TMII Diambil Sekretariat Negara, 4 Digugat Orang Singapura 500 M Keluarga Soeharto Dibikin Sengsara

Sudah jatuh, ketimpa tangga. Pribahasa itu yang mungkin cocok menjelaskan kondisi keluarga Soeharto atau yang lebih dikenal dengan sebutan keluarga Cendana, saat ini.

Kemarin, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang selama 44 tahun ini, dikuasai keluarga Soeharto. Bukan cuma itu, mereka juga digugat ratusan miliar oleh perusahaan Singapura.

Matahari belum sampai puncaknya, ketika rombongan pejabat Kemensesneg tiba di TMII Jakarta, kemarin. Rombongan yang dipimpin Sekretaris Kemensetneg, Setyo Utomo ini mendapat pengawalan dari anggota polisi dan TNI. Satu truk ikut membuntuti dari belakang.

Tiba di lokasi, sejumlah petugas langsung sibuk memasang plang berukuran raksasa di bagian pintu masuk utama TMII. Plang itu bertuliskan “Penguasaan dan Pengelolaan oleh Kemensetneg”. Tak hanya satu. Petugas memasang plang di lima lokasi.

“Pemasangan plang ini untuk memberikan informasi bahwa sejak 1 April 2021, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini diambil alih oleh negara,” kata Setyo Utomo, di lokasi. Setyo memastikan operasional TMII masih berjalan seperti biasa.

Sejumlah petugas TMII mengaku kaget dengan kedatangan para pejabat dari Kemensetneg itu. Soalnya pemberitahuan sangat mendadak. Beberapa jam sebelum eksekusi.

Dirut TMII, Tanri Balilama mengatakan, hanya pasrah saat petugas memasang plang di sejumlah lokasi. Tanri tak mempersoalkan pemasangan plang tersebut. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana nasib para pengelola dan karyawan TMII. “Kita lihat saja bagaimana nanti,” kata Tanri.

Sore hari, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menggelar keterangan pers secara virtual dari kantornya. Pada intinya, Pratikno menegaskan, pemerintah mengambil alih penguasaan dan pengelolaan TMII yang selama ini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.

Kenapa diambil alih? Pratikno membeberkan, sejumlah alasan seperti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasil pemeriksaan 2020 yang menyampaikan, agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik. Selain itu ada audit dari Fakultas Hukum UGM, dan audit keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII. Perpres tersebut juga menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

“Yayasan ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini, dan kami berkewajiban melakukan penataan, memberi manfaat luas ke masyarakat dan memberi kontribusi terhadap keuangan negara,” kata Pratikno.

Yayasan Harapan Kita didirikan oleh Ibu Tien, istri Presiden Soeharto. Yayasan itu mengelola TMII sejak 1977 berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Saat ini, yayasan tersebut diurus oleh anak Pak Harto seperti Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut yang menjabat sebagai ketua umum, Bambang Trihatmojo sebagai pembina, dan Sigit Harjojudanto yang duduk sebagai ketua.

 

Pratikno mengatakan, akan membentuk tim transisi untuk pemindahan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg. Tim transisi itu terdiri dari pejabat di Kemensetneg dan akan mencakup Kelompok Kerja (Pokja) Hukum, Pokja Aset, dan Pokja Keuangan.

Di tengah transisi pengambilalihan oleh Kemensetneg, Pratikno menjamin, kegiatan operasional TMII akan berjalan normal. Hak-hak para karyawan TMII akan dipenuhi sesuai ketentuan berlaku. “Tidak ada yang berubah,” ujarnya.

Pratikno juga memberikan waktu selama tiga bulan kepada Yayasan Harapan Kita untuk memberikan laporan pengelolaan aset negara seluas 146,7 hektare ini. Pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi.

Bukan cuma urusan TMII yang membelit Keluarga Cendana. Awal bulan ini, lima anak Soeharto digugat oleh perusahaan konsultan asal Singapura, Mitora ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka ialah Siti Hardianti Hastuti Rukmana, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Hariyadi, Sigit Harjojudanto dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Mitora juga menggugat Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, pengurus Museum Purna Bhakti Pertiwi. Museum yang berada di kompleks TMII berisi koleksi benda-benda dan cenderamata berharga yang terkait dengan Presiden Soeharto.

Dalam gugatan yang dikutip dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mitora menyatakan, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, mereka meminta pengadilan menyita Museum Purna Bhakti Pertiwi dan Puri Jati Ayu di TMII. Selain itu, penggugat meminta pengadilan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban Rp 84 miliar serta kerugian immateriil sebesar Rp 500 miliar.

Bagaimana tanggapan Keluarga Cendana? Sampai tadi malam, mereka belum memberikan tanggapan atas keputusan pemerintah ini. Orang dekat Keluarga Cendana seperti Priyo Budi Santoso, tidak membalas pesan yang dikirim Rakyat Merdeka. Ditelpon pun tak diangkat.

Kuasa hukum Bambang Trihatmodjo dalam kasus melawan Menteri Keuangan seperti Prisma Wardhana Sasmita dan pengacara Tommy, Erwin Kallo tak bisa dikontak. Pesan yang dikirim pun tidak diangkat.

Guru Besar UIN Bandung, Prof Nanat F Natsir menyampaikan, hal serupa. Kata dia, negara memang berhak mengambil alih pengelolaan aset milik negara yang tidak optimal. Termasuk dalam kasus TMII. “Seperti pengelolaan HGU, kalau sudah habis masa pengelolaanya atau tidak optimal bisa diambil lagi oleh negara,” kata Nanat, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut Nanat, pengambilalihan ini tak lepas dari makin meredupnya pengaruh Keluarga Cendana di kancah politik Tanah Air. Saat Cendana berjaya, tak mungkin rasanya Keluarga Cendana disepak begitu saja. [BCG]

]]> Sudah jatuh, ketimpa tangga. Pribahasa itu yang mungkin cocok menjelaskan kondisi keluarga Soeharto atau yang lebih dikenal dengan sebutan keluarga Cendana, saat ini.

Kemarin, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang selama 44 tahun ini, dikuasai keluarga Soeharto. Bukan cuma itu, mereka juga digugat ratusan miliar oleh perusahaan Singapura.

Matahari belum sampai puncaknya, ketika rombongan pejabat Kemensesneg tiba di TMII Jakarta, kemarin. Rombongan yang dipimpin Sekretaris Kemensetneg, Setyo Utomo ini mendapat pengawalan dari anggota polisi dan TNI. Satu truk ikut membuntuti dari belakang.

Tiba di lokasi, sejumlah petugas langsung sibuk memasang plang berukuran raksasa di bagian pintu masuk utama TMII. Plang itu bertuliskan “Penguasaan dan Pengelolaan oleh Kemensetneg”. Tak hanya satu. Petugas memasang plang di lima lokasi.

“Pemasangan plang ini untuk memberikan informasi bahwa sejak 1 April 2021, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini diambil alih oleh negara,” kata Setyo Utomo, di lokasi. Setyo memastikan operasional TMII masih berjalan seperti biasa.

Sejumlah petugas TMII mengaku kaget dengan kedatangan para pejabat dari Kemensetneg itu. Soalnya pemberitahuan sangat mendadak. Beberapa jam sebelum eksekusi.

Dirut TMII, Tanri Balilama mengatakan, hanya pasrah saat petugas memasang plang di sejumlah lokasi. Tanri tak mempersoalkan pemasangan plang tersebut. Yang dikhawatirkan adalah bagaimana nasib para pengelola dan karyawan TMII. “Kita lihat saja bagaimana nanti,” kata Tanri.

Sore hari, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menggelar keterangan pers secara virtual dari kantornya. Pada intinya, Pratikno menegaskan, pemerintah mengambil alih penguasaan dan pengelolaan TMII yang selama ini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.

Kenapa diambil alih? Pratikno membeberkan, sejumlah alasan seperti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasil pemeriksaan 2020 yang menyampaikan, agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik. Selain itu ada audit dari Fakultas Hukum UGM, dan audit keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII. Perpres tersebut juga menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

“Yayasan ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini, dan kami berkewajiban melakukan penataan, memberi manfaat luas ke masyarakat dan memberi kontribusi terhadap keuangan negara,” kata Pratikno.

Yayasan Harapan Kita didirikan oleh Ibu Tien, istri Presiden Soeharto. Yayasan itu mengelola TMII sejak 1977 berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1977. Saat ini, yayasan tersebut diurus oleh anak Pak Harto seperti Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut yang menjabat sebagai ketua umum, Bambang Trihatmojo sebagai pembina, dan Sigit Harjojudanto yang duduk sebagai ketua.

 

Pratikno mengatakan, akan membentuk tim transisi untuk pemindahan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg. Tim transisi itu terdiri dari pejabat di Kemensetneg dan akan mencakup Kelompok Kerja (Pokja) Hukum, Pokja Aset, dan Pokja Keuangan.

Di tengah transisi pengambilalihan oleh Kemensetneg, Pratikno menjamin, kegiatan operasional TMII akan berjalan normal. Hak-hak para karyawan TMII akan dipenuhi sesuai ketentuan berlaku. “Tidak ada yang berubah,” ujarnya.

Pratikno juga memberikan waktu selama tiga bulan kepada Yayasan Harapan Kita untuk memberikan laporan pengelolaan aset negara seluas 146,7 hektare ini. Pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi.

Bukan cuma urusan TMII yang membelit Keluarga Cendana. Awal bulan ini, lima anak Soeharto digugat oleh perusahaan konsultan asal Singapura, Mitora ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mereka ialah Siti Hardianti Hastuti Rukmana, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Hariyadi, Sigit Harjojudanto dan Siti Hutami Endang Adiningsih.

Mitora juga menggugat Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, pengurus Museum Purna Bhakti Pertiwi. Museum yang berada di kompleks TMII berisi koleksi benda-benda dan cenderamata berharga yang terkait dengan Presiden Soeharto.

Dalam gugatan yang dikutip dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mitora menyatakan, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, mereka meminta pengadilan menyita Museum Purna Bhakti Pertiwi dan Puri Jati Ayu di TMII. Selain itu, penggugat meminta pengadilan menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kewajiban Rp 84 miliar serta kerugian immateriil sebesar Rp 500 miliar.

Bagaimana tanggapan Keluarga Cendana? Sampai tadi malam, mereka belum memberikan tanggapan atas keputusan pemerintah ini. Orang dekat Keluarga Cendana seperti Priyo Budi Santoso, tidak membalas pesan yang dikirim Rakyat Merdeka. Ditelpon pun tak diangkat.

Kuasa hukum Bambang Trihatmodjo dalam kasus melawan Menteri Keuangan seperti Prisma Wardhana Sasmita dan pengacara Tommy, Erwin Kallo tak bisa dikontak. Pesan yang dikirim pun tidak diangkat.

Guru Besar UIN Bandung, Prof Nanat F Natsir menyampaikan, hal serupa. Kata dia, negara memang berhak mengambil alih pengelolaan aset milik negara yang tidak optimal. Termasuk dalam kasus TMII. “Seperti pengelolaan HGU, kalau sudah habis masa pengelolaanya atau tidak optimal bisa diambil lagi oleh negara,” kata Nanat, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Menurut Nanat, pengambilalihan ini tak lepas dari makin meredupnya pengaruh Keluarga Cendana di kancah politik Tanah Air. Saat Cendana berjaya, tak mungkin rasanya Keluarga Cendana disepak begitu saja. [BCG]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories