Tentang UN Yang Ditiadakan

Presiden Jokowi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya resmi menghapus rutin tahunan Ujian Nasional (UN) untuk para siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Atas.

Sejak awal rakyat pun seperti tidak punya pilihan ketika semuanya telah diputuskan. Pasti menerima meski tak cukup mengerti dan diberi waktu memahami alasan di balik kebijakan. Jika pun diberi jeda untuk mencerna penjelasan, harus berpacu dengan waktu untuk beradaptasi dengan kebijakan baru tuan Presiden.

Penghapusan UN jika ditarik ke ranah perbincangan akademis maka bangsa ini akan kehabisan energi dalam perdebatan klasik tentang tujuan asasi diselenggarakannya UN. Sudah hampir satu dekade lebih argumen dibangun dengan begitu solidnya bahwa UN mutlak harus dilaksanakan.

Dasar pemikirannya masuk akal, bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan warga Indonesia secara nasional, maka harus punya alat ukur yang sama di seluruh Indonesia. Seluruh siswa harus bisa mencapai hasil skor tertentu, dalam rangka standarisasi nasional. Pemerataan capaian ini dianggap penting sebagai asas keadilan penyetaraan mutu pendidikan. Namun jalan pikiran ini penuh dengan hujan kritik.

Kalau melihat sejarah sebelum akhirnya UN dihapus, meski begitu deras tetap jalan terus. Kritik antara lain pada kenyataan bahwa terlalu banyak jumlah para siswa di berbagai daerah yang tidak memiliki pengajar yang mumpuni, fasilitas pembelajaran yang baik apalagi lengkap, akses siswa terhadap buku yang sangat terbatas; hal-hal inilah yang menjadikan gagasan dan kebijakan standarisasi menjadi sebuah ketidakfairan, bagaimana mungkin mereka yang miskin perangkat pendidikan di daerah-daerah dapat berkompetisi apalagi bisa menyamai mereka yang belajar di kota dengan sekolah lengkap segalanya semuanya.

UN dihapus dengan demikian merupakan antitesa dari bias sentralisasi dan standarisasi mutu pendidikan. Penghapusan UN ingin lebih mengerti dan mengakomodasi keanekaragaman setiap wilayah Indonesia. Memastikan tidak ada yang ditidakadili dengan dalih standarisasi mutu siswa.

Kita wait and see apa formulasi tawaran Jokowi untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah. Kita ingin pemerintah tidak sekedar spirit mengganti tapi benar-benar punya mekanisme evaluasi yang presisi sistem pendidikan Indonesia di masa depan. Kita punya tanggung jawab meningkatkan indeks manusia Indonesia dan untuk itu sektor pendidikan harus jadi prioritas kerja Presiden Jokowi.

]]> Presiden Jokowi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya resmi menghapus rutin tahunan Ujian Nasional (UN) untuk para siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Atas.

Sejak awal rakyat pun seperti tidak punya pilihan ketika semuanya telah diputuskan. Pasti menerima meski tak cukup mengerti dan diberi waktu memahami alasan di balik kebijakan. Jika pun diberi jeda untuk mencerna penjelasan, harus berpacu dengan waktu untuk beradaptasi dengan kebijakan baru tuan Presiden.

Penghapusan UN jika ditarik ke ranah perbincangan akademis maka bangsa ini akan kehabisan energi dalam perdebatan klasik tentang tujuan asasi diselenggarakannya UN. Sudah hampir satu dekade lebih argumen dibangun dengan begitu solidnya bahwa UN mutlak harus dilaksanakan.

Dasar pemikirannya masuk akal, bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan warga Indonesia secara nasional, maka harus punya alat ukur yang sama di seluruh Indonesia. Seluruh siswa harus bisa mencapai hasil skor tertentu, dalam rangka standarisasi nasional. Pemerataan capaian ini dianggap penting sebagai asas keadilan penyetaraan mutu pendidikan. Namun jalan pikiran ini penuh dengan hujan kritik.

Kalau melihat sejarah sebelum akhirnya UN dihapus, meski begitu deras tetap jalan terus. Kritik antara lain pada kenyataan bahwa terlalu banyak jumlah para siswa di berbagai daerah yang tidak memiliki pengajar yang mumpuni, fasilitas pembelajaran yang baik apalagi lengkap, akses siswa terhadap buku yang sangat terbatas; hal-hal inilah yang menjadikan gagasan dan kebijakan standarisasi menjadi sebuah ketidakfairan, bagaimana mungkin mereka yang miskin perangkat pendidikan di daerah-daerah dapat berkompetisi apalagi bisa menyamai mereka yang belajar di kota dengan sekolah lengkap segalanya semuanya.

UN dihapus dengan demikian merupakan antitesa dari bias sentralisasi dan standarisasi mutu pendidikan. Penghapusan UN ingin lebih mengerti dan mengakomodasi keanekaragaman setiap wilayah Indonesia. Memastikan tidak ada yang ditidakadili dengan dalih standarisasi mutu siswa.

Kita wait and see apa formulasi tawaran Jokowi untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah. Kita ingin pemerintah tidak sekedar spirit mengganti tapi benar-benar punya mekanisme evaluasi yang presisi sistem pendidikan Indonesia di masa depan. Kita punya tanggung jawab meningkatkan indeks manusia Indonesia dan untuk itu sektor pendidikan harus jadi prioritas kerja Presiden Jokowi.
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories