Supaya Berjalan Maksimal, PPKM Mikro Kudu Ada Evaluasi
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sedang berlangsung saat ini harus terus dievaluasi. Pasalnya, PPKM ini belum memiliki dampak yang disignifikan.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mengatakan, Pemerintah tidak memiliki kejelasan dari indikator dalam menerapkan PPKM Mikro. Padahal, itu sangat dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan sebuah kebijakan.
“Kalau menurut kami, definisi PPKM saat ini nggak jelas indikatornya,” ucap Kurniasih kepada Rakyat Merdeka, Rabu (17/2).
Dia juga menyoroti persoalan acara masyarakat yang masih berlangsung seperti pernikahan. Bahkan, liburan di akhir pekan atau libur panjang.
Dia menjelaskan, Pemerintah tidak memberikan opsi pilihan juga kepada masyarakat ketika memang ingin melakukan suatu peringatan hari raya atau liburan yang tidak membahayakan.
“Itu harusnya dipersiapkan semuanya. Misalnya, pembatasan mobil keluar atau upaya-upaya lainnya. Ini kan tidak jelas definisi PPKM ini apa,” katanya.
Selain itu, dia menyinggung penerapan kebijakan yang sering berganti-ganti sejak awal pandemi. Meski berganti-ganti, kata Kurniasih, indikator dari setiap kebijakan tidak jelas.
“Mulai dari PSBB, New Normal, PSBB, PPKM dan PPKM Mikro. Ini dalam satu semester saja sudah ganti nama, berubah terus. Belum sampai satu tahun sudah berubah-ubah terus kebijakannya tanpa indikator yang jelas, tanpa Implementasi yang tegas. Jadi belum ada kesamaan persepsi dengan harapan Pemerintah dengan masyarakat,” jelasnya. [NNM]
]]> Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sedang berlangsung saat ini harus terus dievaluasi. Pasalnya, PPKM ini belum memiliki dampak yang disignifikan.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mengatakan, Pemerintah tidak memiliki kejelasan dari indikator dalam menerapkan PPKM Mikro. Padahal, itu sangat dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan sebuah kebijakan.
“Kalau menurut kami, definisi PPKM saat ini nggak jelas indikatornya,” ucap Kurniasih kepada Rakyat Merdeka, Rabu (17/2).
Dia juga menyoroti persoalan acara masyarakat yang masih berlangsung seperti pernikahan. Bahkan, liburan di akhir pekan atau libur panjang.
Dia menjelaskan, Pemerintah tidak memberikan opsi pilihan juga kepada masyarakat ketika memang ingin melakukan suatu peringatan hari raya atau liburan yang tidak membahayakan.
“Itu harusnya dipersiapkan semuanya. Misalnya, pembatasan mobil keluar atau upaya-upaya lainnya. Ini kan tidak jelas definisi PPKM ini apa,” katanya.
Selain itu, dia menyinggung penerapan kebijakan yang sering berganti-ganti sejak awal pandemi. Meski berganti-ganti, kata Kurniasih, indikator dari setiap kebijakan tidak jelas.
“Mulai dari PSBB, New Normal, PSBB, PPKM dan PPKM Mikro. Ini dalam satu semester saja sudah ganti nama, berubah terus. Belum sampai satu tahun sudah berubah-ubah terus kebijakannya tanpa indikator yang jelas, tanpa Implementasi yang tegas. Jadi belum ada kesamaan persepsi dengan harapan Pemerintah dengan masyarakat,” jelasnya. [NNM]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .