Survei Indikator: 31 Persen Masyarakat Ragukan Keamanan Data Pribadi

Insiden peretasan yang dilakukan Bjorka, membobol sejumlah data milik pemerintah dan masyarakat, dinilai mengganggu persepsi publik terkait isu keamanan data pribadi.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyatakan masih ada masyarakat yang meragukan keamanan data pribadinya ketika didaftarkan di aplikasi digital.

“Dari temuan kami, ada 10,3 persen yang menilai keamanan data pribadinya tidak terjamin. Ada juga 31,3 persen yang ragu-ragu,” kata Bawono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (14/10).

Temuan tersebut diperoleh Indikator usai melakukan survei telepon dalam rentang 5-8 Agustus 2022, melibatkan 1.201 responden.

Survei tersebut bertajuk Persepsi Masyarakat Tentang Pemerataan Akses Digital di Indonesia. Di sisi lain, Bawono melanjutkan, jumlah masyarakat yang menganggap keamanan data pribadinya tetap terjamin jumlahnya masih tinggi.

Dalam kategori seluruh responden, jumlahnya mencapai 44,3 persen. Sementara kepada pengguna, angkanya kian meningkat, menjadi 50,7 persen.

Menurut Bawono, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) turut berdampak pada persepsi positif masyarakat.

Pasalnya, mayoritas masyarakat semakin percaya data pribadi akan terlindungi dengan pemberlakuan UU PDP. “Jumlahnya mencapai 61,4 persen,” ungkap Bawono.

Kendati demikian, dalam catatan Bawono, belum semua masyarakat mengetahui kehadiran UU PDP. Itu karena baru ada 75,1 persen yang mengetahui beleid baru tersebut.

“Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi terkait implementasi UU PDP, sehingga masyarakat tahu dan berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi,” imbau Bawono.

Pada catatan lain, survei Indikator turut memotret tingkat kepuasan publik terkait kerja pemerintah dalam mendorong akses pemerataan teknologi

. Menurut Bawono, mayoritas masyarakat menilai kerja pemerintah dalam mendorong pemerataan akses digital layak diapresiasi. Pasalnya, ada 50,1 persen yang memberikan persepsi positif.

Di sisi lain, Bawono melanjutkan, sebanyak 58 persen masyarakat juga menilai aplikasi digital sudah bisa dinikmati secara menyeluruh di Indonesia.

“Mayoritas warga (50,1 persen) mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mendorong dan mengakselerasi pemerataan akses teknologi, terutama dalam penggunaan aplikasi digital,” ungkap Bawono. ■

]]> Insiden peretasan yang dilakukan Bjorka, membobol sejumlah data milik pemerintah dan masyarakat, dinilai mengganggu persepsi publik terkait isu keamanan data pribadi.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyatakan masih ada masyarakat yang meragukan keamanan data pribadinya ketika didaftarkan di aplikasi digital.

“Dari temuan kami, ada 10,3 persen yang menilai keamanan data pribadinya tidak terjamin. Ada juga 31,3 persen yang ragu-ragu,” kata Bawono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (14/10).

Temuan tersebut diperoleh Indikator usai melakukan survei telepon dalam rentang 5-8 Agustus 2022, melibatkan 1.201 responden.

Survei tersebut bertajuk Persepsi Masyarakat Tentang Pemerataan Akses Digital di Indonesia. Di sisi lain, Bawono melanjutkan, jumlah masyarakat yang menganggap keamanan data pribadinya tetap terjamin jumlahnya masih tinggi.

Dalam kategori seluruh responden, jumlahnya mencapai 44,3 persen. Sementara kepada pengguna, angkanya kian meningkat, menjadi 50,7 persen.

Menurut Bawono, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) turut berdampak pada persepsi positif masyarakat.

Pasalnya, mayoritas masyarakat semakin percaya data pribadi akan terlindungi dengan pemberlakuan UU PDP. “Jumlahnya mencapai 61,4 persen,” ungkap Bawono.

Kendati demikian, dalam catatan Bawono, belum semua masyarakat mengetahui kehadiran UU PDP. Itu karena baru ada 75,1 persen yang mengetahui beleid baru tersebut.

“Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi terkait implementasi UU PDP, sehingga masyarakat tahu dan berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi,” imbau Bawono.

Pada catatan lain, survei Indikator turut memotret tingkat kepuasan publik terkait kerja pemerintah dalam mendorong akses pemerataan teknologi

. Menurut Bawono, mayoritas masyarakat menilai kerja pemerintah dalam mendorong pemerataan akses digital layak diapresiasi. Pasalnya, ada 50,1 persen yang memberikan persepsi positif.

Di sisi lain, Bawono melanjutkan, sebanyak 58 persen masyarakat juga menilai aplikasi digital sudah bisa dinikmati secara menyeluruh di Indonesia.

“Mayoritas warga (50,1 persen) mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mendorong dan mengakselerasi pemerataan akses teknologi, terutama dalam penggunaan aplikasi digital,” ungkap Bawono. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .