Survei JSPI: Publik Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Tapi Ingin Ada Reshuffle Kabinet

Hasil survei Jaringan Survei Publik Indonesia (JSPI) menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Kabinet Indonesia Maju pada 2021 cukup tinggi.

“Mayoritas masyarakat merasa puas dengan perolehan persentase 60,3 persen. Sementara yang merasa sangat puas sebesar 10,4 persen, dan yang merasa biasa saja sebanyak 20,1 persen,” ujar Manajer Riset JSPI Yuyun Andriani, saat merilis hasil survei, Kamis (13/1).

Tapi menariknya, meski mayoritas masyarakat merasa puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi, mereka sepakat dilakukan reshuffle kabinet atau kocok ulang posisi para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Mereka yang setuju ada reshuffle di 2022 sebesar 53,7 persen, yang sangat setuju sebesar 4,5 persen, dan yang abstain sebesar 18,4 persen,” bebernya.

Pergantian itu tak lepas dari keinginan publik untuk merealisasikan harapan-harapannya kepada pemerintahan Jokowi-Maruf agar fokus pada sejumlah permasalahan. Di antaranya, penuntasan pandemi Covid-19 di tahun 2022 ini. Ada sebanyak 25,1 persen yang menginginkan hal ini. Sebab, pandemi berdampak kurang baik terhadap siklus kehidupan saat ini. 

Kemudian yang ingin agar sektor ketersediaan lapangan kerja diakomodir oleh pemerintah ada sebanyak 15,2 persen. Lalu, yang ingin agar korupsi dan pungli hilang di muka bumi nusantara sebanyak 10,7 persen, dan yang ingin agar pelayanan kesehatan bisa lebih baik di 2022 ada sebanyak 9,9 persen.

Selanjutnya, mereka yang ingin adanya alokasi bantuan sosial (bansos) lagi sebesar 8,7 persen, kemudahan yang ingin toleransi beragama lebih baik lagi sebanyak 6,6 persen, yang ingin penegakan hukum lebih baik lagi sebesar 6,2 persen, dan yang kebebasan berpendapat bisa menjadi fokus perbaikan pemerintah di 2022 ada sebanyak 5,5 persen.

“Sehingga diambil kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat ingin pemerintah fokus pada penuntasan pandemi Covid-19 dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat,” tutur Yuyun.

 

Harapan lain yang menjadi perhatian publik seperti tetap terjaganya toleransi beragama sebesar 6,6 persen, tegaknya kepastian hukum sebesar 6,2 persen, dan terakhir terkait demokrasi yaitu kebebasan berpendapat dengan 5,5 persen.

Survei ini diselenggarakan pada 9-21 Desember 2021 lalu di 34 Provinsi dengan melibatkan 1.520 responden yang masuk dalam kategori pemilik hak suara (the real voter) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Survei ini juga dilakukan melalui tatap muka langsung dengan menggunakan metodologi multistage random sampling yang memiliki margin of error (MoE) 2,5 persen.

Sementara itu, untuk latar belakang pemilih, mayoritas adalah tamatan SMA atau sederajat dengan pekerjaan petani, pedagang, peternak, dan kalangan buruh. Kemudian untuk latar belakang religiusitas, mayoritas beragama Islam dan dari etnis Jawa. [OKT]

]]> Hasil survei Jaringan Survei Publik Indonesia (JSPI) menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Kabinet Indonesia Maju pada 2021 cukup tinggi.

“Mayoritas masyarakat merasa puas dengan perolehan persentase 60,3 persen. Sementara yang merasa sangat puas sebesar 10,4 persen, dan yang merasa biasa saja sebanyak 20,1 persen,” ujar Manajer Riset JSPI Yuyun Andriani, saat merilis hasil survei, Kamis (13/1).

Tapi menariknya, meski mayoritas masyarakat merasa puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi, mereka sepakat dilakukan reshuffle kabinet atau kocok ulang posisi para menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Mereka yang setuju ada reshuffle di 2022 sebesar 53,7 persen, yang sangat setuju sebesar 4,5 persen, dan yang abstain sebesar 18,4 persen,” bebernya.

Pergantian itu tak lepas dari keinginan publik untuk merealisasikan harapan-harapannya kepada pemerintahan Jokowi-Maruf agar fokus pada sejumlah permasalahan. Di antaranya, penuntasan pandemi Covid-19 di tahun 2022 ini. Ada sebanyak 25,1 persen yang menginginkan hal ini. Sebab, pandemi berdampak kurang baik terhadap siklus kehidupan saat ini. 

Kemudian yang ingin agar sektor ketersediaan lapangan kerja diakomodir oleh pemerintah ada sebanyak 15,2 persen. Lalu, yang ingin agar korupsi dan pungli hilang di muka bumi nusantara sebanyak 10,7 persen, dan yang ingin agar pelayanan kesehatan bisa lebih baik di 2022 ada sebanyak 9,9 persen.

Selanjutnya, mereka yang ingin adanya alokasi bantuan sosial (bansos) lagi sebesar 8,7 persen, kemudahan yang ingin toleransi beragama lebih baik lagi sebanyak 6,6 persen, yang ingin penegakan hukum lebih baik lagi sebesar 6,2 persen, dan yang kebebasan berpendapat bisa menjadi fokus perbaikan pemerintah di 2022 ada sebanyak 5,5 persen.

“Sehingga diambil kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat ingin pemerintah fokus pada penuntasan pandemi Covid-19 dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat,” tutur Yuyun.

 

Harapan lain yang menjadi perhatian publik seperti tetap terjaganya toleransi beragama sebesar 6,6 persen, tegaknya kepastian hukum sebesar 6,2 persen, dan terakhir terkait demokrasi yaitu kebebasan berpendapat dengan 5,5 persen.

Survei ini diselenggarakan pada 9-21 Desember 2021 lalu di 34 Provinsi dengan melibatkan 1.520 responden yang masuk dalam kategori pemilik hak suara (the real voter) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Survei ini juga dilakukan melalui tatap muka langsung dengan menggunakan metodologi multistage random sampling yang memiliki margin of error (MoE) 2,5 persen.

Sementara itu, untuk latar belakang pemilih, mayoritas adalah tamatan SMA atau sederajat dengan pekerjaan petani, pedagang, peternak, dan kalangan buruh. Kemudian untuk latar belakang religiusitas, mayoritas beragama Islam dan dari etnis Jawa. [OKT]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories