Terbukti Monopoli Jasa Ekspor Benur Sudah Kere, PT ACK Tidak Dijatuhi Hukuman Denda

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) telah terbukti melakukan monopoli dalam ekspor benih bening lobster alias benur.

Perusahaan yang mencuat dalam kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu dinyatakan melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perkara ini berawal dari hasil penelitian dan ditindaklanjuti ke tahap Sidang Majelis Komisi mengenai dugaan monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan PT ACK.

“PT ACK merupakan perusahaan satu-satunya yang hadir pada pertemuan sosialisasi, sehingga tidak ada substitusi perusahaan jasa pengurusan BBL untuk tujuan ke luar wilayah Indonesia,” demikian keterangan KPPU, Jumat (10/6/2022).

Saat sidang terungkap sejumlah fakta yang menguatkan praktik monopoli. Yakni PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki dokumen Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang diterbitkan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP).

PT ACK menguasai pangsa pasar yang melebihi dari 50 persen sehingga memiliki posisi monopoli jasa ekspor BBL dengan menggunakan transportasi udara. Negara tujuan ekspor Vietnam, Taiwan dan Hongkong kurun Juni-November 2020.

Jika menggunakan perusahaan kargo selain PT ACK dalam proses pengeluaran BBL, eksportir bakal terhambat atau kesulitan dalam mengurus dokumen SPWP dari Dirjen Perikanan Tangkap.

“PT ACK memperoleh eksesif margin yang dinikmati oleh PT ACK sebesar 323,53 persen atau setara dengan Rp 58,4 miliar,” putus KPPU.

Namun karena aset dan keuangan PT ACK saat ini telah dirampas negara (melalui Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), majelis KPPU menilai perusahaan itu sudah tidak memiliki kemampuan membayar sanksi denda.

 

“Berdasarkan berbagai fakta tersebut, Majelis Komisi memutus PT ACK terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU 5/1999,” putus KPPU.

Sebelumnya, Jaksa KPK mengungkapkan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) sengaja membuka rekening di Bank Central Asia (BCA) untuk menampung keuntungan jasa ekspor benih bening lobster atau benur.

Hal tersebut terungkap dalam sidang dakwaan kasus suap izin ekspor benur dengan terdakwa manran Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Jaksa membeberkan, PT ACK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman kargo. Namun perusahaan itu tidak aktif hingga akhirnya diaktifkan kembali dan tercatat sebagai perusahaan forwarder ekspor benur.

Komposisi pengurus perusahaan kemudian diubah dengan memasukkan nama Nursan dan Amri. Keduanya teman dekat dan representasi dari Edhy Prabowo.

PT ACk bekerja sama dengan PT Peristhable Logistic Indonesia (PT PLI) dalam ekspor benur. PT PLI yang mengurus seluruh kegiatan ekspor. Sedangkan PT ACK hanya berperan mengoordinir ekspor dan menerima keuntungan.

Ditetapkan biaya ekspor benur Rp1.800 per ekor. Pembagiannya PT PLI mendapatkan Rp 350 dari setiap ekor benur yang diekspor. Adapun PT ACK Rp 1.450 per ekor.

“Yang mana biaya yang telah ditetapkan dan diterima PT ACK tersebut dibagi seolah-olah dalam bentuk deviden kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya yang merupakan representasi dari terdakwa (Edhy Prabow) dan Siswhadi Pranoto Loe,” ungkap jaksa pada sidang dakwaan Edhy Prabowo, Kamis (15/4/2021).

Jaksa mengutarakan pada 11 Juni 2020 PT ACK membuka rekening giro di Bank BCA dengan setoran awal Rp1 juta. Rekening ini dibuat untuk menerima seluruh uang biaya ekspor benur.

“Pembuatan rekening ini dilakukan satu hari sebelum pendapatan jasa pengiriman benih bening lobster pertama pertama diterima PT ACK pada tanggal 12 Juni 2020,” kata jaksa.

Sejak September hingga November 2020, PT DPPP telah melakukan ekspor BBL ke Vietnam sebanyak 642.684 ekor benur. Menggunakan jasa kargo PT ACK.

PT DPPP mentransfer dana ke rekening m PT ACK sebesar Rp 940.404.888. Setelah dipotong pajak dan biaya materai, sebagian dari eksportir kemudian kepada PT PLI. Yakni Rp224.933.400. “Sehingga uang yang diterima oleh PT. ACK adalah sejumlah Rp706.001.440,” ungkap jaksa. ■

]]> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) telah terbukti melakukan monopoli dalam ekspor benih bening lobster alias benur.

Perusahaan yang mencuat dalam kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu dinyatakan melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perkara ini berawal dari hasil penelitian dan ditindaklanjuti ke tahap Sidang Majelis Komisi mengenai dugaan monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan PT ACK.

“PT ACK merupakan perusahaan satu-satunya yang hadir pada pertemuan sosialisasi, sehingga tidak ada substitusi perusahaan jasa pengurusan BBL untuk tujuan ke luar wilayah Indonesia,” demikian keterangan KPPU, Jumat (10/6/2022).

Saat sidang terungkap sejumlah fakta yang menguatkan praktik monopoli. Yakni PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki dokumen Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) yang diterbitkan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan danPerikanan (KKP).

PT ACK menguasai pangsa pasar yang melebihi dari 50 persen sehingga memiliki posisi monopoli jasa ekspor BBL dengan menggunakan transportasi udara. Negara tujuan ekspor Vietnam, Taiwan dan Hongkong kurun Juni-November 2020.

Jika menggunakan perusahaan kargo selain PT ACK dalam proses pengeluaran BBL, eksportir bakal terhambat atau kesulitan dalam mengurus dokumen SPWP dari Dirjen Perikanan Tangkap.

“PT ACK memperoleh eksesif margin yang dinikmati oleh PT ACK sebesar 323,53 persen atau setara dengan Rp 58,4 miliar,” putus KPPU.

Namun karena aset dan keuangan PT ACK saat ini telah dirampas negara (melalui Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), majelis KPPU menilai perusahaan itu sudah tidak memiliki kemampuan membayar sanksi denda.

 

“Berdasarkan berbagai fakta tersebut, Majelis Komisi memutus PT ACK terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU 5/1999,” putus KPPU.

Sebelumnya, Jaksa KPK mengungkapkan PT Aero Citra Kargo (PT ACK) sengaja membuka rekening di Bank Central Asia (BCA) untuk menampung keuntungan jasa ekspor benih bening lobster atau benur.

Hal tersebut terungkap dalam sidang dakwaan kasus suap izin ekspor benur dengan terdakwa manran Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Jaksa membeberkan, PT ACK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman kargo. Namun perusahaan itu tidak aktif hingga akhirnya diaktifkan kembali dan tercatat sebagai perusahaan forwarder ekspor benur.

Komposisi pengurus perusahaan kemudian diubah dengan memasukkan nama Nursan dan Amri. Keduanya teman dekat dan representasi dari Edhy Prabowo.

PT ACk bekerja sama dengan PT Peristhable Logistic Indonesia (PT PLI) dalam ekspor benur. PT PLI yang mengurus seluruh kegiatan ekspor. Sedangkan PT ACK hanya berperan mengoordinir ekspor dan menerima keuntungan.

Ditetapkan biaya ekspor benur Rp1.800 per ekor. Pembagiannya PT PLI mendapatkan Rp 350 dari setiap ekor benur yang diekspor. Adapun PT ACK Rp 1.450 per ekor.

“Yang mana biaya yang telah ditetapkan dan diterima PT ACK tersebut dibagi seolah-olah dalam bentuk deviden kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya yang merupakan representasi dari terdakwa (Edhy Prabow) dan Siswhadi Pranoto Loe,” ungkap jaksa pada sidang dakwaan Edhy Prabowo, Kamis (15/4/2021).

Jaksa mengutarakan pada 11 Juni 2020 PT ACK membuka rekening giro di Bank BCA dengan setoran awal Rp1 juta. Rekening ini dibuat untuk menerima seluruh uang biaya ekspor benur.

“Pembuatan rekening ini dilakukan satu hari sebelum pendapatan jasa pengiriman benih bening lobster pertama pertama diterima PT ACK pada tanggal 12 Juni 2020,” kata jaksa.

Sejak September hingga November 2020, PT DPPP telah melakukan ekspor BBL ke Vietnam sebanyak 642.684 ekor benur. Menggunakan jasa kargo PT ACK.

PT DPPP mentransfer dana ke rekening m PT ACK sebesar Rp 940.404.888. Setelah dipotong pajak dan biaya materai, sebagian dari eksportir kemudian kepada PT PLI. Yakni Rp224.933.400. “Sehingga uang yang diterima oleh PT. ACK adalah sejumlah Rp706.001.440,” ungkap jaksa. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories