Tak Ajukan Banding, KPK Segera Eksekusi Nurdin Abdullah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Makassar terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

“Setelah kami pelajari seluruh pertimbangan majelis hakim ternyata, analisa hukum tim Jaksa KPK dalam surat tuntutannya telah diambil alih oleh majelis hakim sehingga KPK memutuskan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (6/12).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar memvonis Nurdin Abdullah dengan hukuman 5 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 350 ribu dolar Singapura (setara Rp 3,6 miliar) dan Rp 8,087 miliar.

Sedangkan eks Kasi Bina Marga Dinas PUTR Edy Rahmat, divonis 4 tahun penjara ditambah denga Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menjadi perantara penerima suap dari Agung Sucipto untuk Nurdin Abdullah. “Informasi yang kami terima, kedua terdakwa yang dimaksud telah menerima putusan tersebut,” imbuh jubir berlatarbelakang jaksa ini. 

Artinya, perkara atas nama Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat saat ini telah berkekuatan hukum tetap. “Berikutnya KPK akan melaksanakan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksud sementara perkembangan pelaksanaan putusan akan kami informasikan lebih lanjut,” ungkap Ali.

Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Nurdin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura (setara Rp 3,6 miliar) subsider 3 tahun penjara.

Majelis hakim juga menetapkan pencabutan hak Nurdin Abdullah untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Makassar terhadap Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

“Setelah kami pelajari seluruh pertimbangan majelis hakim ternyata, analisa hukum tim Jaksa KPK dalam surat tuntutannya telah diambil alih oleh majelis hakim sehingga KPK memutuskan tidak mengajukan upaya hukum atas putusan terdakwa Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Senin (6/12).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar memvonis Nurdin Abdullah dengan hukuman 5 tahun penjara plus denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 350 ribu dolar Singapura (setara Rp 3,6 miliar) dan Rp 8,087 miliar.

Sedangkan eks Kasi Bina Marga Dinas PUTR Edy Rahmat, divonis 4 tahun penjara ditambah denga Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menjadi perantara penerima suap dari Agung Sucipto untuk Nurdin Abdullah. “Informasi yang kami terima, kedua terdakwa yang dimaksud telah menerima putusan tersebut,” imbuh jubir berlatarbelakang jaksa ini. 

Artinya, perkara atas nama Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat saat ini telah berkekuatan hukum tetap. “Berikutnya KPK akan melaksanakan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksud sementara perkembangan pelaksanaan putusan akan kami informasikan lebih lanjut,” ungkap Ali.

Selain hukuman badan, majelis hakim juga mewajibkan Nurdin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura (setara Rp 3,6 miliar) subsider 3 tahun penjara.

Majelis hakim juga menetapkan pencabutan hak Nurdin Abdullah untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak selesai menjalani hukuman pidana. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories