Tanggapi Pernyataan Mahfud Hinca: Bolanya Di Kejagung Dan Komnas HAM, DPR Tak Punya Kewenangan Menentukan

Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD tidak melempar bola liar pelanggaran HAM berat kepada DPR.

Hal ini disampaikan Hinca, menyikapi pernyataan Mahfud yang menyebut sembilan dari 13 kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan atas permintaan DPR.

Merujuk Undang-Undang Peradilan HAM, Pengadilan HAM ad hoc memang dibentuk atas usul DPR. Namun, Hinca mengingatkan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2007.

“Intinya, peran DPR memang diperlukan dalam memberi rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Tapi, hal itu dilakukan dengan memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang,” jelas Hinca kepada RM.id, Minggu (28/11).

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, DPR bukan lembaga penegak hukum. Anggota dewan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kasus mana saja yang termasuk pelanggaran HAM berat.

“Jadi, pernyataan Menko Polhukam keliru,” sebut politisi asal Sumatera Utara itu.

Hinca mengatakan, saat ini bolanya ada di Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, rekomendasi DPR diperlukan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan kedua lembaga tersebut.

“Sejak dulu, Jaksa Agung kerap mengatakan hal yang sama. Persoalan penyelesaian pelanggaran HAM berat itu tidak mudah,” ujarnya. [UMM]

]]> Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD tidak melempar bola liar pelanggaran HAM berat kepada DPR.

Hal ini disampaikan Hinca, menyikapi pernyataan Mahfud yang menyebut sembilan dari 13 kasus pelanggaran HAM berat harus diselesaikan atas permintaan DPR.

Merujuk Undang-Undang Peradilan HAM, Pengadilan HAM ad hoc memang dibentuk atas usul DPR. Namun, Hinca mengingatkan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2007.

“Intinya, peran DPR memang diperlukan dalam memberi rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Tapi, hal itu dilakukan dengan memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang,” jelas Hinca kepada RM.id, Minggu (28/11).

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, DPR bukan lembaga penegak hukum. Anggota dewan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kasus mana saja yang termasuk pelanggaran HAM berat.

“Jadi, pernyataan Menko Polhukam keliru,” sebut politisi asal Sumatera Utara itu.

Hinca mengatakan, saat ini bolanya ada di Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, rekomendasi DPR diperlukan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan kedua lembaga tersebut.

“Sejak dulu, Jaksa Agung kerap mengatakan hal yang sama. Persoalan penyelesaian pelanggaran HAM berat itu tidak mudah,” ujarnya. [UMM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories