Tak Ajukan Eksepsi, Edhy Prabowo Yakin Dirinya Tak Bersalah

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo didakwa menerima 77 ribu dolar AS atau setara Rp 1,1 miliar dan Rp 24,6 miliar.

Uang itu terkait pemulusan proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) dan perusahaan-perusahaan eksportir lain. 

Usai mendengar dakwaan penuntut umum KPK, Edhy mengaku tidak bersalah. Meski begitu, dia menyatakan siap menjalani proses hukum yang menjeratnya.

“Saya dari awal ketika masuk sini saya tidak bersalah, cuma saya bertanggung jawab atas yang terjadi kementerian saya, saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya,” ujar Edhy, yang dihadirkan secara daring di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/4).

Dia berharap, Majelis Hakim nantinya dapat mengambil keputusan yang terbaik. “Sudah dibacakan, sudah didakwakan, sudah saya dengar, tinggal mohon doanya. Saya tinggal menghadapinya di persidangan nanti, saya berharap di pembuktianlah semua akan diambil keputusan yang terbaik,” tandasnya.

Senada, kuasa hukum Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo juga menyatakan, kliennya akan membuktikan dirinya tidak bersalah dalam agenda pemeriksaan saksi.

“Tadi baru pembacaan dakwaan. Nanti kita lihat di dalam pembuktian apakah benar itu terjadi demikian,” ucap Soesilo usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4).

Merespon dakwaan jaksa, Edhy dan tim kuasa hukum tak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Edhy memilih membuktikan tuduhan jaksa saat pembuktian.

“Saya kira teman-teman di penuntut umum sudah profesional dalam membuat teknis formal dakwaan, sehingga kami memandang dalam perkara ini tidak perlu diajukan keberatan atau eksepsi,” tandasnya. [BYU]

]]> Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo didakwa menerima 77 ribu dolar AS atau setara Rp 1,1 miliar dan Rp 24,6 miliar.

Uang itu terkait pemulusan proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) dan perusahaan-perusahaan eksportir lain. 

Usai mendengar dakwaan penuntut umum KPK, Edhy mengaku tidak bersalah. Meski begitu, dia menyatakan siap menjalani proses hukum yang menjeratnya.

“Saya dari awal ketika masuk sini saya tidak bersalah, cuma saya bertanggung jawab atas yang terjadi kementerian saya, saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya,” ujar Edhy, yang dihadirkan secara daring di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/4).

Dia berharap, Majelis Hakim nantinya dapat mengambil keputusan yang terbaik. “Sudah dibacakan, sudah didakwakan, sudah saya dengar, tinggal mohon doanya. Saya tinggal menghadapinya di persidangan nanti, saya berharap di pembuktianlah semua akan diambil keputusan yang terbaik,” tandasnya.

Senada, kuasa hukum Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo juga menyatakan, kliennya akan membuktikan dirinya tidak bersalah dalam agenda pemeriksaan saksi.

“Tadi baru pembacaan dakwaan. Nanti kita lihat di dalam pembuktian apakah benar itu terjadi demikian,” ucap Soesilo usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4).

Merespon dakwaan jaksa, Edhy dan tim kuasa hukum tak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Edhy memilih membuktikan tuduhan jaksa saat pembuktian.

“Saya kira teman-teman di penuntut umum sudah profesional dalam membuat teknis formal dakwaan, sehingga kami memandang dalam perkara ini tidak perlu diajukan keberatan atau eksepsi,” tandasnya. [BYU]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories