Survei INFID, Warga dan LSM Kelimpungan Akibat Pandemi Covid-19 .

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dengan dukungan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melakukan sejumlah studi berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Studi yang dilakukan adalah survei warga secara nasional dengan 2.201 responden di 34 provinsi, bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI). Berikutnya studi terhadap 157 pimpinan organisasi masyarakat sipil (OMS) nasional dan daerah bekerja sama dengan Tempo Institute.

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyampaikan, kegiatan penelitian ini bertujuan memberikan masukan dari warga dan para pimpinan OMS kepada pemerintah.

“Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah respon Covid-19 dari tingkat terendah yaitu RT/RW, peran aktif pemerintah kabupaten/kota, dan peran OMS,” katanya dalam Webinar Nasional INFID, Kamis (4/2).

Tim peneliti dari INFID, Universitas Indonesia, dan Tempo Institute menemukan 71 persen responden tidak mengetahui nomor telepon untuk bertanya dan mengadu seputar layanan kesehatan pandemi Covid-19.

Temuan yang menarik adalah media online dan media sosial, sebanyak 55 persen, menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan untuk mengetahui protokol pencegahan dan penanganan Covid-19. Hal ini cukup memprihatinkan karena media sosial adalah salah satu sumber berita palsu yang menyebabkan disinformasi dan misinformasi.

Rekomendasi lain, tambah Sugeng, dari 89 persen responden survei, meminta agar bantuan barang sembako diubah menjadi bantuan tunai.

Selain itu, survei menunjukkan bahwa 72 persen OMS terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi Covid-19, di mana 23 persen OMS berada pada fase kritis, yang kemungkinannya mereka tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pendanaan pada pihak eksternal, dan biaya tambahan akibat pandemi. Berdasarkan isu area kerja, sektor toleransi 52 persen dan lingkungan 44 persen menjadi area kerja paling terdampak. OMS di Sumatera paling terpengaruh, diikuti OMS di kawasan Indonesia Timur yakni Bali, Nusa Tenggara, Papua.

INFID merekomendasikan, penting di masa mendatang untuk melibatkan aktor non-pemerintah dalam penanganan dan pemulihan Covid-19. OMS seharusnya masuk dalam kelompok terdampak dan menerima bantuan sosial Covid-19.

Mekanismenya tidak dalam bantuan langsung bagi OMS, tetapi mendorong pengadaan barang publik melalui mekanisme kemitraan antara pemerintah dan OMS. Misalnya, pemerintah memberikan peluang kepada keterlibatan OMS lokal untuk melakukan verifikasi data kemiskinan pemerintah, arau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data DTKS yang digunakan untuk bantuan sosial Covi-19, saat ini cenderung tertutup untuk pemantauan dan tidak selalu akurat. Data ini tentunya dapat diperbaiki dengan melibatkan OMS akar rumput dalam pemverifikasian data.

Direktur Kantor Ketangguhan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan USAID Indonesia, Walter Doetsch mengatakan, Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID mendukung lembaga-lembaga demokrasi Indonesia. Dia sangat yakin bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong demokratisasi dan pemerintahan yang lebih kuat. [OSP]

]]> .
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dengan dukungan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melakukan sejumlah studi berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Studi yang dilakukan adalah survei warga secara nasional dengan 2.201 responden di 34 provinsi, bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI). Berikutnya studi terhadap 157 pimpinan organisasi masyarakat sipil (OMS) nasional dan daerah bekerja sama dengan Tempo Institute.

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyampaikan, kegiatan penelitian ini bertujuan memberikan masukan dari warga dan para pimpinan OMS kepada pemerintah.

“Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah respon Covid-19 dari tingkat terendah yaitu RT/RW, peran aktif pemerintah kabupaten/kota, dan peran OMS,” katanya dalam Webinar Nasional INFID, Kamis (4/2).

Tim peneliti dari INFID, Universitas Indonesia, dan Tempo Institute menemukan 71 persen responden tidak mengetahui nomor telepon untuk bertanya dan mengadu seputar layanan kesehatan pandemi Covid-19.

Temuan yang menarik adalah media online dan media sosial, sebanyak 55 persen, menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan untuk mengetahui protokol pencegahan dan penanganan Covid-19. Hal ini cukup memprihatinkan karena media sosial adalah salah satu sumber berita palsu yang menyebabkan disinformasi dan misinformasi.

Rekomendasi lain, tambah Sugeng, dari 89 persen responden survei, meminta agar bantuan barang sembako diubah menjadi bantuan tunai.

Selain itu, survei menunjukkan bahwa 72 persen OMS terkena dampak negatif pada sektor keuangan akibat pandemi Covid-19, di mana 23 persen OMS berada pada fase kritis, yang kemungkinannya mereka tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama.

Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pendanaan pada pihak eksternal, dan biaya tambahan akibat pandemi. Berdasarkan isu area kerja, sektor toleransi 52 persen dan lingkungan 44 persen menjadi area kerja paling terdampak. OMS di Sumatera paling terpengaruh, diikuti OMS di kawasan Indonesia Timur yakni Bali, Nusa Tenggara, Papua.

INFID merekomendasikan, penting di masa mendatang untuk melibatkan aktor non-pemerintah dalam penanganan dan pemulihan Covid-19. OMS seharusnya masuk dalam kelompok terdampak dan menerima bantuan sosial Covid-19.

Mekanismenya tidak dalam bantuan langsung bagi OMS, tetapi mendorong pengadaan barang publik melalui mekanisme kemitraan antara pemerintah dan OMS. Misalnya, pemerintah memberikan peluang kepada keterlibatan OMS lokal untuk melakukan verifikasi data kemiskinan pemerintah, arau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Data DTKS yang digunakan untuk bantuan sosial Covi-19, saat ini cenderung tertutup untuk pemantauan dan tidak selalu akurat. Data ini tentunya dapat diperbaiki dengan melibatkan OMS akar rumput dalam pemverifikasian data.

Direktur Kantor Ketangguhan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan USAID Indonesia, Walter Doetsch mengatakan, Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID mendukung lembaga-lembaga demokrasi Indonesia. Dia sangat yakin bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong demokratisasi dan pemerintahan yang lebih kuat. [OSP]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories