Terungkap Di Sidang Vonis Jaksa Pinangki KPK Minta Kejaksaan Usut Grasi Mantan Gubernur Riau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Agung mengusut pengurusan grasi mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.

Pengurusan grasi ini disebut hakim dalam putusan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari. “Kalau memang ada buktinya, harusnya bisa ditindaklanjuti,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Menurutnya, perkara Pinangki diusut kejaksaan. Ketika muncul dugaan kepengurusan grasi oleh Pinangki, maka menjadi ranah kejaksaan untuk menindaklanjuti.

KPK menganggap, penanganan perkara Annas Maamun telah selesai. Mantan Gubernur Riau itu telah dieksekusi untuk menjalani hukuman 7 tahun penjara, sebagaimana putusan kasasi.

Untuk diketahui, pada sidang Pembacaan Putusan Senin lalu (8/2), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menganggap Pinangki sudah biasa mengurus perkara.

Pinangki dan pengacara Anita Dewi Kolopaking pernah mengurus grasi mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Ini terkuak dalam barang bukti percakapan antara Pinangki-Anita yang diperoleh jaksa dari telepon selular terdakwa.

Percakapan via aplikasi WhatsApp itu dilakukan pada 26 November 2019. Keduanya bersiasat memuluskan permohonan grasi Annas, terpidana yang kasusnya ditangani KPK.

“Percakapan ini membuktikan, selain terkait dengan kasus Djoko Tjandra, terdakwa sudah biasa mengurus perkara,” nilai Ketua Majelis Hakim, Ignasius Eko Purwanto.

Majelis Hakim tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengurusan grasi Annas. Juga bagaimana cara Pinangki dan Anita mengurus grasi itu. Yang pasti, Annas telah bebas dari penjara pada September 2020 lalu setelah mendapat grasi.

 

Annas merupakan terpidana kasus korupsi yang dihukum 7 tahun penjara. Sedianya ia baru bebas pada September 2021. Lantaran permohonan grasinya dikabulkan, Annas bisa keluar penjara lebih cepat 1 tahun.

Presiden memberikan grasi atas masukan dari Mahkamah Agung dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof Mahfud MD. Mahfud pernah menjelaskan, grasi ini diberikan atas pertimbangan usia dan kesehatan Annas.

Perkara Annas bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Annas dicokok karena menerima rasuah. Pertama, 166.100 dolar AS dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut. Rasuah ini terkait revisi luas kawasan hutan di Provinsi Riau.

Kedua, menerima suap Rp 500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat Medali Emas Manurung. Pemberian fulus ini proyek Pemprov Riau yang digarap perusahaan Edison.

Ketiga, Annas menerima suap Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura dari Surya Darmadi melalui Suheri Terta. Rasuah ini agar mengupayakan pemutihan lahan perkebunan sawit anak perusahaan PT Darmex Argo yang berada di kawasan hutan.

Di tingkat pengadilan pertama,Annas dihukum 6 tahun penjara. Vonisnya tidak berubah di tingkat banding. Baru di tingkat kasasi, hukuman Annas diperberat menjadi 7 tahun penjara.

KPK masih menangani perkara hasil pengembangan OTT Annas. Lembaga antirasuah tengah menempuh kasasi dalam perkara terdakwa Suheri Terta. Mantan Legal Manager PT Duta Palma itu divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Majelis Hakim menyatakan, Suheri tidak terbukti menjadi perantara suap kepada Annas.

Vonis bebas ini merusak konstruksi perkara yang dibangun KPK untuk menjerat PT Palma Satu (sebagai tersangka korporasi) dan pemiliknya Surya Darmadi. Surya belum diadili lantaran buron. [BYU]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Agung mengusut pengurusan grasi mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.

Pengurusan grasi ini disebut hakim dalam putusan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari. “Kalau memang ada buktinya, harusnya bisa ditindaklanjuti,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Menurutnya, perkara Pinangki diusut kejaksaan. Ketika muncul dugaan kepengurusan grasi oleh Pinangki, maka menjadi ranah kejaksaan untuk menindaklanjuti.

KPK menganggap, penanganan perkara Annas Maamun telah selesai. Mantan Gubernur Riau itu telah dieksekusi untuk menjalani hukuman 7 tahun penjara, sebagaimana putusan kasasi.

Untuk diketahui, pada sidang Pembacaan Putusan Senin lalu (8/2), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menganggap Pinangki sudah biasa mengurus perkara.

Pinangki dan pengacara Anita Dewi Kolopaking pernah mengurus grasi mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Ini terkuak dalam barang bukti percakapan antara Pinangki-Anita yang diperoleh jaksa dari telepon selular terdakwa.

Percakapan via aplikasi WhatsApp itu dilakukan pada 26 November 2019. Keduanya bersiasat memuluskan permohonan grasi Annas, terpidana yang kasusnya ditangani KPK.

“Percakapan ini membuktikan, selain terkait dengan kasus Djoko Tjandra, terdakwa sudah biasa mengurus perkara,” nilai Ketua Majelis Hakim, Ignasius Eko Purwanto.

Majelis Hakim tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengurusan grasi Annas. Juga bagaimana cara Pinangki dan Anita mengurus grasi itu. Yang pasti, Annas telah bebas dari penjara pada September 2020 lalu setelah mendapat grasi.

 

Annas merupakan terpidana kasus korupsi yang dihukum 7 tahun penjara. Sedianya ia baru bebas pada September 2021. Lantaran permohonan grasinya dikabulkan, Annas bisa keluar penjara lebih cepat 1 tahun.

Presiden memberikan grasi atas masukan dari Mahkamah Agung dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof Mahfud MD. Mahfud pernah menjelaskan, grasi ini diberikan atas pertimbangan usia dan kesehatan Annas.

Perkara Annas bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Annas dicokok karena menerima rasuah. Pertama, 166.100 dolar AS dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut. Rasuah ini terkait revisi luas kawasan hutan di Provinsi Riau.

Kedua, menerima suap Rp 500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat Medali Emas Manurung. Pemberian fulus ini proyek Pemprov Riau yang digarap perusahaan Edison.

Ketiga, Annas menerima suap Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura dari Surya Darmadi melalui Suheri Terta. Rasuah ini agar mengupayakan pemutihan lahan perkebunan sawit anak perusahaan PT Darmex Argo yang berada di kawasan hutan.

Di tingkat pengadilan pertama,Annas dihukum 6 tahun penjara. Vonisnya tidak berubah di tingkat banding. Baru di tingkat kasasi, hukuman Annas diperberat menjadi 7 tahun penjara.

KPK masih menangani perkara hasil pengembangan OTT Annas. Lembaga antirasuah tengah menempuh kasasi dalam perkara terdakwa Suheri Terta. Mantan Legal Manager PT Duta Palma itu divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Majelis Hakim menyatakan, Suheri tidak terbukti menjadi perantara suap kepada Annas.

Vonis bebas ini merusak konstruksi perkara yang dibangun KPK untuk menjerat PT Palma Satu (sebagai tersangka korporasi) dan pemiliknya Surya Darmadi. Surya belum diadili lantaran buron. [BYU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories