Tarif Listrik Mau Naik Kasihan Rakyat, Sudah Jatuh Kesetrum Juga

Kesulitan warga menjalani hidup akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini, masih belum pulih. Namun, beban itu ditambah lagi dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Kasihan rakyat miskin, sudah jatuh “kesetrum” juga.

Rencana naiknya tarif listrik diketahui saat rapat ‘Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin’ di Banggar DPR, Rabu (7/4). Dalam rapat tersebut, pemerintah mengaku terus terbebani dengan subsidi yang harus dibayarkan tiap tahunnya karena tidak adanya penyesuaian tarif listrik. Sudah 4 tahun ini, pemerintah tidak menerapkan tarif adjusment. Akibatnya, negara terus membayar kompensasi triliunan rupiah kepada PLN setiap tahunnya.

Dirjen Ketenagalistrikan, Rida Mulyana menjelaskan, pengenaan tarif listrik digolongkan ke dalam 38 kelompok, 25 di antaranya mendapat subsidi. Sisanya, atau 41 juta pelanggan yang tidak disubsidi pemerintah tidak mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir.

Praktis, jika pemerintah melakukan tarif adjusment, tentu akan ada kenaikan tarif listrik sekitar Rp 18-101 ribu per bulan, tergantung kapasitas yang digunakan. Hanya saja, Rida belum mengetahui, kapan pastinya penyesuaian ini.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah berencana mencabut subsidi listrik bagi sekitar 15,2 juta pelanggan. Itu dilakukan dengan mengeluarkan mereka dari daftar penerima subsidi tarif listrik. Pasalnya, jika mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada saat ini, subsidi listrik kepada jutaan pelanggan tersebut tak tepat sasaran. Melalui kebijakan tersebut, Rida memproyeksi bisa menghemat Rp 22,12 triliun APBN.

Mendengar rencana ini, Fraksi PKS DPR meradang. Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menganggap kenaikan TDL tidak tepat. Mengingat, kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Lagipula, harga listrik di Indonesia jauh lebih mahal ketimbang sejumlah negara lain di ASEAN, bahkan dari China sekalipun.

Berdasarkan data Globalpetrolprice.com, harga listrik untuk rumah tangga di Malaysia, Vietnam dan China masing-masing sebesar Rp 895/kWh, Rp 1.190/kWh, dan Rp 1.219/kWh. Sementara harga listrik yang ditetapkan PLN untuk pelanggan rumah tangga rata-rata Rp 1.467/kWh. Namun ini masih lebih murah dibanding tarif listrik yang berlaku di Thailand sebesar Rp 1.771/kWh.

“Berbeda dengan Malaysia atau Vietnam yang lebih memilih kebijakan penyediaan listrik murah bagi kebutuhan pelanggan rumah tangga, Indonesia lebih memilih kebijakan menyediakan listrik murah untuk pelanggan bisnis,” beber Mulyanto.

Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan mengakui, rencana kenaikan tarif dasar listrik bagaikan buah simalakama. Jika tidak dinaikkan, beban keuangan negara untuk subsidi listrik semakin besar. Kenaikan juga akan membantu keuangan PLN yang tengah seret.

Tapi, jika dinaikkan, ini akan memberatkan beban masyarakat. Apalagi ekonomi masih belum tumbuh karena pandemi belum berakhir. “Sangat memberatkan pastinya jika langsung dinaikkan saat ini. Bahwa pengguna listrik golongan 1.300 VA ke atas masih banyak yang belum bisa bergerak naik ekonomi mereka,” katanya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Di dunia maya, rencana kenaikan tarif listrik ini bikin geram warga dunia maya. Berbagai protes. “Rakyat makin dicekik untuk bayar bunga dan pokok utang. Subsidi dicabut. Tarif LPG dan tarif listrik naik,” kata @yosnggarang. “Udah ada pajak penghasilan, BPJS, zakat, pulsa, listrik naik, apalagi nanti ya? Masa pandemi makin susah, digencet sana sini,” curhat @Bagas_eaw. [MEN]

]]> Kesulitan warga menjalani hidup akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini, masih belum pulih. Namun, beban itu ditambah lagi dengan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Kasihan rakyat miskin, sudah jatuh “kesetrum” juga.

Rencana naiknya tarif listrik diketahui saat rapat ‘Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin’ di Banggar DPR, Rabu (7/4). Dalam rapat tersebut, pemerintah mengaku terus terbebani dengan subsidi yang harus dibayarkan tiap tahunnya karena tidak adanya penyesuaian tarif listrik. Sudah 4 tahun ini, pemerintah tidak menerapkan tarif adjusment. Akibatnya, negara terus membayar kompensasi triliunan rupiah kepada PLN setiap tahunnya.

Dirjen Ketenagalistrikan, Rida Mulyana menjelaskan, pengenaan tarif listrik digolongkan ke dalam 38 kelompok, 25 di antaranya mendapat subsidi. Sisanya, atau 41 juta pelanggan yang tidak disubsidi pemerintah tidak mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir.

Praktis, jika pemerintah melakukan tarif adjusment, tentu akan ada kenaikan tarif listrik sekitar Rp 18-101 ribu per bulan, tergantung kapasitas yang digunakan. Hanya saja, Rida belum mengetahui, kapan pastinya penyesuaian ini.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah berencana mencabut subsidi listrik bagi sekitar 15,2 juta pelanggan. Itu dilakukan dengan mengeluarkan mereka dari daftar penerima subsidi tarif listrik. Pasalnya, jika mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada saat ini, subsidi listrik kepada jutaan pelanggan tersebut tak tepat sasaran. Melalui kebijakan tersebut, Rida memproyeksi bisa menghemat Rp 22,12 triliun APBN.

Mendengar rencana ini, Fraksi PKS DPR meradang. Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menganggap kenaikan TDL tidak tepat. Mengingat, kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih. Lagipula, harga listrik di Indonesia jauh lebih mahal ketimbang sejumlah negara lain di ASEAN, bahkan dari China sekalipun.

Berdasarkan data Globalpetrolprice.com, harga listrik untuk rumah tangga di Malaysia, Vietnam dan China masing-masing sebesar Rp 895/kWh, Rp 1.190/kWh, dan Rp 1.219/kWh. Sementara harga listrik yang ditetapkan PLN untuk pelanggan rumah tangga rata-rata Rp 1.467/kWh. Namun ini masih lebih murah dibanding tarif listrik yang berlaku di Thailand sebesar Rp 1.771/kWh.

“Berbeda dengan Malaysia atau Vietnam yang lebih memilih kebijakan penyediaan listrik murah bagi kebutuhan pelanggan rumah tangga, Indonesia lebih memilih kebijakan menyediakan listrik murah untuk pelanggan bisnis,” beber Mulyanto.

Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan mengakui, rencana kenaikan tarif dasar listrik bagaikan buah simalakama. Jika tidak dinaikkan, beban keuangan negara untuk subsidi listrik semakin besar. Kenaikan juga akan membantu keuangan PLN yang tengah seret.

Tapi, jika dinaikkan, ini akan memberatkan beban masyarakat. Apalagi ekonomi masih belum tumbuh karena pandemi belum berakhir. “Sangat memberatkan pastinya jika langsung dinaikkan saat ini. Bahwa pengguna listrik golongan 1.300 VA ke atas masih banyak yang belum bisa bergerak naik ekonomi mereka,” katanya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Di dunia maya, rencana kenaikan tarif listrik ini bikin geram warga dunia maya. Berbagai protes. “Rakyat makin dicekik untuk bayar bunga dan pokok utang. Subsidi dicabut. Tarif LPG dan tarif listrik naik,” kata @yosnggarang. “Udah ada pajak penghasilan, BPJS, zakat, pulsa, listrik naik, apalagi nanti ya? Masa pandemi makin susah, digencet sana sini,” curhat @Bagas_eaw. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories