu dari Prolegnas. Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso mengatakan, fraksinya mendorong agar pembahasan revisi UU Pemilu diselesaikan secara komprehensif dan holistik. Termasuk di dalamnya membahas dan menentukan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada.

“RUU Pemilu mengandung kepentingan masyarakat Indonesia secara luas,” ucapnya.

Fraksi Demokrat memandang, ujar Santoso, secara teknis keserentakan Pemilu dan Pilkada 2024 membuat beban teknis di lapangan sangat tinggi. Hal itu menyebabkan banyaknya petugas Pemilu jatuh sakit, bahkan meninggal dunia pada Pemilu 2019.

“Fraksi Demokrat berpandangan, pembahasan RUU Pemilu termasuk di dalamnya RUU Pilkada perlu dilanjutkan. Sehingga Pilkada 2022 dan 2023 tetap terlaksana,” ucapnya. [EDY/SSL]

]]> .
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menginginkan Pilkada digelar pada 2022 dan 2023. Jika Pilkada digelar 2024 atau mengikuti ketentuan Undang-Undang, hal itu dinilai hanya memberikan kewenangan terpusat pada satu pihak dan akan merugikan pihak lain.

“Kami masih ngotot dengan Pilkada 2022 dan 2023. Peniadaan Pilkada 2022 dan 2023 akan membuat kekuasaan kian terpusat pada satu orang,” tegas Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kemarin.

Menurutnya, dengan ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023, akan berimbas pada sistem Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga, akan ada ratusan daerah akan dipimpin oleh penjabat (Pj) dan Penjabat Sementara (Pjs).

Dijelaskan, akan ada 101 daerah pada 2022 yang akan dipimpin Penjabat (Pj) dan 171 daerah pada 2023 akan dipimpin Pj. Meski penunjukan Pj akan dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA), Mardani menilai, tetap saja Jokowi memiliki kewenangan mengangkat para anggota TPA tersebut.

“Kalau pun ada TPA, tetap presiden yang mengangkat. Ini yang dinamakan merampas hak rakyat untuk menentukan kepala daerahnya,” ujarnya.

Inilah alasan, Mardani menegaskan, pentingnya pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023. Agar tidak memberikan kewenangan lebih pada satu pihak dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan kepala daerah nanti.

“PKS tetap menuntut agar revisi UU Pemilu dijalankan,termasuk menyelenggarakan Pilkada 2022 dan 2023,” tutupnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Prof Tito Karnavian menjelaskan, di tingkat provinsi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengajukan nama penjabat kepala daerah kepada Jokowi. Setelah itu, Jokowi akan mengangkat mereka untuk bergabung dalam TPA. Tugas TPA adalah menilai nama-nama calon penjabat, agar bisa diputuskan bersama.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan tidak memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Itu artinya, jadwal Pilkada tetap digelar 2024.

Keputusan Baleg DPR mendrop RUU Pemilu ini dibacakan di Gedung DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Prof Yasonna Laoly, dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, Senin (8/3) lalu.

 

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, keputusan Baleg DPR mendrop RUU Pemilu diambil atas permintaan Komisi II DPR sebagai pengusul revisi UU Pemilu. Keputusan itu disepakati 8 dari 9 fraksi di DPR. Dengan tidak dimasukannya RUU Pemilu, sebut Supratman, maka jadwal Pilkada akan kembali berkiblat pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Yakni Pilkada tetap digelar 2024.

Anggota Baleg DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, fraksinya termasuk sepakat, RUU Pemilu tidak masuk dalam Prolegnas 2021. Pasalnya, Indonesia sudah berulang kali mengalami perubahan sistem Pemilu. Imbasnya, pola Pemilu tidak pernah ajeg dan tidak pernah bisa dilakukan evaluasi dan perbaikan kualitas.

Apalagi saat ini, jelasnya, Indonesia tengah menghadapi pandemi. Hal ini menghabiskan energi cukup besar dan mengganggu stabilitas.

“Mungkin akan lebih baik kalau energi yang ada, kita gunakan untuk pemulihan ekonomi, termasuk energi untuk penanganan Covid,” jelasnya.

Anggota Baleg DPR lainnyadari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari juga menegaskan, fraksinya termasuk yang setuju penarikan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021. Dia mengingatkan, penarikan RUU Pemilu ini tidak mempengaruhi RUU lain yang sudah masuk di Prolegnas.

Sementara Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi yang menolak dikeluarkannya RUU Pemilu dari Prolegnas. Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso mengatakan, fraksinya mendorong agar pembahasan revisi UU Pemilu diselesaikan secara komprehensif dan holistik. Termasuk di dalamnya membahas dan menentukan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada.

“RUU Pemilu mengandung kepentingan masyarakat Indonesia secara luas,” ucapnya.

Fraksi Demokrat memandang, ujar Santoso, secara teknis keserentakan Pemilu dan Pilkada 2024 membuat beban teknis di lapangan sangat tinggi. Hal itu menyebabkan banyaknya petugas Pemilu jatuh sakit, bahkan meninggal dunia pada Pemilu 2019.

“Fraksi Demokrat berpandangan, pembahasan RUU Pemilu termasuk di dalamnya RUU Pilkada perlu dilanjutkan. Sehingga Pilkada 2022 dan 2023 tetap terlaksana,” ucapnya. [EDY/SSL]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories