Tidak Semua KIPI Disebabkan Vaksin

Program vaksinasi di Indonesia sudah berjalan selama tiga bulan. Tapi, masih banyak orang yang khawatir efek samping vaksin.

Lembaga independen yang memantau program vaksinasi pemerintah, Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) menyatakan, keluhan yang terjadi usai vaksinasi belum tentu disebabkan kandungan vaksin.

Ketua Komnas KIPI Prof Hindra Irawan Satari mengatakan, untuk memastikan kejadian yang dialami seorang pascavaksin, maka dibutuhkan kajian lagi.

Pasalnya, ini untuk merespons maraknya warga yang masih khawatir Covid-19 di media sosial. Bahkan ramai dibicarakan tentang anggota kepolisian yang meninggal usai ikut vaksin. Menurutnya, ada tiga aspek soal KIPI yang harus dipahami.

“KIPI itu yang pertama harus dipahami tentang kejadian medik. Selain medik, misalnya habis divaksin ketabrak becak ini nggak termasuk karena fokusnya kejadian medik,” ujar Hindra dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, kemarin.

Lalu yang kedua, setelah imunisasi dan yang ketiga diduga berhubungan dengan imunisasi. Dari tiga aspek mendasar itu, kata dia, jelas tidak semua KIPI terkait atau berhubungan dengan imunisasi yang baru dilakukan.

Untuk mengkaji keterkaitan KIPI dengan vaksinasi yang sudah diberikan membutuhkan data yang dikaji oleh para ahli. Laporan di tingkat provinsi akan dibahas pada tingkat Komda.

“Di sinilah kami yang terdiri dari profesional di organisasi profesi sampai dari institusi pendidikan semuanya bergabung. Kami mengkaji apakah ada keterkaitan kejadian yang dialami pasien dengan imunisasi atau vaksin,” jelasnya.

 

Wajib ada dua bukti yang dibawa pasien kalau ingin menyatakan vaksin ini memberikan reaksi KIPI. Yang pertama adalah konsep waktu pemberian vaksin dan terjadinya KIPI.

“Data itu penting sebagai bahan pendukung kajian. Misalnya disuntik di mana, jam berapa, tanggal berapa dan muncul kejadian awalnya itu jam berapa,” katanya.

Bukti kedua, harus dipastikan peserta yang mengalami gangguan KIPI hanya disebabkan satu sebab, yaitu menerima suntikan vaksin. Bukan karena faktor-faktor lain yang menyebabkan orang ini terkena efek samping selain suntikan imunisasi.

“Artinya, tidak ada konsumsi obat lain tidak ada penyakit bawaan. Tapi kalau ada penyakit komorbid bawaan ini kejadian disebabkan bukan karena vaksinasi,” paparnya.

Karena itu, pasien yang melaporkan kondisi KIPI akan dimintai data-data untuk dikaji. Komnas KIPI akan melakukan investigasi.

Dia menegaskan, jika ingin membawa kondisi KIPI ini ke jalur hukum, minimal harus membawa dua bukti.

“Dengan data yang minim pasti kesimpulan tersebut juga minim maka data tidak kuat,” imbuh Hindra. Proses kajian yang dilakukan Komnas KIPI juga membutuhkan waktu.

Hindra juga mengingatkan, masyarakat yang ingin vaksin disarankan bukan penderita Covid-19. Sementara bagi mereka yang komorbid, harus sudah mendapat rekomendasi dari dokter yang biasa menangani.

Saat ditanya tentang meninggalnya Komandan Kompi (Danki) Batalion A Satuan Brimob Polda Maluku, Iptu LT, usai ikut vaksinasi, Hindra belum bisa memastikan sebelum data keluar. “Kami akan audit bersama Komisi daerah (Komda)” ucapnya.

Dia yakin di Komda KIPI akan memberikan jawaban sesuai data dan standar medis. KIPI sudah menjalankan kewajiban dengan bertanggung jawab selama bertahun-tahun di bidang imunisasi. [JAR]

]]> Program vaksinasi di Indonesia sudah berjalan selama tiga bulan. Tapi, masih banyak orang yang khawatir efek samping vaksin.

Lembaga independen yang memantau program vaksinasi pemerintah, Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) menyatakan, keluhan yang terjadi usai vaksinasi belum tentu disebabkan kandungan vaksin.

Ketua Komnas KIPI Prof Hindra Irawan Satari mengatakan, untuk memastikan kejadian yang dialami seorang pascavaksin, maka dibutuhkan kajian lagi.

Pasalnya, ini untuk merespons maraknya warga yang masih khawatir Covid-19 di media sosial. Bahkan ramai dibicarakan tentang anggota kepolisian yang meninggal usai ikut vaksin. Menurutnya, ada tiga aspek soal KIPI yang harus dipahami.

“KIPI itu yang pertama harus dipahami tentang kejadian medik. Selain medik, misalnya habis divaksin ketabrak becak ini nggak termasuk karena fokusnya kejadian medik,” ujar Hindra dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, kemarin.

Lalu yang kedua, setelah imunisasi dan yang ketiga diduga berhubungan dengan imunisasi. Dari tiga aspek mendasar itu, kata dia, jelas tidak semua KIPI terkait atau berhubungan dengan imunisasi yang baru dilakukan.

Untuk mengkaji keterkaitan KIPI dengan vaksinasi yang sudah diberikan membutuhkan data yang dikaji oleh para ahli. Laporan di tingkat provinsi akan dibahas pada tingkat Komda.

“Di sinilah kami yang terdiri dari profesional di organisasi profesi sampai dari institusi pendidikan semuanya bergabung. Kami mengkaji apakah ada keterkaitan kejadian yang dialami pasien dengan imunisasi atau vaksin,” jelasnya.

 

Wajib ada dua bukti yang dibawa pasien kalau ingin menyatakan vaksin ini memberikan reaksi KIPI. Yang pertama adalah konsep waktu pemberian vaksin dan terjadinya KIPI.

“Data itu penting sebagai bahan pendukung kajian. Misalnya disuntik di mana, jam berapa, tanggal berapa dan muncul kejadian awalnya itu jam berapa,” katanya.

Bukti kedua, harus dipastikan peserta yang mengalami gangguan KIPI hanya disebabkan satu sebab, yaitu menerima suntikan vaksin. Bukan karena faktor-faktor lain yang menyebabkan orang ini terkena efek samping selain suntikan imunisasi.

“Artinya, tidak ada konsumsi obat lain tidak ada penyakit bawaan. Tapi kalau ada penyakit komorbid bawaan ini kejadian disebabkan bukan karena vaksinasi,” paparnya.

Karena itu, pasien yang melaporkan kondisi KIPI akan dimintai data-data untuk dikaji. Komnas KIPI akan melakukan investigasi.

Dia menegaskan, jika ingin membawa kondisi KIPI ini ke jalur hukum, minimal harus membawa dua bukti.

“Dengan data yang minim pasti kesimpulan tersebut juga minim maka data tidak kuat,” imbuh Hindra. Proses kajian yang dilakukan Komnas KIPI juga membutuhkan waktu.

Hindra juga mengingatkan, masyarakat yang ingin vaksin disarankan bukan penderita Covid-19. Sementara bagi mereka yang komorbid, harus sudah mendapat rekomendasi dari dokter yang biasa menangani.

Saat ditanya tentang meninggalnya Komandan Kompi (Danki) Batalion A Satuan Brimob Polda Maluku, Iptu LT, usai ikut vaksinasi, Hindra belum bisa memastikan sebelum data keluar. “Kami akan audit bersama Komisi daerah (Komda)” ucapnya.

Dia yakin di Komda KIPI akan memberikan jawaban sesuai data dan standar medis. KIPI sudah menjalankan kewajiban dengan bertanggung jawab selama bertahun-tahun di bidang imunisasi. [JAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories