Tanggapi Rapor Merah dari ICW, Polri: Jadi Masukan Buat Kami

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri justru mengapresiasi rapor merah yang diberikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kinerja penindakan kasus korupsi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sepanjang tahun 2020.

ICW, memberi nilai E pada korps baju cokelat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, penilaian ICW bisa jadi masukan untuk Polri agar lebih transparan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di kemudian hari.

“Tentunya masukan dari ICW ini harus kita hargai. Kita akan lebih transparan dan akuntabel dalam menangani kasus korupsi ke depan,” ujarnya, Senin (19/4).

Kendati demikian, Rusdi tidak menjelaskan lebih rinci berapa jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sampai saat ini. “Nanti saya tanyakan dulu,” elak Rusdi.

Sebelumnya, peneliti ICW Wana Alamsyah mengungkapkan, persentase penindakan kasus korupsi oleh kepolisian hanya sekitar 8 persen.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Polri masuk dalam kategori E atau Sangat Buruk,” kata Wana dalam keterangannya terkait penelitian tren penindakan kasus korupsi tahun 2020, dikutip Senin (19/4).

Menurut Wana, Polri yang memiliki sebanyak 483 kantor dengan target penanganan kasus korupsi sebanyak 1.539 kasus korupsi dan anggaran Rp 277 miliar, ternyata hanya berhasil menangani 170 kasus korupsi pada tahun 2020. ICW juga memberi nilai E pada KPK. Sementara Kejaksaan Agung (Kejagung), diberi nilai C. [OKT]

]]> Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri justru mengapresiasi rapor merah yang diberikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kinerja penindakan kasus korupsi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sepanjang tahun 2020.

ICW, memberi nilai E pada korps baju cokelat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, penilaian ICW bisa jadi masukan untuk Polri agar lebih transparan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di kemudian hari.

“Tentunya masukan dari ICW ini harus kita hargai. Kita akan lebih transparan dan akuntabel dalam menangani kasus korupsi ke depan,” ujarnya, Senin (19/4).

Kendati demikian, Rusdi tidak menjelaskan lebih rinci berapa jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sampai saat ini. “Nanti saya tanyakan dulu,” elak Rusdi.

Sebelumnya, peneliti ICW Wana Alamsyah mengungkapkan, persentase penindakan kasus korupsi oleh kepolisian hanya sekitar 8 persen.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Polri masuk dalam kategori E atau Sangat Buruk,” kata Wana dalam keterangannya terkait penelitian tren penindakan kasus korupsi tahun 2020, dikutip Senin (19/4).

Menurut Wana, Polri yang memiliki sebanyak 483 kantor dengan target penanganan kasus korupsi sebanyak 1.539 kasus korupsi dan anggaran Rp 277 miliar, ternyata hanya berhasil menangani 170 kasus korupsi pada tahun 2020. ICW juga memberi nilai E pada KPK. Sementara Kejaksaan Agung (Kejagung), diberi nilai C. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories