Tangkal Ekstremisme Dan Terorisme, Gusdurian Tawarkan 4 Solusi

Jaringan Gusdurian menawarkan empat solusi untuk menangkal ekstremisme dan terorisme di Tanah Air. Yang terdiri dari pendekatan teologis, kerja-kerja di masyarakat akar rumput, kebijakan negara, dan penguatan peran organisasi masyarakat sipil.

“Yang paling pertama tentu dimensi teologis. Memperkuat ajaran agama yang membawa prinsip kasih sayang dan perdamaian, basisnya adalah keadilan serta pembebasan dari penindasan,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, dikutip dari laman NU Online.

Alissa menjelaskan, banyak penyebab orang melakukan aksi teror. Antara lain dilatarbelakangi oleh pemahaman keagamaan yang sempit, impitan ekonomi, dan sikap mayoritarianisme atau menganggap diri sebagai kelompok mayoritas di suatu daerah. Sehingga, seseorang merasa berhak melakukan apa saja.

Kedua, pendekatan kerja-kerja kemasyarakatan yang dilakukan di akar rumput. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap perdamaian dan penerimaan satu sama lain, welas asih, serta membangun sinergitas antar warga.

Ketiga,  dimensi kebijakan. Alissa menegaskan, berbagai kebijakan yang diambil oleh negara atau pemerintah dengan seluruh aparaturnya harus mendorong tumbuhnya sikap adil dan non-diskriminasi.

Ia mengilustrasikan satu kasus yang terjadi di daerah. Misalnya, ada seorang bupati yang baru terpilih dan ingin mendapatkan dukungan. Seketika, ia mendekati kelompok-kelompok yang berpotensi menyebarkan sikap permusuhan.

“Kalau sampai seperti itu, maka sebetulnya bupati tersebut seperti sedang membesarkan anak macan. Apalagi, ketika dia membuat kebijakan yang memberikan priviledge  atau favoritisme yang diberikan kepada kelompok tertentu,” tegas putri sulung Presiden RI ke-4, almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

“Jadi, dimensi kebijakan publik ini sangat penting. Memastikan agar para kepala daerah itu berpikir secara Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusional,” lanjutnya. 

Keempat, penguatan peran organisasi atau kelompok masyarakat sipil. Menurut Alissa, kelompok masyarakat sipil inilah yang giat melakukan kerja-kerja pendampingan masyarakat di akar rumput. 

“Yang mengingatkan negara juga (kelompok) masyarakat sipil. Kalau tidak, mungkin mayoritarianisme di tingkat lokal  yang tidak tampak bahaya, malah bisa menjadi bahaya. Ini juga kerja yang harus kita perkuat,” tegas alumnus Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

 

Ekstremisme tidak akan hilang

Alissa menyebut, ekstremisme atau terorisme tidak akan pernah bisa hilang sepenuhnya selama masih ada manusia di muka bumi. Namun, ia berharap agar sikap ekstrem yang mengedepankan kebencian harus diperkecil. Sehingga, risiko yang terjadi juga akan menjadi kecil.

“Negara harus mampu meminimalisasi risiko-risiko kebiadaban aksi-aksi terorisme, itu penting.  Supaya, Indonesia adil makmur dan sentosa bisa terwujud. Makmur sentosa itu bisa terwujud kalau tidak ada aksi ekstremisme, terorisme. Landasannya adalah keadilan,” paparnya.

“Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi,” tandas Alissa, mengutip ungkapan Gus Dur yang sangat masyhur.

Dalam sepekan terakhir, Indonesia mengalami dua serangan terorisme. Pertama, aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (28/3) yang melibatkan sepasang suami istri berinisial L dan Ysf.

Tragedi ini menewaskan dua pelaku bom bunuh diri tewas dan 20 orang luka-luka. Pelaku diyakini Jemaah Anshorut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS. 

Kedua, serangan bersenjata di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang dilakukan teroris perempuan berinisial ZA, pada Rabu (31/3).

Berdasarkan hasil profiling, ZA yang berusia 25 tahun dan drop out (DO) dari bangku kuliah merupakan lone wolf yang berideologi radikal ISIS. Hal tersebut diketahui dari postingan bendera ISIS di akun Instagramnya, yang di-upload beberapa jam sebelum kejadian. [HES]

]]> Jaringan Gusdurian menawarkan empat solusi untuk menangkal ekstremisme dan terorisme di Tanah Air. Yang terdiri dari pendekatan teologis, kerja-kerja di masyarakat akar rumput, kebijakan negara, dan penguatan peran organisasi masyarakat sipil.

“Yang paling pertama tentu dimensi teologis. Memperkuat ajaran agama yang membawa prinsip kasih sayang dan perdamaian, basisnya adalah keadilan serta pembebasan dari penindasan,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, dikutip dari laman NU Online.

Alissa menjelaskan, banyak penyebab orang melakukan aksi teror. Antara lain dilatarbelakangi oleh pemahaman keagamaan yang sempit, impitan ekonomi, dan sikap mayoritarianisme atau menganggap diri sebagai kelompok mayoritas di suatu daerah. Sehingga, seseorang merasa berhak melakukan apa saja.

Kedua, pendekatan kerja-kerja kemasyarakatan yang dilakukan di akar rumput. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sikap perdamaian dan penerimaan satu sama lain, welas asih, serta membangun sinergitas antar warga.

Ketiga,  dimensi kebijakan. Alissa menegaskan, berbagai kebijakan yang diambil oleh negara atau pemerintah dengan seluruh aparaturnya harus mendorong tumbuhnya sikap adil dan non-diskriminasi.

Ia mengilustrasikan satu kasus yang terjadi di daerah. Misalnya, ada seorang bupati yang baru terpilih dan ingin mendapatkan dukungan. Seketika, ia mendekati kelompok-kelompok yang berpotensi menyebarkan sikap permusuhan.

“Kalau sampai seperti itu, maka sebetulnya bupati tersebut seperti sedang membesarkan anak macan. Apalagi, ketika dia membuat kebijakan yang memberikan priviledge  atau favoritisme yang diberikan kepada kelompok tertentu,” tegas putri sulung Presiden RI ke-4, almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

“Jadi, dimensi kebijakan publik ini sangat penting. Memastikan agar para kepala daerah itu berpikir secara Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusional,” lanjutnya. 

Keempat, penguatan peran organisasi atau kelompok masyarakat sipil. Menurut Alissa, kelompok masyarakat sipil inilah yang giat melakukan kerja-kerja pendampingan masyarakat di akar rumput. 

“Yang mengingatkan negara juga (kelompok) masyarakat sipil. Kalau tidak, mungkin mayoritarianisme di tingkat lokal  yang tidak tampak bahaya, malah bisa menjadi bahaya. Ini juga kerja yang harus kita perkuat,” tegas alumnus Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.

 

Ekstremisme tidak akan hilang

Alissa menyebut, ekstremisme atau terorisme tidak akan pernah bisa hilang sepenuhnya selama masih ada manusia di muka bumi. Namun, ia berharap agar sikap ekstrem yang mengedepankan kebencian harus diperkecil. Sehingga, risiko yang terjadi juga akan menjadi kecil.

“Negara harus mampu meminimalisasi risiko-risiko kebiadaban aksi-aksi terorisme, itu penting.  Supaya, Indonesia adil makmur dan sentosa bisa terwujud. Makmur sentosa itu bisa terwujud kalau tidak ada aksi ekstremisme, terorisme. Landasannya adalah keadilan,” paparnya.

“Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi,” tandas Alissa, mengutip ungkapan Gus Dur yang sangat masyhur.

Dalam sepekan terakhir, Indonesia mengalami dua serangan terorisme. Pertama, aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (28/3) yang melibatkan sepasang suami istri berinisial L dan Ysf.

Tragedi ini menewaskan dua pelaku bom bunuh diri tewas dan 20 orang luka-luka. Pelaku diyakini Jemaah Anshorut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS. 

Kedua, serangan bersenjata di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang dilakukan teroris perempuan berinisial ZA, pada Rabu (31/3).

Berdasarkan hasil profiling, ZA yang berusia 25 tahun dan drop out (DO) dari bangku kuliah merupakan lone wolf yang berideologi radikal ISIS. Hal tersebut diketahui dari postingan bendera ISIS di akun Instagramnya, yang di-upload beberapa jam sebelum kejadian. [HES]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories