Trio Istana Dihujani Pertanyaan 3 Periode

Tiga orang penting di lingkaran Istana: Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, kemarin. Agenda resminya, rapat itu membahas program dan anggaran. Namun, “Trio MPP” itu, malah diberondong pertanyaan seputar gerakan “Presiden 3 Periode.”

Rapat kerja Trio MPP dengan Komisi II DPR ini, digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta. Agendanya adalah evaluasi pelaksanaan program dan anggaran 2021 di lembaga masing-masing.

Rapat yang dimulai pukul 10.25 pagi itu, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Setelah membuka rapat, Doli memberikan kesempatan Trio MPP untuk menyampaikan laporan. Selama setengah jam, Trio MPP menyampaikan presentasi secara bergantian. Yang dilaporkan mengenai program kerja, evaluasi, dan realisasi APBN 2021.

Nah, di sesi tanya jawab, sejumlah anggota DPR seperti mengesampingkan agenda rapat. Para wakil rakyat ini, justru bertanya mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Mereka beralasan, ada analis yang menuduh, isu itu sengaja dihembuskan kalangan Istana.

Penanya pertama adalah Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN. Kata dia, beberapa waktu terakhir, ramai persoalan perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan lain sebagainya. Ia pun ingin mendengar langsung komentar Moeldoko terkait isu ini.

Menurut dia, respons dari Moeldoko penting dan ditunggu Komisi II DPR. “Respons KSP penting disampaikan dan ditunggu oleh kami sebagai bagian dari tanggung jawab tugas KSP,” kata Guspardi. Moeldoko tampak mencatat pertanyaan itu.

Pertanyaan tersebut dilanjut anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ichsan Yunus. Pertanyaan Ichsan lebih tajam dan terarah. Ichsan menanyakan perihal acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), di Istora Senayan, Jakarta, pekan lalu. Dalam acara yang dihadiri Jokowi itu, muncul dukungan presiden tiga periode.

 

Ichsan lalu menyasar Pratikno. Kata dia, salah satu fungsi Kemensetneg adalah memberi dukungan analisis dalam penyelenggara hubungan dengan lembaga daerah. “Apakah (usul 3 periode) ini memang sudah dibahas? Bagaimana Bapak melihat isu ini? Bagaimana lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis?”cecar Ihsan.

Dari Pratikno, pertanyaan digeser ke Moeldoko. Ichsan menanyakan perihal tenaga ahli KSP yang sering muncul menanggapi isu tiga periode. “Apakah memang tenaga ahli itu diperbolehkan menjadi corongnya KSP?” tanya Ihsan. Menurut dia, mestinya seorang tenaga ahli itu mengumpulkan bahan untuk disampaikan Kepala Staf Kepresidenan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera ikut menanyakan soal ini. Ia menanyakan anggaran yang digunakan dalam acara Apdesi yang dihadiri Jokowi itu.

“Mudah-mudahan tidak ada anggaran untuk kegiatan isu tiga periode atau penundaan, karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Kalaupun isu itu ada, biarkan menjadi isu elite yang akan diputuskan para pimpinan partai. Mohon jawaban dari tiga pembantu Presiden, sehingga saya bisa sampaikan pada masyarakat tidak ada gerakan untuk 3 periode jabatan Jokowi,” ucap Mardani.

Mendapat pertanyaan itu, Trio MPP memberikan jawaban secara bergantian. Intinya, mereka mengaku tidak tahu dan menolak dikaitkan dengan wacana tersebut.

Soal acara Apdesi, Pratikno mengatakan, Jokowi memang hadir dalam acara itu. Namun, tidak ada deklarasi 3 periode. “Jadi, kalaupun ada deklarasi, itu di luar pengetahuan kami. Karena kami statusnya diundang. Deklarasi yang dilakukan itu, dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat,” kata Pratikno.

Pramono menyampaikan hal serupa. Ia memastikan, tidak ada anggaran yang digunakan baik dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, maupun Kantor Staf Presiden untuk dukungan tiga periode.

Pramono menegaskan, soal isu perpanjangan masa jabatan dan tiga periode, sebenarnya sudah dibantah berkali-kali oleh Jokowi. Jokowi selalu menegaskan taat pada konstitusi.

 

Dalam hitungan Pramono, sudah 3 kali Jokowi menyampaikan klarifikasi. Pernyataan terakhir disampaikan 30 Maret 2022 di Candi Borobudur, Jawa Tengah. “Saya yakin, apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” ucapnya.

Soal masih adanya orang yang terus menyuarakan wacana tiga periode, Pramono mengaku tak bisa berbuat banyak. Namun, menurut dia, wacana tersebut sulit direalisasikan. “Kami tahu, untuk mengubah apalagi melakukan amandemen UUD, tidak mudah, dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana. Saya yakin, ini menjadi pelajaran dan saya menjadi bagian dari tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan,” tutur Pramono.

Terakhir, giliran Moeldoko yang menjawab. Dia menjelaskan, memang memerintahkan bawahannya untuk memberikan komentar terkait isu tiga periode. “Karena isu-isu yang berkembang begitu cepat dan banyaknya isu. Kalau saya sendiri yang mengatasi, tidak bisa,” ujarnya.

Jawaban Trio MPP yang kompak menggeleng terkait isu presiden 3 periode ini, jadi perbincangan warganet. Ada yang percaya mereka tidak terlibat. Namun, ada juga yang tak percaya. Seperti disampaikan akun @zabidinir. “Kurang begitu percaya. Mereka pikir rakyat ini bodoh apa,” tudingnya.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti sejak awal curiga ada orang lingkaran Istana di balik wacana tiga periode yang terus berkibar, beberapa waktu terakhir. Kata dia, kalau ditanyakan langsung kepada para pembantu Presiden, tentu mereka akan menjawab tidak tahu. Atau kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu.

Kenapa begitu? Dia melihat, Jokowi seolah membiarkan wacana ini terus berkembang. Jokowi juga tak pernah menegur menteri-menteri yang terus meniupkan wacana tiga periode dan penundaan pemilu. Padahal, pemerintah mestinya tidak hanya melaksanakan konstitusi. Namun, juga harus menjaga konstitusi.

“Perlu kita ingatkan bahwa Presiden, sebagai kepala negara, adalah penjaga konstitusi. Jadi, bukan sekadar tunduk pada konstitusi, tetapi harus menjadi penjaga konstitusi,” kata Ray, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai wajar kalau publik menuduh orang lingkar Istana atas manuver isu presiden tiga periode. Alasannya, simpel. Karena sampai sekarang Istana seolah menikmati wacana tersebut. Tak pernah sekalipun untuk meredakan isu tersebut. Padahal, kata dia, cuma butuh 10 detik untuk meredakan gonjang-ganjing wacana presiden tiga periode.

“Presiden Jokowi hanya perlu mengatakan, mari kita sukseskan Pemilu 14 Februari 2024!” kata Hendri, kemarin. [BCG]

]]> Tiga orang penting di lingkaran Istana: Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, kemarin. Agenda resminya, rapat itu membahas program dan anggaran. Namun, “Trio MPP” itu, malah diberondong pertanyaan seputar gerakan “Presiden 3 Periode.”

Rapat kerja Trio MPP dengan Komisi II DPR ini, digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta. Agendanya adalah evaluasi pelaksanaan program dan anggaran 2021 di lembaga masing-masing.

Rapat yang dimulai pukul 10.25 pagi itu, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia. Setelah membuka rapat, Doli memberikan kesempatan Trio MPP untuk menyampaikan laporan. Selama setengah jam, Trio MPP menyampaikan presentasi secara bergantian. Yang dilaporkan mengenai program kerja, evaluasi, dan realisasi APBN 2021.

Nah, di sesi tanya jawab, sejumlah anggota DPR seperti mengesampingkan agenda rapat. Para wakil rakyat ini, justru bertanya mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Mereka beralasan, ada analis yang menuduh, isu itu sengaja dihembuskan kalangan Istana.

Penanya pertama adalah Guspardi Gaus, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN. Kata dia, beberapa waktu terakhir, ramai persoalan perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan lain sebagainya. Ia pun ingin mendengar langsung komentar Moeldoko terkait isu ini.

Menurut dia, respons dari Moeldoko penting dan ditunggu Komisi II DPR. “Respons KSP penting disampaikan dan ditunggu oleh kami sebagai bagian dari tanggung jawab tugas KSP,” kata Guspardi. Moeldoko tampak mencatat pertanyaan itu.

Pertanyaan tersebut dilanjut anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ichsan Yunus. Pertanyaan Ichsan lebih tajam dan terarah. Ichsan menanyakan perihal acara Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), di Istora Senayan, Jakarta, pekan lalu. Dalam acara yang dihadiri Jokowi itu, muncul dukungan presiden tiga periode.

 

Ichsan lalu menyasar Pratikno. Kata dia, salah satu fungsi Kemensetneg adalah memberi dukungan analisis dalam penyelenggara hubungan dengan lembaga daerah. “Apakah (usul 3 periode) ini memang sudah dibahas? Bagaimana Bapak melihat isu ini? Bagaimana lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis?”cecar Ihsan.

Dari Pratikno, pertanyaan digeser ke Moeldoko. Ichsan menanyakan perihal tenaga ahli KSP yang sering muncul menanggapi isu tiga periode. “Apakah memang tenaga ahli itu diperbolehkan menjadi corongnya KSP?” tanya Ihsan. Menurut dia, mestinya seorang tenaga ahli itu mengumpulkan bahan untuk disampaikan Kepala Staf Kepresidenan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera ikut menanyakan soal ini. Ia menanyakan anggaran yang digunakan dalam acara Apdesi yang dihadiri Jokowi itu.

“Mudah-mudahan tidak ada anggaran untuk kegiatan isu tiga periode atau penundaan, karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi. Kalaupun isu itu ada, biarkan menjadi isu elite yang akan diputuskan para pimpinan partai. Mohon jawaban dari tiga pembantu Presiden, sehingga saya bisa sampaikan pada masyarakat tidak ada gerakan untuk 3 periode jabatan Jokowi,” ucap Mardani.

Mendapat pertanyaan itu, Trio MPP memberikan jawaban secara bergantian. Intinya, mereka mengaku tidak tahu dan menolak dikaitkan dengan wacana tersebut.

Soal acara Apdesi, Pratikno mengatakan, Jokowi memang hadir dalam acara itu. Namun, tidak ada deklarasi 3 periode. “Jadi, kalaupun ada deklarasi, itu di luar pengetahuan kami. Karena kami statusnya diundang. Deklarasi yang dilakukan itu, dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat,” kata Pratikno.

Pramono menyampaikan hal serupa. Ia memastikan, tidak ada anggaran yang digunakan baik dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, maupun Kantor Staf Presiden untuk dukungan tiga periode.

Pramono menegaskan, soal isu perpanjangan masa jabatan dan tiga periode, sebenarnya sudah dibantah berkali-kali oleh Jokowi. Jokowi selalu menegaskan taat pada konstitusi.

 

Dalam hitungan Pramono, sudah 3 kali Jokowi menyampaikan klarifikasi. Pernyataan terakhir disampaikan 30 Maret 2022 di Candi Borobudur, Jawa Tengah. “Saya yakin, apa yang disampaikan Presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” ucapnya.

Soal masih adanya orang yang terus menyuarakan wacana tiga periode, Pramono mengaku tak bisa berbuat banyak. Namun, menurut dia, wacana tersebut sulit direalisasikan. “Kami tahu, untuk mengubah apalagi melakukan amandemen UUD, tidak mudah, dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana. Saya yakin, ini menjadi pelajaran dan saya menjadi bagian dari tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan,” tutur Pramono.

Terakhir, giliran Moeldoko yang menjawab. Dia menjelaskan, memang memerintahkan bawahannya untuk memberikan komentar terkait isu tiga periode. “Karena isu-isu yang berkembang begitu cepat dan banyaknya isu. Kalau saya sendiri yang mengatasi, tidak bisa,” ujarnya.

Jawaban Trio MPP yang kompak menggeleng terkait isu presiden 3 periode ini, jadi perbincangan warganet. Ada yang percaya mereka tidak terlibat. Namun, ada juga yang tak percaya. Seperti disampaikan akun @zabidinir. “Kurang begitu percaya. Mereka pikir rakyat ini bodoh apa,” tudingnya.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti sejak awal curiga ada orang lingkaran Istana di balik wacana tiga periode yang terus berkibar, beberapa waktu terakhir. Kata dia, kalau ditanyakan langsung kepada para pembantu Presiden, tentu mereka akan menjawab tidak tahu. Atau kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu.

Kenapa begitu? Dia melihat, Jokowi seolah membiarkan wacana ini terus berkembang. Jokowi juga tak pernah menegur menteri-menteri yang terus meniupkan wacana tiga periode dan penundaan pemilu. Padahal, pemerintah mestinya tidak hanya melaksanakan konstitusi. Namun, juga harus menjaga konstitusi.

“Perlu kita ingatkan bahwa Presiden, sebagai kepala negara, adalah penjaga konstitusi. Jadi, bukan sekadar tunduk pada konstitusi, tetapi harus menjadi penjaga konstitusi,” kata Ray, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai wajar kalau publik menuduh orang lingkar Istana atas manuver isu presiden tiga periode. Alasannya, simpel. Karena sampai sekarang Istana seolah menikmati wacana tersebut. Tak pernah sekalipun untuk meredakan isu tersebut. Padahal, kata dia, cuma butuh 10 detik untuk meredakan gonjang-ganjing wacana presiden tiga periode.

“Presiden Jokowi hanya perlu mengatakan, mari kita sukseskan Pemilu 14 Februari 2024!” kata Hendri, kemarin. [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories