TMII Diambil Pemerintah Pangeran Cendana Mati Kutu

Proses pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) yang sudah 44 tahun dikuasai keluarga Cendana oleh pemerintah dipastikan akan berjalan mulus. Soalnya, para pangeran Cendana seperti “mati kutu”. Tak berdaya dan tak melakukan perlawanan apapun.

Hampir sepekan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan TMII akan diambil alih pemerintah. Keputusan untuk mengembalikan pengelolaan TMII kepada negara berdasarkan Peraturan Presiden No.19/2021 tentang Pengelolaan TMII per 31 Maret 2021. Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto, selaku pengelola itu, diberi waktu tiga bulan untuk mengembalikan pengelolaan TMII.

Hingga kemarin, belum ada tanggapan resmi dari keluarga Cendana terkait beralihnya pengelolaan TMII yang sudah 44 tahun dikuasai. Tanggapan hanya disampaikan lewat pengurus Yayasan Harapan Kita. Itu pun bukan penolakan atau protes terhadap keputusan pemerintah, melainkan dukungan.

“Kami akan bersikap kooperatif sesuai kemampuan yang ada pada kami untuk menerima dengan tangan terbuka pelaksanaan amanat peraturan presiden ini demi menuntaskan proses transisi yang akan dilaksanakan bersama-sama,” kata Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra dalam video yang ditayangkan di akun YouTube Cendana TV, kemarin.

Tria hanya meluruskan, selama ini pengelolaan TMII tidak pernah menggunakan anggaran dari negara. Yayasan Harapan Kita, kata dia, juga tidak pernah sekalipun mengajukan anggaran pengelolaan TMII dari negara.

“Dan selama ini, sebagai pengelola barang milik negara, Yayasan Harapan Kita tetap membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan regulasi yang mengatur kewajiban PBB, terhadap barang milik negara sebenarnya dikecualikan untuk membayar PBB,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama TMII, Mayor Jenderal Drs. Achmad Tanribali Lamo mengklaim, pihaknya tidak merugikan negara dan taat membayar pajak. Ia membantah tidak menyetor penghasilan TMII ke negara, sebagaimana jadi alasan pemerintah untuk mengambil alih.

Dalam audit BPK sejak 2018-2020 juga tak ditemukan adanya kasus yang mengakibatkan kerugian negara. Dari laporan BPK, ia juga mencermati bahwa tidak ada lagi kewajiban yang tidak disetorkan TMII.

“Kalau memang ada, kami ditegur oleh BPK. Tetapi BPK menyatakan kami tidak ada kerugian negara untuk hal ini,” tegasnya.

 

Lantas ke mana anak-anak Cendana? Anak keempat Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan sapaan Titiek Soeharto tidak merespon panggilan dari Rakyat Merdeka, kemarin. Namun di akun Instagram miliknya, janda dari Prabowo Subianto ini mengunggah foto saat sedang menembak. Dari keterangan foto, ia tengah mengikuti Danjen Kopassus Open Championship 2021, di Kartosuro, Solo. Namun, acaranya bukan digelar kemarin. Melainkan, sehari sebelumnya. Yakni, Sabtu (10/4).

Dalam salah satu foto, ia juga terlihat kompak berpose dengan abangnya Bambang Trihatmodjo. Keduanya mengacungkan telunjuk dan jempok bak pistol. Mirip kode 2 jari pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres lalu.

Pangeran Cendana, yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy juga belum bersuara. Beberapa orang dekatnya, termasuk elit di Partai Berkarya enggan memberikan komentar. “Saya gak bisa nanggapin mas,” kata Rachmad, politisi Partai Berkarya. Ia justru meminta untuk menyadur pernyataan Direktur Utama TMII Tanribali Lamo.

Apa tanggapan Istana? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, TMII itu aset negara. Harusnya, ada kontribusi terhadap negara selain pajak.

Selain itu, TMII yang dilaporkan kerap merugi. Sekitar Rp 50 miliar pertahun di bawah kelolaan yayasan keluarga Soeharto itu, juga jadi alasan kenapa TMII diambil alih negara.

“Artinya, ada yang salah dari manajemennya dan marketingnya,” kata Ngabalin, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Ia membantah tudingan adanya rencana pemerintah mengalihkan TMII dari yayasan milik keluarga Soeharto ke yayasan baru, milik keluarga Presiden Jokowi. Menurutnya, tudingan itu hoax.

“Ini asli informasi yang sangat menyesatkan publik. Bohong. Atas nama KSP, Bang Ali bantah. Tidak benar itu, fitnah,” tegasnya. [SAR]

]]> Proses pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) yang sudah 44 tahun dikuasai keluarga Cendana oleh pemerintah dipastikan akan berjalan mulus. Soalnya, para pangeran Cendana seperti “mati kutu”. Tak berdaya dan tak melakukan perlawanan apapun.

Hampir sepekan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan TMII akan diambil alih pemerintah. Keputusan untuk mengembalikan pengelolaan TMII kepada negara berdasarkan Peraturan Presiden No.19/2021 tentang Pengelolaan TMII per 31 Maret 2021. Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto, selaku pengelola itu, diberi waktu tiga bulan untuk mengembalikan pengelolaan TMII.

Hingga kemarin, belum ada tanggapan resmi dari keluarga Cendana terkait beralihnya pengelolaan TMII yang sudah 44 tahun dikuasai. Tanggapan hanya disampaikan lewat pengurus Yayasan Harapan Kita. Itu pun bukan penolakan atau protes terhadap keputusan pemerintah, melainkan dukungan.

“Kami akan bersikap kooperatif sesuai kemampuan yang ada pada kami untuk menerima dengan tangan terbuka pelaksanaan amanat peraturan presiden ini demi menuntaskan proses transisi yang akan dilaksanakan bersama-sama,” kata Sekretaris Yayasan Harapan Kita, Tria Sasangka Putra dalam video yang ditayangkan di akun YouTube Cendana TV, kemarin.

Tria hanya meluruskan, selama ini pengelolaan TMII tidak pernah menggunakan anggaran dari negara. Yayasan Harapan Kita, kata dia, juga tidak pernah sekalipun mengajukan anggaran pengelolaan TMII dari negara.

“Dan selama ini, sebagai pengelola barang milik negara, Yayasan Harapan Kita tetap membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan regulasi yang mengatur kewajiban PBB, terhadap barang milik negara sebenarnya dikecualikan untuk membayar PBB,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama TMII, Mayor Jenderal Drs. Achmad Tanribali Lamo mengklaim, pihaknya tidak merugikan negara dan taat membayar pajak. Ia membantah tidak menyetor penghasilan TMII ke negara, sebagaimana jadi alasan pemerintah untuk mengambil alih.

Dalam audit BPK sejak 2018-2020 juga tak ditemukan adanya kasus yang mengakibatkan kerugian negara. Dari laporan BPK, ia juga mencermati bahwa tidak ada lagi kewajiban yang tidak disetorkan TMII.

“Kalau memang ada, kami ditegur oleh BPK. Tetapi BPK menyatakan kami tidak ada kerugian negara untuk hal ini,” tegasnya.

 

Lantas ke mana anak-anak Cendana? Anak keempat Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau dikenal dengan sapaan Titiek Soeharto tidak merespon panggilan dari Rakyat Merdeka, kemarin. Namun di akun Instagram miliknya, janda dari Prabowo Subianto ini mengunggah foto saat sedang menembak. Dari keterangan foto, ia tengah mengikuti Danjen Kopassus Open Championship 2021, di Kartosuro, Solo. Namun, acaranya bukan digelar kemarin. Melainkan, sehari sebelumnya. Yakni, Sabtu (10/4).

Dalam salah satu foto, ia juga terlihat kompak berpose dengan abangnya Bambang Trihatmodjo. Keduanya mengacungkan telunjuk dan jempok bak pistol. Mirip kode 2 jari pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres lalu.

Pangeran Cendana, yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy juga belum bersuara. Beberapa orang dekatnya, termasuk elit di Partai Berkarya enggan memberikan komentar. “Saya gak bisa nanggapin mas,” kata Rachmad, politisi Partai Berkarya. Ia justru meminta untuk menyadur pernyataan Direktur Utama TMII Tanribali Lamo.

Apa tanggapan Istana? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, TMII itu aset negara. Harusnya, ada kontribusi terhadap negara selain pajak.

Selain itu, TMII yang dilaporkan kerap merugi. Sekitar Rp 50 miliar pertahun di bawah kelolaan yayasan keluarga Soeharto itu, juga jadi alasan kenapa TMII diambil alih negara.

“Artinya, ada yang salah dari manajemennya dan marketingnya,” kata Ngabalin, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Ia membantah tudingan adanya rencana pemerintah mengalihkan TMII dari yayasan milik keluarga Soeharto ke yayasan baru, milik keluarga Presiden Jokowi. Menurutnya, tudingan itu hoax.

“Ini asli informasi yang sangat menyesatkan publik. Bohong. Atas nama KSP, Bang Ali bantah. Tidak benar itu, fitnah,” tegasnya. [SAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories