Tak Kuasa Tolak Impor Beras Mentan Hanya Pasrah .

Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton jadi topik panas rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Sebagian besar peserta rapat memprotes dan mendesak Syahrul bersikap tegas menolak kebijakan itu. Diminta begitu, politisi NasDem itu, mengaku tak punya kuasa untuk menolak. Syahrul hanya bisa pasrah.

Rapat yang dimulai pukul 10.30 pagi itu sedianya membahas soal ketersediaan stok pangan menghadapi bulan Puasa dan Lebaran. Namun, peserta rapat lebih banyak menyoroti rencana impor beras.

Begitu membuka rapat, Ketua Komisi IV DPR, Sudin minta Syahrul menolak impor beras, karena kebijakan itu dianggapanya akan menyengsarakan petani. Dia yakin, jika Syahrul menolak tegas, rencana impor beras yang akan direalisasikan pekan depan itu, bisa batal.

Anggota yang lain ikutan mencecar. Anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti mengaku sedih melihat para petani di daerah yang menjerit lantaran harga gabah anjlok di saat panen raya. Gara-gara rencana impor beras, harga gabah tutun jauh di harga pokok pembelian (HPP).

Karena itu, ia minta, Syahrul memberikan penjelasan kepada pemerintah soal kondisi di lapangan. Dengan begitu, diharapkan pemerintah bisa mengurungkan niat impor.

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin menyampaikan hal serupa. Ia heran kenapa Syahrul tak terdengar suaranya menolak rencana impor beras. Padahal, petani saat ini sedang kesusahan.

“Saya tidak melihat suara keras dari Kementan, mengapa hanya Bulog yang bersuara keras,” ucapnya.

Diberondong pertanyaan begitu, Syahrul menjawab dengan tenang. Ia lalu membeberkan data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok periode Januari-Mei 2021. Berdasarkan data tersebut, Syahrul menyebut neraca pangan pokok, khususnya untuk komoditas beras, dalam keadaan cukup hingga Lebaran.

Syahrul mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17,51 juta ton, akumulasi dari hasil panen raya Maret-April. Sehingga, jumlahnya menjadi sekitar 24,9 juta ton.

“Beras diperkirakan surplusnya di atas, kurang lebih 12 juta ton,” kata Syahrul.

 

Beberapa komoditas memang harus impor. Dari total 12 item, 8 item bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sisanya, hanya empat komoditas harus impor, karena belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Empat komoditas itu adalah kedelai, bawang putih, gula dan daging sapi. Tak ada beras sama sekali.

Kalau stok beras cukup kenapa harus impor? Soal ini, Syahrul tak bisa berbuat banyak. Dia bilang, tidak bisa secara lugas menolak atau mendukung kebijakan impor. Karena kebijakan impor tidak memiliki keterlibatan langsung dengan Kementan.

“Sehingga kami tidak memiliki kewenangan atau legal standing untuk melakukan penolakan atas hal tersebut,” kata Syahrul.

Syahrul juga mengatakan, tidak berwenang atas permasalahan ketersediaan cadangan beras (iron stok). Menurut dia, saat ini Kementerian Pertanian fokus menyerap gabah petani di dalam negeri. Menurutnya, penyerapan gabah ini harus didahulukan terlebih dahulu.

Rencana impor beras juga sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah gubernur. Mereka tegas menolak rencana tersebut. Kebijakan itu dinilai akan menjatuhkan harga gabah saat para petani panen.

Meski banyak yang menolak, Menteri Perdagangan, M Lutfi tetap akan mengimpor beras. Dia menepis anggapan harga gabah anjlok lantaran rencana impor. Kata dia, pemerintah tetap menjamin harga beras dan gabah kering petani tidak turun dan tetap stabil.

“Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya. Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan,” kata Lutfi, kemarin.

Lutfi menyatakan, sejak awal pemerintah sama sekali tak berniat menjatuhkan harga beras petani, terutama saat petani sedang panen raya tiba. Sebaliknya, pemerintah merasa perlu menjaga kestabilan stok dan harga pangan, yang bisa saja dipermainkan oleh spekulan.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai, kebijakan impor ini telah menyakiti para petani karena momennya tidak tepat. Kata dia, idealnya impor dilakukan kira-kira di Agustus-September.

“Saat ini sedang panen raya. Pemerintah seharusnya lebih memfokuskan pengadaan dari dalam negeri,” sarannya, kemarin. [BCG]

]]> .
Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton jadi topik panas rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Sebagian besar peserta rapat memprotes dan mendesak Syahrul bersikap tegas menolak kebijakan itu. Diminta begitu, politisi NasDem itu, mengaku tak punya kuasa untuk menolak. Syahrul hanya bisa pasrah.

Rapat yang dimulai pukul 10.30 pagi itu sedianya membahas soal ketersediaan stok pangan menghadapi bulan Puasa dan Lebaran. Namun, peserta rapat lebih banyak menyoroti rencana impor beras.

Begitu membuka rapat, Ketua Komisi IV DPR, Sudin minta Syahrul menolak impor beras, karena kebijakan itu dianggapanya akan menyengsarakan petani. Dia yakin, jika Syahrul menolak tegas, rencana impor beras yang akan direalisasikan pekan depan itu, bisa batal.

Anggota yang lain ikutan mencecar. Anggota Komisi IV DPR, Renny Astuti mengaku sedih melihat para petani di daerah yang menjerit lantaran harga gabah anjlok di saat panen raya. Gara-gara rencana impor beras, harga gabah tutun jauh di harga pokok pembelian (HPP).

Karena itu, ia minta, Syahrul memberikan penjelasan kepada pemerintah soal kondisi di lapangan. Dengan begitu, diharapkan pemerintah bisa mengurungkan niat impor.

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin menyampaikan hal serupa. Ia heran kenapa Syahrul tak terdengar suaranya menolak rencana impor beras. Padahal, petani saat ini sedang kesusahan.

“Saya tidak melihat suara keras dari Kementan, mengapa hanya Bulog yang bersuara keras,” ucapnya.

Diberondong pertanyaan begitu, Syahrul menjawab dengan tenang. Ia lalu membeberkan data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok periode Januari-Mei 2021. Berdasarkan data tersebut, Syahrul menyebut neraca pangan pokok, khususnya untuk komoditas beras, dalam keadaan cukup hingga Lebaran.

Syahrul mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17,51 juta ton, akumulasi dari hasil panen raya Maret-April. Sehingga, jumlahnya menjadi sekitar 24,9 juta ton.

“Beras diperkirakan surplusnya di atas, kurang lebih 12 juta ton,” kata Syahrul.

 

Beberapa komoditas memang harus impor. Dari total 12 item, 8 item bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sisanya, hanya empat komoditas harus impor, karena belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Empat komoditas itu adalah kedelai, bawang putih, gula dan daging sapi. Tak ada beras sama sekali.

Kalau stok beras cukup kenapa harus impor? Soal ini, Syahrul tak bisa berbuat banyak. Dia bilang, tidak bisa secara lugas menolak atau mendukung kebijakan impor. Karena kebijakan impor tidak memiliki keterlibatan langsung dengan Kementan.

“Sehingga kami tidak memiliki kewenangan atau legal standing untuk melakukan penolakan atas hal tersebut,” kata Syahrul.

Syahrul juga mengatakan, tidak berwenang atas permasalahan ketersediaan cadangan beras (iron stok). Menurut dia, saat ini Kementerian Pertanian fokus menyerap gabah petani di dalam negeri. Menurutnya, penyerapan gabah ini harus didahulukan terlebih dahulu.

Rencana impor beras juga sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah gubernur. Mereka tegas menolak rencana tersebut. Kebijakan itu dinilai akan menjatuhkan harga gabah saat para petani panen.

Meski banyak yang menolak, Menteri Perdagangan, M Lutfi tetap akan mengimpor beras. Dia menepis anggapan harga gabah anjlok lantaran rencana impor. Kata dia, pemerintah tetap menjamin harga beras dan gabah kering petani tidak turun dan tetap stabil.

“Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya. Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan,” kata Lutfi, kemarin.

Lutfi menyatakan, sejak awal pemerintah sama sekali tak berniat menjatuhkan harga beras petani, terutama saat petani sedang panen raya tiba. Sebaliknya, pemerintah merasa perlu menjaga kestabilan stok dan harga pangan, yang bisa saja dipermainkan oleh spekulan.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai, kebijakan impor ini telah menyakiti para petani karena momennya tidak tepat. Kata dia, idealnya impor dilakukan kira-kira di Agustus-September.

“Saat ini sedang panen raya. Pemerintah seharusnya lebih memfokuskan pengadaan dari dalam negeri,” sarannya, kemarin. [BCG]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories