Supaya Masyarakat Tidak Abai Epidemiolog: PPKM Tetap Perlu, Minimal Level 1

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mendukung langkah pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dia menilai, memang idealnya pemerintah tetap memberlakukan kebijakan PPKM, setidaknya di level 1.

“Kenapa? Untuk menjaga kewaspadaan saja bahwa situasi masih pandemi, supaya masyarakatnya nggak abai, pemerintahnya juga nggak abai, baik daerah maupun pusat,’ ujar Dicky kepada RM.id, Senin (9/5).

Toh, kata dia, dalam PPKM level 1, semua aktivitas tetap bisa dilakukan. “Relatif longgar sekali kan sebetulnya,” imbuhnya.

Apabila kelak PPKM tidak diperpanjang, Dicky menyebut, pemerintah harus memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Misalnya, per minggu. Sebab, situasi masih dinamis.

“Bagaimana pun PPKM itu melekat pada situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini. PPKM diperlukan sebagai payung,” ungkap Dicky.

Jangan sampai juga, pencabutan PPKM menyebabkan hal lain jadi diabaikan. Misalnya, deteksi dini dan vaksinasi. “Ini jangan sampai terjadi,” tandasnya.

Senada, mantan Direktur World Health Organization (WHO) Prof Tjandra Yoga Aditama menilai, perpanjangan PPKM sudah tepat.

“Asal evaluasi ketat dan jumlah tes dijaga cukup tinggi agar tahu bagaimana situasi sebenarnya di masyarakat,” ujarnya, kepada RM.id.

 

Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKUI) itu menyatakan, kemungkinan kenaikan kasus Covid-19 pasca Lebaran masih ada. Tapi, dia memprediksi, kenaikannya tidak akan terlalu tinggi.

“Kecuali kalau ada varian baru. Yang jelas, sekarang kita tunggu dulu tentang ada tidaknya dampak mudik pada kenaikan kasus,” tutur Prof Tjandra. [OKT]

]]> Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mendukung langkah pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dia menilai, memang idealnya pemerintah tetap memberlakukan kebijakan PPKM, setidaknya di level 1.

“Kenapa? Untuk menjaga kewaspadaan saja bahwa situasi masih pandemi, supaya masyarakatnya nggak abai, pemerintahnya juga nggak abai, baik daerah maupun pusat,’ ujar Dicky kepada RM.id, Senin (9/5).

Toh, kata dia, dalam PPKM level 1, semua aktivitas tetap bisa dilakukan. “Relatif longgar sekali kan sebetulnya,” imbuhnya.

Apabila kelak PPKM tidak diperpanjang, Dicky menyebut, pemerintah harus memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Misalnya, per minggu. Sebab, situasi masih dinamis.

“Bagaimana pun PPKM itu melekat pada situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini. PPKM diperlukan sebagai payung,” ungkap Dicky.

Jangan sampai juga, pencabutan PPKM menyebabkan hal lain jadi diabaikan. Misalnya, deteksi dini dan vaksinasi. “Ini jangan sampai terjadi,” tandasnya.

Senada, mantan Direktur World Health Organization (WHO) Prof Tjandra Yoga Aditama menilai, perpanjangan PPKM sudah tepat.

“Asal evaluasi ketat dan jumlah tes dijaga cukup tinggi agar tahu bagaimana situasi sebenarnya di masyarakat,” ujarnya, kepada RM.id.

 

Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKUI) itu menyatakan, kemungkinan kenaikan kasus Covid-19 pasca Lebaran masih ada. Tapi, dia memprediksi, kenaikannya tidak akan terlalu tinggi.

“Kecuali kalau ada varian baru. Yang jelas, sekarang kita tunggu dulu tentang ada tidaknya dampak mudik pada kenaikan kasus,” tutur Prof Tjandra. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories