Tingkatkan Daya Saing, OJK Siapkan Aturan Transformasi Digital Perbankan .

Pandemi Covid-19 mengubah pola aktivitas masyarakat dengan memanfaatkan berbagai kegiatan secara terdigitalisasi, termasuk layanan perbankan yang memudahkan transaksi tanpa harus bertemu secara fisik.

Untuk itu dalam mengakomodasi kebutuhan teknologi yang terus berkembang, terutama di sektor perbankan, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat menargetkan, segera menerbitkan aturan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) guna mendukung pengembangan bank digital di Tanah Air tahun ini.

Sebagai salah satu wujud dari strategi kebijakan OJK dalam mengakselerasi transformasi digital perbankan, OJK melakukan redesign pengaturan mengenai kelembagaan dan produk bank melalui RPOJK bank umum dan RPOJK produk bank.

“Insya Allah akan diterbitkan pada tahun ini. Ini masih proses making rule dan sudah mendapat masukan dari publik. Kita sekarang sedang proses untuk pendalaman lebih lanjut masukan-masukan dari publik tersebut,” jelas Teguh dalam Webinar Akurat.co bertajuk Peran Digital Banking dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi di Jakarta, Kamis (1/4).

Ia menyebut, salah satu faktor yang memengaruhi keinginan masyarakat beralih ke layanan digital, lantaran didorong alasan kesehatan, yang menyebabkan terjadinya shifting behavior masyarakat.

Namun, kata Teguh, peningkatan transaksi digital bukan hanya disebabkan karena pandemi saja, namun memang sudah menjadi suatu keniscayaan bagi bank untuk tetap dapat bertahan dalam kompetensi di industri jasa keuangan yang semakin ketat.

“Perkembangan teknologi informasi menjadi pembentuk bisnis perbankan saat ini, yang kemudian semakin berkembang pemanfaatannya dengan ditunjukkan dalam pelayanan kepada nasabah dengan penyedia online delivery channel pada era bank 3.0,” terangnya.

Selanjutnya dalam era 4.0 ini, bank juga dituntut semakin meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak hanya fokus pada pengembangan delivery channel, namun lebih menekankan kepada pengembangan utilitas atau fungsi bank dalam melayani kebutuhan nasabah dengan pemanfaatan teknologi dan juga pengetahuan terkini.

Meski demikian diakui Teguh, dengan peningkatan transaksi secara online oleh masyarakat pada akhirnya berdampak pada transaksi secara offline. Di mana terlihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan atas beberapa penutupan jaringan kantor bank serta penurunan signifikan atas pembukaan ATM.

“Ini adalah beberapa hal yang terdampak karena peralihan dari situasi atau perilaku masyarakat yang ke arah digital atau online sistem,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati, membeberka tiga fakta digitalisasi keuangan yang patut dicermati. Pertama yakni pergeseran pola transaksi masyarakat.

Menurutnya, ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan pada transasksi e-commerce kemudian digital banking dan juga uang elektronik terutama sejak adanya pandemi Covid-19.

Fakta kedua yakni berlanjutnya inovasi-inovasi baru yang dihasilkan oleh startup maupun fintech dan akselerasi transformasi digital, baik oleh pelaku bank, institusi keuangan non bank maupun berbagai perusahaan.

Kemudian, fakta ketiga adalah semakin kuatnya persepsi investor serta berlanjutnya aliran modal untuk startup maupun fintech. “Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pendanaan investor pada industri fintech yang cukup tinggi mencapai 2,19 miliar dolar AS atau tumbuh lebih dari dua kali lipat dari tahun 2019,” imbuhnya.

Pergeseran pola transaksi masyarakat jadi masyarakat ini semakin terbiasa untuk melakukan transaksi secara digital ditengah terbatasnya aktivitas fisik. Digitalisasi tentu berperan untuk mengurangi hambatan struktural. Jadi diharapkan mampu mengurangi permasalahan struktural juga disparitas.

 

Senada, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai, tantangan perbankan kedepan berkaitan dengan digital banking yang terbesar adalah sumber dana. Pasalnya berdasarkan research, adanya perubahan perilaku kaum milenial yang lebih percaya untuk berinvestasi di reksa dana saham, dan obligasi.

Ia mengungkapkan, tren tersebut meningkat terus yakni kedepan transaksi yang awalnya 80 persen saat ini hanya 72 persen. Bahkan ia menyebutkan kedepan transaksi perbankan hanya tinggal 55 persen, mengingat 45 persen nya akan lari ke non bank baik itu asuransi, reksa dana atau obligasi saham.

Aviliani berpendapat, bisa saja ke depan nasabah hanya menitipkan uang di bank untuk kemudian membeli saham. “Ini tantangan bank kedepan sumber dana yang makin sulit, kalau sekarang kan over likuid karena kepercayaan masyarakat enggak bisa belanja juga ada PSBB makanya pertumbuhan dana jauh lebih rendah. Tapi rata-rata dalam kondisi normal selalu kredit tumbuh lebih tinggi dari dana,” ujarnya.

Tantangan sumber dana ini terkait kebutuhan investasi yang cukup besar untuk mempersiapkan digital banking, hingga kolaborasi di dalam satu ekosistem.

Ini mengingat konglomerasi perusahaan bank atau keuangan di Indonesia tercatat sebanyak 40 konglomerasi. “Saat ini bukan lagi era bersaing. Kolaborasi maka perbankan mulai banyak dilakukan oleh perusahaan,” pungkas Aviliani. [DWI]

]]> .
Pandemi Covid-19 mengubah pola aktivitas masyarakat dengan memanfaatkan berbagai kegiatan secara terdigitalisasi, termasuk layanan perbankan yang memudahkan transaksi tanpa harus bertemu secara fisik.

Untuk itu dalam mengakomodasi kebutuhan teknologi yang terus berkembang, terutama di sektor perbankan, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat menargetkan, segera menerbitkan aturan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) guna mendukung pengembangan bank digital di Tanah Air tahun ini.

Sebagai salah satu wujud dari strategi kebijakan OJK dalam mengakselerasi transformasi digital perbankan, OJK melakukan redesign pengaturan mengenai kelembagaan dan produk bank melalui RPOJK bank umum dan RPOJK produk bank.

“Insya Allah akan diterbitkan pada tahun ini. Ini masih proses making rule dan sudah mendapat masukan dari publik. Kita sekarang sedang proses untuk pendalaman lebih lanjut masukan-masukan dari publik tersebut,” jelas Teguh dalam Webinar Akurat.co bertajuk Peran Digital Banking dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi di Jakarta, Kamis (1/4).

Ia menyebut, salah satu faktor yang memengaruhi keinginan masyarakat beralih ke layanan digital, lantaran didorong alasan kesehatan, yang menyebabkan terjadinya shifting behavior masyarakat.

Namun, kata Teguh, peningkatan transaksi digital bukan hanya disebabkan karena pandemi saja, namun memang sudah menjadi suatu keniscayaan bagi bank untuk tetap dapat bertahan dalam kompetensi di industri jasa keuangan yang semakin ketat.

“Perkembangan teknologi informasi menjadi pembentuk bisnis perbankan saat ini, yang kemudian semakin berkembang pemanfaatannya dengan ditunjukkan dalam pelayanan kepada nasabah dengan penyedia online delivery channel pada era bank 3.0,” terangnya.

Selanjutnya dalam era 4.0 ini, bank juga dituntut semakin meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak hanya fokus pada pengembangan delivery channel, namun lebih menekankan kepada pengembangan utilitas atau fungsi bank dalam melayani kebutuhan nasabah dengan pemanfaatan teknologi dan juga pengetahuan terkini.

Meski demikian diakui Teguh, dengan peningkatan transaksi secara online oleh masyarakat pada akhirnya berdampak pada transaksi secara offline. Di mana terlihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang signifikan atas beberapa penutupan jaringan kantor bank serta penurunan signifikan atas pembukaan ATM.

“Ini adalah beberapa hal yang terdampak karena peralihan dari situasi atau perilaku masyarakat yang ke arah digital atau online sistem,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati, membeberka tiga fakta digitalisasi keuangan yang patut dicermati. Pertama yakni pergeseran pola transaksi masyarakat.

Menurutnya, ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan pada transasksi e-commerce kemudian digital banking dan juga uang elektronik terutama sejak adanya pandemi Covid-19.

Fakta kedua yakni berlanjutnya inovasi-inovasi baru yang dihasilkan oleh startup maupun fintech dan akselerasi transformasi digital, baik oleh pelaku bank, institusi keuangan non bank maupun berbagai perusahaan.

Kemudian, fakta ketiga adalah semakin kuatnya persepsi investor serta berlanjutnya aliran modal untuk startup maupun fintech. “Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan pendanaan investor pada industri fintech yang cukup tinggi mencapai 2,19 miliar dolar AS atau tumbuh lebih dari dua kali lipat dari tahun 2019,” imbuhnya.

Pergeseran pola transaksi masyarakat jadi masyarakat ini semakin terbiasa untuk melakukan transaksi secara digital ditengah terbatasnya aktivitas fisik. Digitalisasi tentu berperan untuk mengurangi hambatan struktural. Jadi diharapkan mampu mengurangi permasalahan struktural juga disparitas.

 

Senada, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai, tantangan perbankan kedepan berkaitan dengan digital banking yang terbesar adalah sumber dana. Pasalnya berdasarkan research, adanya perubahan perilaku kaum milenial yang lebih percaya untuk berinvestasi di reksa dana saham, dan obligasi.

Ia mengungkapkan, tren tersebut meningkat terus yakni kedepan transaksi yang awalnya 80 persen saat ini hanya 72 persen. Bahkan ia menyebutkan kedepan transaksi perbankan hanya tinggal 55 persen, mengingat 45 persen nya akan lari ke non bank baik itu asuransi, reksa dana atau obligasi saham.

Aviliani berpendapat, bisa saja ke depan nasabah hanya menitipkan uang di bank untuk kemudian membeli saham. “Ini tantangan bank kedepan sumber dana yang makin sulit, kalau sekarang kan over likuid karena kepercayaan masyarakat enggak bisa belanja juga ada PSBB makanya pertumbuhan dana jauh lebih rendah. Tapi rata-rata dalam kondisi normal selalu kredit tumbuh lebih tinggi dari dana,” ujarnya.

Tantangan sumber dana ini terkait kebutuhan investasi yang cukup besar untuk mempersiapkan digital banking, hingga kolaborasi di dalam satu ekosistem.

Ini mengingat konglomerasi perusahaan bank atau keuangan di Indonesia tercatat sebanyak 40 konglomerasi. “Saat ini bukan lagi era bersaing. Kolaborasi maka perbankan mulai banyak dilakukan oleh perusahaan,” pungkas Aviliani. [DWI]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories