Sunaryanta, Bupati Gunungkidul Dukung Larangan Mudik Bagi Perantau

Bupati Gunungkidul, Daerah Instimewa Yogyakarta (DIY), Sunaryanta, mendukung kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik Idul Fitri atau Lebaran untuk memutus mata rantai Covid-19.

Sebagai wujud kesungguhannya, dia mengaku, segera berkoordinasi dengan komunitas perantau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul akan berkoordinasi dengan komunitas perantau seperti IKG (Ikatan Keluarga Gunungkidul), dan komunitas lain untuk mengajak anggotanya mematuhi larangan mudik. Apa lagi, warga kelahiran Gunungkidul di perantauan cukup banyak, diperkirakan mencapai puluhan ribu.

“Kalau pemerintah melarang, ya ikuti larangan itu. Kita jangan mengatur sendiri,” ujarnya, Selasa (30/3).

Sunaryanta pun meminta masyarakat Gunungkidul di perantauan untuk bersabar karena saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Sementara pemerintah sedang mengupayakan agar penyebaran virus bisa terkendali.

Menurut pemenang Pilkada 2020 ini, para perantau harus bisa menjaga keluarganya di perantauan dan kampung halaman. Semua warga harus sehat dan terhindar dari Corona.

Dia juga yakin kebijakan larangan mudik dibuat pemerintah pusat dengan pertimbangan matang dan demi kebaikan masyarakat di masa pandemi Covid-19. “Bersabar saja (untuk tidak mudik). Yang penting sehat,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul Wahyu Nugroho mengatakan akan menunggu instruksi resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY soal larangan mudik Lebaran 2021.

Diakuinya, setiap tahun ada puluhan ribu warga pulang kampung ke Gunungkidul menjelang Lebaran. “Saat belum pandemi, ya bisa puluhan ribu warga mudik. Tapi kalau warga di perantauan, ya lebih banyak,” jelasnya.

Tahun lalu, saat awal pandemi, Dishub bersama Polres Gunungkidul mem buat sistem penyekatan. Posko-posko pun didirikan di jalur utama di perbatasan kabupaten. Jika ada kendaraan dari luar daerah, maka di arahkan putar balik. “Tahun ini kita masih menunggu instruksi,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berupaya menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat pada masa libur Lebaran tahun ini. Hal itu jadi alasan pemerintah mengumumkan larangan mudik lebih awal.

“Kenapa mudik dilarang? Pengalaman tahun lalu karena larangan mudik Lebaran terlambat, yang mudik itu besar,” ujar Wapres, KH Ma’ruf Amin.

Menurutnya, pemerin tah memprediksi lonjakan kasus akan kembali terjadi bila mudik Lebaran diperbolehkan. Padahal, Indonesia tengah berupa ya mengendalikan kasus Covid-19. “Kita sekarang ini tidak boleh terlalu euforia bahwa (penularan Covid#19) ini sudah turun. Kalau tidak, bisa naik seperti di negara-negara lain. Khusus Lebaran ini potensinya besar sekali, jadi (mudik) itu dilarang,” tandasnya. [SSL]

]]> Bupati Gunungkidul, Daerah Instimewa Yogyakarta (DIY), Sunaryanta, mendukung kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik Idul Fitri atau Lebaran untuk memutus mata rantai Covid-19.

Sebagai wujud kesungguhannya, dia mengaku, segera berkoordinasi dengan komunitas perantau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul akan berkoordinasi dengan komunitas perantau seperti IKG (Ikatan Keluarga Gunungkidul), dan komunitas lain untuk mengajak anggotanya mematuhi larangan mudik. Apa lagi, warga kelahiran Gunungkidul di perantauan cukup banyak, diperkirakan mencapai puluhan ribu.

“Kalau pemerintah melarang, ya ikuti larangan itu. Kita jangan mengatur sendiri,” ujarnya, Selasa (30/3).

Sunaryanta pun meminta masyarakat Gunungkidul di perantauan untuk bersabar karena saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Sementara pemerintah sedang mengupayakan agar penyebaran virus bisa terkendali.

Menurut pemenang Pilkada 2020 ini, para perantau harus bisa menjaga keluarganya di perantauan dan kampung halaman. Semua warga harus sehat dan terhindar dari Corona.

Dia juga yakin kebijakan larangan mudik dibuat pemerintah pusat dengan pertimbangan matang dan demi kebaikan masyarakat di masa pandemi Covid-19. “Bersabar saja (untuk tidak mudik). Yang penting sehat,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul Wahyu Nugroho mengatakan akan menunggu instruksi resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY soal larangan mudik Lebaran 2021.

Diakuinya, setiap tahun ada puluhan ribu warga pulang kampung ke Gunungkidul menjelang Lebaran. “Saat belum pandemi, ya bisa puluhan ribu warga mudik. Tapi kalau warga di perantauan, ya lebih banyak,” jelasnya.

Tahun lalu, saat awal pandemi, Dishub bersama Polres Gunungkidul mem buat sistem penyekatan. Posko-posko pun didirikan di jalur utama di perbatasan kabupaten. Jika ada kendaraan dari luar daerah, maka di arahkan putar balik. “Tahun ini kita masih menunggu instruksi,” jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berupaya menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat pada masa libur Lebaran tahun ini. Hal itu jadi alasan pemerintah mengumumkan larangan mudik lebih awal.

“Kenapa mudik dilarang? Pengalaman tahun lalu karena larangan mudik Lebaran terlambat, yang mudik itu besar,” ujar Wapres, KH Ma’ruf Amin.

Menurutnya, pemerin tah memprediksi lonjakan kasus akan kembali terjadi bila mudik Lebaran diperbolehkan. Padahal, Indonesia tengah berupa ya mengendalikan kasus Covid-19. “Kita sekarang ini tidak boleh terlalu euforia bahwa (penularan Covid#19) ini sudah turun. Kalau tidak, bisa naik seperti di negara-negara lain. Khusus Lebaran ini potensinya besar sekali, jadi (mudik) itu dilarang,” tandasnya. [SSL]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories