Tersangka Korupsi Divaksin Duluan, Warganet Ngamuk
Gelaran vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan, guru, juga wartawan disambut hangat rakyat. Tapi, vaksinasi yang dilakukan ke tersangka korupsi justru mendapat penolakan warganet. Penyebabnya, para tersangka korupsi itu tidak masuk dalam daftar prioritas vaksinasi yang diselenggarakan Pemerintah.
Vaksinasi para tersangka korupsi itu digelar KPK, Senin (22/2), di lantai 3 Gedung Penunjang KPK. Namun, kabar itu baru diketahui publik, kemarin. Dari foto-foto yang beredar di dunia maya, terlihat puluhan tersangka korupsi, yang mengenakan rompi oranye, duduk rapi di bangku yang disediakan. Satu persatu kemudian menghampiri vaksinator yang berpakaian serba hijau.
Awalnya, direncanakan 61 orang tahanan KPK disuntik vaksin Sinovac. Namun, karena alasan kesehatan, vaksinator hanya memperbolehkan 39 tahanan. Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari P Batubara masuk dalam deretan tersangka yang divaksin.
Melihat hal ini, warganet ngamuk. Mereka kemudian melampiaskan kemarahannya lewat beragam cuitan.
“Ternyata koruptor lebih mulia daripada rakyat jelata macam kita. Ya sudahlah, semoga mereka semua diperintahkan pulang oleh sang maha pencipta,” kritik akun @omjacksb. “Padahal kami berharap mereka mati duluan,” sergah akun @nestoriko.
Akun @debudesa mengkritik lebih keras lagi dengan mengungkit korupsi bansos yang dilakukan Juliari. “Bansos rakyat diembat, rakyat kecil juga belum dapat vaksin. Malingnya mah sudah divaksin,” tulisnya.
Dikritik seperti ini, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan klarifikasi. Dia mengaku memahami kekecewaan masyarakat. Namun, pihaknya juga harus menjaga keselamatan setiap orang, termasuk tahanan. Dia mengklaim, langkah tersebut sesuai amanat pembukaan UUD 1945 di alinea ke-4.
“Terkait itulah, KPK melaksanakan vaksinasi kerja sama dengan Komite Penanganan Covid-19 untuk seluruh insan KPK dan para pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, kemarin.
Jenderal Polisi bintang tiga itu meminta masyarakat memahami hal ini. Apalagi, penularan Covid-19 di lingkup tahanan KPK cukup tinggi, yakni 20 dari 64 tahanan atau 31 persen. Bahkan, ada pegawai yang terpapar sampai kehilangan nyawa.
Kata Firli, tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan tertular dan menularkan virus. Sebab, mereka banyak berhubungan dengan berbagai pihak. Di antaranya petugas rutan, penyidik, keluarga tahanan, kuasa hukum, dan pihak terkait lainnya.
“Penanganan dan pencegahan virus ini salah satunya dengan segera memutus rantai penularannya dengan vaksinasi. KPK memandang penting melakukan vaksinasi tahanan karena beraktivitas dan berinteraksi dengan pegawai KPK dan pihak lainnya. Hal itu juga untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tersebut,” ucapnya.
Soal vaksinasi untuk masyarakat, Firli memastikan, pihaknya berkomitmen mendukung percepatan. “KPK berharap, masyarakat Indonesia bisa segera memperoleh vaksinasi Covid-19. Karena keselamatan jiwa manusia merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto),” tutupnya.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito ikut memberi penjelasan. Kata dia, vaksinasi terhadap tahanan KPK sudah melalui pertimbangan matang.
“Prioritas vaksinasi menggunakan pertimbangan yang presisi dan menjunjung aspek keadilan. Pada prinsipnya, pelaksanaan vaksinasi di KPK diberikan untuk orang-orang yang dalam kesehariannya bertugas dan berada di lingkungan KPK,” ujar Wiku, dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.
Dia memastikan, ketetapan vaksinasi terhadap tahanan KPK sudah melalui pertimbangan berbasis data. Yakni, sudah ada lebih dari 100 kasus Covid-19 yang ditemukan di lingkungan KPK. [MEN]
]]> Gelaran vaksinasi Covid-19 kepada tenaga kesehatan, guru, juga wartawan disambut hangat rakyat. Tapi, vaksinasi yang dilakukan ke tersangka korupsi justru mendapat penolakan warganet. Penyebabnya, para tersangka korupsi itu tidak masuk dalam daftar prioritas vaksinasi yang diselenggarakan Pemerintah.
Vaksinasi para tersangka korupsi itu digelar KPK, Senin (22/2), di lantai 3 Gedung Penunjang KPK. Namun, kabar itu baru diketahui publik, kemarin. Dari foto-foto yang beredar di dunia maya, terlihat puluhan tersangka korupsi, yang mengenakan rompi oranye, duduk rapi di bangku yang disediakan. Satu persatu kemudian menghampiri vaksinator yang berpakaian serba hijau.
Awalnya, direncanakan 61 orang tahanan KPK disuntik vaksin Sinovac. Namun, karena alasan kesehatan, vaksinator hanya memperbolehkan 39 tahanan. Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari P Batubara masuk dalam deretan tersangka yang divaksin.
Melihat hal ini, warganet ngamuk. Mereka kemudian melampiaskan kemarahannya lewat beragam cuitan.
“Ternyata koruptor lebih mulia daripada rakyat jelata macam kita. Ya sudahlah, semoga mereka semua diperintahkan pulang oleh sang maha pencipta,” kritik akun @omjacksb. “Padahal kami berharap mereka mati duluan,” sergah akun @nestoriko.
Akun @debudesa mengkritik lebih keras lagi dengan mengungkit korupsi bansos yang dilakukan Juliari. “Bansos rakyat diembat, rakyat kecil juga belum dapat vaksin. Malingnya mah sudah divaksin,” tulisnya.
Dikritik seperti ini, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan klarifikasi. Dia mengaku memahami kekecewaan masyarakat. Namun, pihaknya juga harus menjaga keselamatan setiap orang, termasuk tahanan. Dia mengklaim, langkah tersebut sesuai amanat pembukaan UUD 1945 di alinea ke-4.
“Terkait itulah, KPK melaksanakan vaksinasi kerja sama dengan Komite Penanganan Covid-19 untuk seluruh insan KPK dan para pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK,” ucapnya, dalam keterangan tertulis, kemarin.
Jenderal Polisi bintang tiga itu meminta masyarakat memahami hal ini. Apalagi, penularan Covid-19 di lingkup tahanan KPK cukup tinggi, yakni 20 dari 64 tahanan atau 31 persen. Bahkan, ada pegawai yang terpapar sampai kehilangan nyawa.
Kata Firli, tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan tertular dan menularkan virus. Sebab, mereka banyak berhubungan dengan berbagai pihak. Di antaranya petugas rutan, penyidik, keluarga tahanan, kuasa hukum, dan pihak terkait lainnya.
“Penanganan dan pencegahan virus ini salah satunya dengan segera memutus rantai penularannya dengan vaksinasi. KPK memandang penting melakukan vaksinasi tahanan karena beraktivitas dan berinteraksi dengan pegawai KPK dan pihak lainnya. Hal itu juga untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tersebut,” ucapnya.
Soal vaksinasi untuk masyarakat, Firli memastikan, pihaknya berkomitmen mendukung percepatan. “KPK berharap, masyarakat Indonesia bisa segera memperoleh vaksinasi Covid-19. Karena keselamatan jiwa manusia merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto),” tutupnya.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito ikut memberi penjelasan. Kata dia, vaksinasi terhadap tahanan KPK sudah melalui pertimbangan matang.
“Prioritas vaksinasi menggunakan pertimbangan yang presisi dan menjunjung aspek keadilan. Pada prinsipnya, pelaksanaan vaksinasi di KPK diberikan untuk orang-orang yang dalam kesehariannya bertugas dan berada di lingkungan KPK,” ujar Wiku, dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.
Dia memastikan, ketetapan vaksinasi terhadap tahanan KPK sudah melalui pertimbangan berbasis data. Yakni, sudah ada lebih dari 100 kasus Covid-19 yang ditemukan di lingkungan KPK. [MEN]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .