Tak Ingin Wajah DPR Tercoreng Banggar: Batalkan Pengadaan Gorden Rumah Dinas Dewan

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp 43,5 miliar dibatalkan. Pembatalan proyek tersebut harus dilakukan lantaran hanya akan mencoreng citra DPR di mata masyarakat.

“Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp 43,5 miliar. Atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan,” kata Said, kemarin.

Politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga. Proses pengadaannya pun sebenarnya sudah memenuhi semua prosedur. Namun melihat kecenderungan publik terhadap pengadaan gorden ini, Said lebih sreg jika proses tender ini dibatalkan.

“Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR, alangkah baiknya jika tender Rp 43,5 miliar untuk gorden rumah jabatan anggota DPR itu dibatalkan saja,” tegasnya.

Senada, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai, proyek ini sebenarnya bukan hal yang urgent. Sebaliknya, pengadaan gorden ini malah membuat kinerja dewan buruk di mata masyarakat.

“Kinerja DPR itu melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengadaan gorden ini urusan Setjen DPR tapi isunya yang meluas mengganggu konsentrasi tugas utama dewan,” ungkap Jazuli.

Selain itu, lanjut dia, sebagian besar gorden rumah jabatan anggota dewan di Kalibata kondisinya masih bagus. Yang lebih penting dari itu, pengadaan gorden ini mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat.

Makanya, DPR sebagai wakil rakyat harus mendengar kritik tersebut. “Harus peka dan sensitif. Tidak perlu berpolemik, dibatalkan saja,” tutur Anggota DPR Dapil Banten ini.

Jazuli menuturkan, di tengah kondisi masyarakat yang sulit ekonomi akibat pandemi Covid-19, DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat. Anggaran untuk gorden rumah dinas DPR ini mesti dialihkan untuk rakyat, membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi.

“Maka tidak ada pilihan lain, tidak perlu berdebat, Fraksi PKS minta pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR ini dibatalkan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR ini. Berdasarkan informasi yang terdapat di laman Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) DPR, tender telah dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga Rp 43,5 miliar. [KAL]

]]> Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai Rp 43,5 miliar dibatalkan. Pembatalan proyek tersebut harus dilakukan lantaran hanya akan mencoreng citra DPR di mata masyarakat.

“Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp 43,5 miliar. Atas nama pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan,” kata Said, kemarin.

Politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga. Proses pengadaannya pun sebenarnya sudah memenuhi semua prosedur. Namun melihat kecenderungan publik terhadap pengadaan gorden ini, Said lebih sreg jika proses tender ini dibatalkan.

“Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR, alangkah baiknya jika tender Rp 43,5 miliar untuk gorden rumah jabatan anggota DPR itu dibatalkan saja,” tegasnya.

Senada, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai, proyek ini sebenarnya bukan hal yang urgent. Sebaliknya, pengadaan gorden ini malah membuat kinerja dewan buruk di mata masyarakat.

“Kinerja DPR itu melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengadaan gorden ini urusan Setjen DPR tapi isunya yang meluas mengganggu konsentrasi tugas utama dewan,” ungkap Jazuli.

Selain itu, lanjut dia, sebagian besar gorden rumah jabatan anggota dewan di Kalibata kondisinya masih bagus. Yang lebih penting dari itu, pengadaan gorden ini mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat.

Makanya, DPR sebagai wakil rakyat harus mendengar kritik tersebut. “Harus peka dan sensitif. Tidak perlu berpolemik, dibatalkan saja,” tutur Anggota DPR Dapil Banten ini.

Jazuli menuturkan, di tengah kondisi masyarakat yang sulit ekonomi akibat pandemi Covid-19, DPR harus mengutamakan kepentingan rakyat. Anggaran untuk gorden rumah dinas DPR ini mesti dialihkan untuk rakyat, membantu masyarakat yang kesulitan ekonomi.

“Maka tidak ada pilihan lain, tidak perlu berdebat, Fraksi PKS minta pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR ini dibatalkan,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR ini. Berdasarkan informasi yang terdapat di laman Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) DPR, tender telah dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga Rp 43,5 miliar. [KAL]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories