Supaya Nggak Jadi Bola Liar Jadwal Pemilu, Sosialisasikan!

Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum reda. Hal ini diikuti pula dengan penolakannya yang santer. Teranyar, datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Ide ini dianggap mengkhianati konstitusi.

“Konstitusi adalah amanah rakyat, jangan pernah khianati amanah itu,” tegas Presiden PKS Ahmad Syaikhu melalui keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sikap menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hasil Musyawarah Majelis Syuro VI PKS beberapa waktu lalu. Syaikhu mewanti-wanti, pengurus dan kader PKS jangan terbawa arus isu penundaan pemilu.

“Siapkan pemilu sesuai keputusan bersama 14 Februari 2024. Jangan berleha-leha dan mulai semua proses persiapannya. Jangan terlena dan terbuai karena isu yang melanggar konstitusi ini,” pintanya.

Anggota Komisi I DPR itu juga berpesan, wakil rakyat PKS wajib terus menyuarakan kegelisahan yang saat ini dialami akar rumput. “Supaya publik tahu kinerja kita, harus terus hadir,” pungkasnya.

Diketahui, di sela Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Surabaya, Rabu (30/3), PKS juga menerima aspirasi penolakan penundaan Pemilu dari kelompok masyarakat, serikat pekerja, kelompok kesenian, driver ojek daring, dan nelayan. “Kami harapkan PKS bisa ketegasan,” kata Zulkhair, perwakilan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jatim.

Serupa, pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus menilai, harus ada partai yang berani menolak keras wacana ini. Dia pun meminta PKS juga konsisten menyuarakan penolakan ini. “Saya mewakili seluruh driver ojol menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode,” timpal perwakilan Ojol.

 

Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsy menerima aspirasi yang disampaikan secara lugas, tegas, dan jelas oleh perwakilan masyarakat. “Aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan dan didengar. PKS tegak lurus dengan konstitusi,” tuturnya.

Senada, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tegas menyatakan, jadwal Pemilu yang telah disepakati, tak bisa asal ubah, apalagi diundur sampai bertahun-tahun. “Nggak boleh suka-suka. Sebab sudah diatur dalam konstitusi, dan disepakati para penyelenggara negara,” kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini menjelaskan, Pemilu sebagai wahana untuk memilih pemimpin, baik eksekutif, legislatif, sudah diatur kurun waktunya dalam konstitusi. Aturan konstitusi ini mengikat. Supaya proses peralihan kekuasaan berlangsung damai dan beradab.

Ferry lantas memaparkan pasal yang menegaskan soal waktu Pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7a hasil amandemen menegaskan, presiden dan wakil presiden dipilih satu kali, dan bisa dipilih kembali satu kali. Hal itu juga ditegaskan kembali dalam Pasal 22e bahwa Pemilu dilaksanakan secara luberjurdil dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

“Artinya, sekali lagi, pemilu itu waktunya betul-betul tegas. Presiden dan kepala daaerah harus dipilih langsung, dua putaran saja,” tegas Ferry.

Kemudian terkait alasan konteks penyelenggaraan. KPU sebagai lembaga penyelenggara negara sudah menetapkan bahwa 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara. “Mau tidak mau, wajib menganggarkan untuk melaksanakan Pemilu 2024,” ungkapnya.

Ferry pun menyebut, wacana penundaan pemilu memang bola liar yang terus bergulir. Dia ingin masyarakat tak terkecoh dan terus mengawal isu ini. [FAQ]

]]> Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum reda. Hal ini diikuti pula dengan penolakannya yang santer. Teranyar, datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Ide ini dianggap mengkhianati konstitusi.

“Konstitusi adalah amanah rakyat, jangan pernah khianati amanah itu,” tegas Presiden PKS Ahmad Syaikhu melalui keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sikap menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan hasil Musyawarah Majelis Syuro VI PKS beberapa waktu lalu. Syaikhu mewanti-wanti, pengurus dan kader PKS jangan terbawa arus isu penundaan pemilu.

“Siapkan pemilu sesuai keputusan bersama 14 Februari 2024. Jangan berleha-leha dan mulai semua proses persiapannya. Jangan terlena dan terbuai karena isu yang melanggar konstitusi ini,” pintanya.

Anggota Komisi I DPR itu juga berpesan, wakil rakyat PKS wajib terus menyuarakan kegelisahan yang saat ini dialami akar rumput. “Supaya publik tahu kinerja kita, harus terus hadir,” pungkasnya.

Diketahui, di sela Bimbingan Teknis Anggota Legislatif PKS Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di Surabaya, Rabu (30/3), PKS juga menerima aspirasi penolakan penundaan Pemilu dari kelompok masyarakat, serikat pekerja, kelompok kesenian, driver ojek daring, dan nelayan. “Kami harapkan PKS bisa ketegasan,” kata Zulkhair, perwakilan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jatim.

Serupa, pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus menilai, harus ada partai yang berani menolak keras wacana ini. Dia pun meminta PKS juga konsisten menyuarakan penolakan ini. “Saya mewakili seluruh driver ojol menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode,” timpal perwakilan Ojol.

 

Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsy menerima aspirasi yang disampaikan secara lugas, tegas, dan jelas oleh perwakilan masyarakat. “Aspirasi ini adalah amanah yang harus diperjuangkan dan didengar. PKS tegak lurus dengan konstitusi,” tuturnya.

Senada, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tegas menyatakan, jadwal Pemilu yang telah disepakati, tak bisa asal ubah, apalagi diundur sampai bertahun-tahun. “Nggak boleh suka-suka. Sebab sudah diatur dalam konstitusi, dan disepakati para penyelenggara negara,” kata Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini menjelaskan, Pemilu sebagai wahana untuk memilih pemimpin, baik eksekutif, legislatif, sudah diatur kurun waktunya dalam konstitusi. Aturan konstitusi ini mengikat. Supaya proses peralihan kekuasaan berlangsung damai dan beradab.

Ferry lantas memaparkan pasal yang menegaskan soal waktu Pemilu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7a hasil amandemen menegaskan, presiden dan wakil presiden dipilih satu kali, dan bisa dipilih kembali satu kali. Hal itu juga ditegaskan kembali dalam Pasal 22e bahwa Pemilu dilaksanakan secara luberjurdil dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

“Artinya, sekali lagi, pemilu itu waktunya betul-betul tegas. Presiden dan kepala daaerah harus dipilih langsung, dua putaran saja,” tegas Ferry.

Kemudian terkait alasan konteks penyelenggaraan. KPU sebagai lembaga penyelenggara negara sudah menetapkan bahwa 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara. “Mau tidak mau, wajib menganggarkan untuk melaksanakan Pemilu 2024,” ungkapnya.

Ferry pun menyebut, wacana penundaan pemilu memang bola liar yang terus bergulir. Dia ingin masyarakat tak terkecoh dan terus mengawal isu ini. [FAQ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories