Tersangka KPK Rame-rame Ajukan Gugatan Praperadilan

Tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai-ramai mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka ingin hakim membatalkan penetapan tersangka.

Yang terbaru Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng, mendaftarkan praperadilan pada 20 Juli 2022. Diregister sebagai perkara nomor 62/Pid.Pra/2022/ PN JKT.SEL.

Dalam permohonannya, Eltinus menggugat penetapan tersangka oleh KPK. Dia meminta majelis hakim menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah.

Belum diketahui dia dijerat tersangka dalam kasus apa. KPK belum membeberkan secara detail. Saat ini, lembaga antirasuah tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika.

Gereja ini dibangun sejak 2015 dan menelan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Namun pembangunannya belum tuntas, diduga karena dikorupsi.

KPK sempat menyatakan ada 2 orang tersangka yang sudah dijerat. Namun identitasnya belum diumumkan. Begitu juga konstruksi perkaranya yang belum diumumkan.

Eltinus meminta majelis hakim mengabulkan permohonan secara seluruhnya. Ia meminta hakim menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik/58/DIK.00/01/09/2020 tanggal 30 September 2020 — yang menetapkan dia sebagai tersangka — tidak sah.

Dalam permohonan tersebut, diketahui bahwa Eltinus dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal ini terkait dengan korupsi yang menyebabkan kerugian negara.

“Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon (KPK) adalah tidak sah,” demikian amar petitum praperadilan ini.

“Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Pemohon ke dalam kedudukan semula,” petitum berikutnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, tidak secara tegas menyatakan bahwa Eltinus telah dijerat sebagai tersangka. Namun dia menjelaskan, bahwa praperadilan memang bisa diajukan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

 

“Kan boleh diajukan ketika sudah ada upaya paksa misalnya penggeledahan penyitaan tidak sah, dan kemudian berdasarkan putusan MK itu penetapan tersangka itu bisa diajukan ke praperadilan,” kata dia dalam konferensi pers, Kamis (21/7/2022).

“Tentu saja jika ada yang mengajukan praperadilan objeknya itu tadi apakah penggeledahan itu sah atau tidak, penyitaan itu sah atau tidak, termasuk penetapan tersangka. Enggak mungkin baru jadi saksi kemudian yang bersangkutan mengajukan praper kan enggak mungkin, silakan teman-teman simpulkan sendiri,” kata Alex.

Direktur Utama PT Java Orient Property, Dandan Jaya Kartika juga mengajukan praperadilan.

Dandan menggugat KPK karena menetapkannya sebagai tersangka penyuapan terhadap Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Dalam gugatan dengan Nomor perkara 61/Pid.Pra/2022/ PN JKT.SEL, Dandan selaku Pemohon menggugat Pimpinan KPK sebagai Termohon. Ada beberapa poin dalam petitumnya.

Pertama, menyatakan Surat Perintah Penyidikan KPK Nomor: B/282/DIK.00/23/06/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang menetapkannya sebagai tersangka, tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Kedua, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh KPK terkait peristiwa pidana tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dandan juga meminta hakim menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK selaku Termohon terhadapnya tidak sah.

Selain itu, Dandan meminta hakim menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

Sebelumnya, KPK menetapkan Dandan Jaya Kartika sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

KPK lebih dulu menetapkan empat tersangka. Yakni Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi sekaligus ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono serta Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono.

Deputi Penindakan KPK, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto menjelaskan, pada 2019, Dandan bersama-sama dengan Oon mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) ke Pemkot Yogyakarta.

Perizinan ini mengatasnamakan PT Java Orient Property untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. Lokasinya berada di Malioboro dan masuk wilayah cagar budaya.

Sempat terkendala beberapa dokumen yang belum lengkap, pengajuan permohonan izin dilanjutkan kembali pada tahun 2021.

“Agar proses pengajuan permohonan tersebut lancar, ON (Oon) dan DJK (Dandan) diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS (Haryadi Suyuti) yang saat itu menjabat Wali Kota Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2022,” beber Karyoto.

Sebagai tanda komitmen, Oon bersama Dandan kemudian memberikan beberapa barang mewah ke Haryadi. “Di antaranya 1 unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah,” beber Karyoto.

Kemudian, beberapa kali pemberian uang tunai minimal Rp 50 juta. Setelah mendapat sogokan, Haryadi memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera memproses dan menerbitkan IMB.

Padahal, dari hasil kajian dan penelitian Dinas PUPR, banyak ditemukan kelengkapan persyaratan yang tidak sesuai. Di antaranya adanya ketidaksesuaian dasar aturan bangunan.

“Khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan,” papar Karyoto.

Saat proses pengurusan izin berlangsung, Oon dan Dandan selalu memberikan sejumlah uang untuk Haryadi. Baik secara langsung maupun melalui perantara.

Saat operasi tangkap tangan, Oon dan Dadan kedapatan memberi uang dalam bentuk mata uang asing kepada Haryadi sekitar 27.258 dolar Amerika yang dikemas dalam goody bag.

Tersangka lain yang juga mengajukan praperadilan adalah Mardani Maming. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu tak terima ditetapkan sebagai tersangka suap izin tambang.

Gugatan Maming sudah tahap persidangan. Pekan ini hakim akan membacakan putusan praperadilan. ■

]]> Tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai-ramai mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka ingin hakim membatalkan penetapan tersangka.

Yang terbaru Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng, mendaftarkan praperadilan pada 20 Juli 2022. Diregister sebagai perkara nomor 62/Pid.Pra/2022/ PN JKT.SEL.

Dalam permohonannya, Eltinus menggugat penetapan tersangka oleh KPK. Dia meminta majelis hakim menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah.

Belum diketahui dia dijerat tersangka dalam kasus apa. KPK belum membeberkan secara detail. Saat ini, lembaga antirasuah tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika.

Gereja ini dibangun sejak 2015 dan menelan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Namun pembangunannya belum tuntas, diduga karena dikorupsi.

KPK sempat menyatakan ada 2 orang tersangka yang sudah dijerat. Namun identitasnya belum diumumkan. Begitu juga konstruksi perkaranya yang belum diumumkan.

Eltinus meminta majelis hakim mengabulkan permohonan secara seluruhnya. Ia meminta hakim menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik/58/DIK.00/01/09/2020 tanggal 30 September 2020 — yang menetapkan dia sebagai tersangka — tidak sah.

Dalam permohonan tersebut, diketahui bahwa Eltinus dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal ini terkait dengan korupsi yang menyebabkan kerugian negara.

“Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon (KPK) adalah tidak sah,” demikian amar petitum praperadilan ini.

“Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Pemohon ke dalam kedudukan semula,” petitum berikutnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, tidak secara tegas menyatakan bahwa Eltinus telah dijerat sebagai tersangka. Namun dia menjelaskan, bahwa praperadilan memang bisa diajukan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

 

“Kan boleh diajukan ketika sudah ada upaya paksa misalnya penggeledahan penyitaan tidak sah, dan kemudian berdasarkan putusan MK itu penetapan tersangka itu bisa diajukan ke praperadilan,” kata dia dalam konferensi pers, Kamis (21/7/2022).

“Tentu saja jika ada yang mengajukan praperadilan objeknya itu tadi apakah penggeledahan itu sah atau tidak, penyitaan itu sah atau tidak, termasuk penetapan tersangka. Enggak mungkin baru jadi saksi kemudian yang bersangkutan mengajukan praper kan enggak mungkin, silakan teman-teman simpulkan sendiri,” kata Alex.

Direktur Utama PT Java Orient Property, Dandan Jaya Kartika juga mengajukan praperadilan.

Dandan menggugat KPK karena menetapkannya sebagai tersangka penyuapan terhadap Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Dalam gugatan dengan Nomor perkara 61/Pid.Pra/2022/ PN JKT.SEL, Dandan selaku Pemohon menggugat Pimpinan KPK sebagai Termohon. Ada beberapa poin dalam petitumnya.

Pertama, menyatakan Surat Perintah Penyidikan KPK Nomor: B/282/DIK.00/23/06/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang menetapkannya sebagai tersangka, tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Kedua, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh KPK terkait peristiwa pidana tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dandan juga meminta hakim menyatakan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK selaku Termohon terhadapnya tidak sah.

Selain itu, Dandan meminta hakim menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

Sebelumnya, KPK menetapkan Dandan Jaya Kartika sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

KPK lebih dulu menetapkan empat tersangka. Yakni Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi sekaligus ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono serta Vice President Real Estate PT Summarecon Agung, Oon Nusihono.

Deputi Penindakan KPK, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto menjelaskan, pada 2019, Dandan bersama-sama dengan Oon mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) ke Pemkot Yogyakarta.

Perizinan ini mengatasnamakan PT Java Orient Property untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. Lokasinya berada di Malioboro dan masuk wilayah cagar budaya.

Sempat terkendala beberapa dokumen yang belum lengkap, pengajuan permohonan izin dilanjutkan kembali pada tahun 2021.

“Agar proses pengajuan permohonan tersebut lancar, ON (Oon) dan DJK (Dandan) diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS (Haryadi Suyuti) yang saat itu menjabat Wali Kota Yogyakarta periode 2017 sampai dengan 2022,” beber Karyoto.

Sebagai tanda komitmen, Oon bersama Dandan kemudian memberikan beberapa barang mewah ke Haryadi. “Di antaranya 1 unit sepeda bernilai puluhan juta rupiah,” beber Karyoto.

Kemudian, beberapa kali pemberian uang tunai minimal Rp 50 juta. Setelah mendapat sogokan, Haryadi memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera memproses dan menerbitkan IMB.

Padahal, dari hasil kajian dan penelitian Dinas PUPR, banyak ditemukan kelengkapan persyaratan yang tidak sesuai. Di antaranya adanya ketidaksesuaian dasar aturan bangunan.

“Khususnya terkait tinggi bangunan dan posisi derajat kemiringan bangunan dari ruas jalan,” papar Karyoto.

Saat proses pengurusan izin berlangsung, Oon dan Dandan selalu memberikan sejumlah uang untuk Haryadi. Baik secara langsung maupun melalui perantara.

Saat operasi tangkap tangan, Oon dan Dadan kedapatan memberi uang dalam bentuk mata uang asing kepada Haryadi sekitar 27.258 dolar Amerika yang dikemas dalam goody bag.

Tersangka lain yang juga mengajukan praperadilan adalah Mardani Maming. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu tak terima ditetapkan sebagai tersangka suap izin tambang.

Gugatan Maming sudah tahap persidangan. Pekan ini hakim akan membacakan putusan praperadilan. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories