Teken Kerja Sama Dengan DPR BPIP Ingin Peraturan Perundang-undangan Bernapaskan Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan DPR sepakat meningkatkan kerja sama aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap Peraturan Perundang-undangan (PP).

Kerja sama tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Kepala BPIP, Yudian Wahyudi dan Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/6).

Puan menyambut baik MoU ini. Ia berharap m, segala PP yang lahir di gedung Senayan selalu bernafaskan Pancasila. “Kami juga imbau kepada MPR dan DPD untuk bisa  melaksanakan kerjasama yang sudah kami lakukan ini,” kata Puan. 

Eks Menko PMK ini menambahkan, Pancasila jangan hanya dijadikan sebagai simbol dan slogan semata. Sangat penting untuk memastikan negara menjamin Pancasila mengisi seluruh tatanan politik, sosial, budaya, dan kehidupan beragama.

Nah, untuk mewujudkan itu butuh politik negara dalam pegembangan hukum nasional. Politik itu diarahkan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan tujuan dari tiap hukum. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah disebutkan dalam pasal 2 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Tantangannya saat ini adalah bagaimana agar Pancasila bisa teraktualisasi dalam proses pembentukan PP. Di samping tidak bertentangan dengan Pancasila, norma-norma yang dibuat harus mencerminkan nilai Pancasila.

“Untuk memperkuat itu dalam prosesnya perlu dilakukan preview nilai-nilai Pancasila dalam tiap Undang-Undang yang diusulkan DPR dan pemerintah. Sebagai jaminan tidak ada norma dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Pancasila,” papar putri Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri ini.

Terakhir, Puan berpesan, kepada BPIP agar terus melakukan sosialisasi dan kerja sama degan semua pihak untuk membumikan Pancasila sebagai bintang penuntun berbangsa dan bernegara. BPIP juga perlu jadi garda terdepan menjaga dan mengembangkan pemikiran yang memperkuat Pancasila.

“Kita harus yakin selama Pancasila ada di hati orang Indonesia, selama itu Indonesia akan terus ada,” ucapnya. 

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi berharap, kerja sama yang baik dalam rangka institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan PP. Dia mengatakan, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan PP itu seperti pelaksanaan penelitian, pengkajian, sosialisasi, dan kegiatan lainnya dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila.

Kalau hal tersebut bisa dilakukan, lanjut Yudian, akan terjalin kolaborasi yang kokoh dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan semangat gotong royong sesuai tugas serta fungsi DPR dan BPIP.

Yudian berharap, kerja sama BPIP-DPR  dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang berlandaskan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat. 

Hadir pula dalam acara; Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Wisnu Bawa Tenaya, Staf Khusus Dewan Pengarah Antonius Benny Susetyo, Plt. Sestama BPIP Karjono, Deputi I BPIP Prakoso, Deputi II BPIP Tajuddin, Deputi III BPIP Adji Semekto, Deputi IV BPIP Baby Siti Salamah, Deputi V BPIP Rima Agristina.

Lalu ketiga Wakil Ketua DPR yaitu Rachmat Gobel, Muhaimin Iskandar, dan Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian Sekjen DPR Rahman Hadi, Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik dan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto.

Ikut hadir secara daring; Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Tri Soetrisno, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. [BCG]

]]> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan DPR sepakat meningkatkan kerja sama aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap Peraturan Perundang-undangan (PP).

Kerja sama tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Kepala BPIP, Yudian Wahyudi dan Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/6).

Puan menyambut baik MoU ini. Ia berharap m, segala PP yang lahir di gedung Senayan selalu bernafaskan Pancasila. “Kami juga imbau kepada MPR dan DPD untuk bisa  melaksanakan kerjasama yang sudah kami lakukan ini,” kata Puan. 

Eks Menko PMK ini menambahkan, Pancasila jangan hanya dijadikan sebagai simbol dan slogan semata. Sangat penting untuk memastikan negara menjamin Pancasila mengisi seluruh tatanan politik, sosial, budaya, dan kehidupan beragama.

Nah, untuk mewujudkan itu butuh politik negara dalam pegembangan hukum nasional. Politik itu diarahkan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan tujuan dari tiap hukum. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah disebutkan dalam pasal 2 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Tantangannya saat ini adalah bagaimana agar Pancasila bisa teraktualisasi dalam proses pembentukan PP. Di samping tidak bertentangan dengan Pancasila, norma-norma yang dibuat harus mencerminkan nilai Pancasila.

“Untuk memperkuat itu dalam prosesnya perlu dilakukan preview nilai-nilai Pancasila dalam tiap Undang-Undang yang diusulkan DPR dan pemerintah. Sebagai jaminan tidak ada norma dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Pancasila,” papar putri Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri ini.

Terakhir, Puan berpesan, kepada BPIP agar terus melakukan sosialisasi dan kerja sama degan semua pihak untuk membumikan Pancasila sebagai bintang penuntun berbangsa dan bernegara. BPIP juga perlu jadi garda terdepan menjaga dan mengembangkan pemikiran yang memperkuat Pancasila.

“Kita harus yakin selama Pancasila ada di hati orang Indonesia, selama itu Indonesia akan terus ada,” ucapnya. 

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi berharap, kerja sama yang baik dalam rangka institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan PP. Dia mengatakan, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan PP itu seperti pelaksanaan penelitian, pengkajian, sosialisasi, dan kegiatan lainnya dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila.

Kalau hal tersebut bisa dilakukan, lanjut Yudian, akan terjalin kolaborasi yang kokoh dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan semangat gotong royong sesuai tugas serta fungsi DPR dan BPIP.

Yudian berharap, kerja sama BPIP-DPR  dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang berlandaskan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat. 

Hadir pula dalam acara; Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Wisnu Bawa Tenaya, Staf Khusus Dewan Pengarah Antonius Benny Susetyo, Plt. Sestama BPIP Karjono, Deputi I BPIP Prakoso, Deputi II BPIP Tajuddin, Deputi III BPIP Adji Semekto, Deputi IV BPIP Baby Siti Salamah, Deputi V BPIP Rima Agristina.

Lalu ketiga Wakil Ketua DPR yaitu Rachmat Gobel, Muhaimin Iskandar, dan Sufmi Dasco Ahmad. Kemudian Sekjen DPR Rahman Hadi, Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik dan Dirjen PP Kemenkumham Benny Riyanto.

Ikut hadir secara daring; Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Tri Soetrisno, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. [BCG]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .