Sudirman: Politik Itu Bukan Karier, Tapi Keterpanggilan .

Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said, baru-baru ini menggelar program pengembangan kepemimpinan untuk kaum muda dengan tajuk “Tri-Sectors Leadership Bothcamp (TLSB)”. Sejumlah tokoh diundang untuk memberikan materi dalam program tersebut. Apa tujuan program tersebut, dan apa pandangannya terhadap situasi kepemimpinan di Indonesia?

Bagaimana menurut Anda kepemimpinan bangsa saat ini?

Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar, majemuk, dan memiliki kompleksitas tinggi untuk mengurusnya.  76 tahun merdeka, bangsa kita mengalami perjalanan yang cukup panjang, berkali-kali menghadapi tantangan dan melewati krisis. Kita bersyukur, sejauh ini bisa melewati masa-masa sulit itu. Setiap krisis, pada dasarnya adalah ujian bagi kepemimpinan (kolektif) bangsa kita. Bila kita ingin mencapai tujuan kemerdekaan sebagaimana ditulis dalam pembukaan konstitusi kita, Indonesia memerlukan sejumlah besar pemimpin berkualitas; pemimpin yang kuat dalam integritas, memiliki kompetensi dan wawasan yang memadai, dan komitmen kuat dalam memajukan bangsanya.

Anda sering menggagas berbagai gerakan sosial, seperti Forum Solidaritas Kemanusiaan, Gerakan Pulih Bersama, atau Forum Indonesia Damai di tahun 2000-an, apa tujuannya?

Setiap inisiatif adalah persemaian subur bagi lahirnya para pemimpin. Gerakan sosial yang tidak berbasis otoritas formal, sejak dahulu telah melahirkan pemimpin (sejati); pribadi yang mampu menggerakkan perubahan lingkungan meskipun tidak memiliki kekuasaan dan uang. Lihat saja gerakan kebangkitan nasional 1908, gerakan sumpah pemuda 1928, perjuangan kemerdekaan menuju 1945, dan seterusnya, adalah gerakan sosial yang melahirkan pemimpin besar. Karena itu masyarakat sipil sering menjadi sarana persemaian alternatif dari kepemimpinan nasional. Gerakan-gerakan sosial, di samping harus mencapai tujuan pendiriannya, melayani masyarakat, juga harus didorong untuk melahirkan banyak pemimpin di berbagai level, di berbagai lapangan kehidupan. 

Saat ini Anda menjabat sebagai Sekjen PMI, padahal sebelumnya anda bergelut dalam industri tambang, senjata, audit, hingga Menteri ESDM, kenapa bisa banting stir begitu?

Sebenarnya, tidak ada istilah banting stir. Bidangnya memang terlihat berbeda-beda, tapi temanya kan sama, yaitu melayani masyarakat. Bekerja di pemerintahan, BUMN, BUMD dan lembaga-lembaga sosial, pada dasarnya adalah berperan sebagai pelayan masyarakat (public servant). Perjalanan saya sejak lulus kuliah yang dibiayai negara, tidak pernah lepas dari peran itu. Sesekali memang bekerja di swasta, tapi selalu saja saya terpanggil kembali ke public services, seperti sekarang ini.

Kembali tentang kepemimpinan, kabarnya Anda menginisiasi program kepemimpinan untuk milenial, bisa diceritakan?

Iya, benar. Sebagai Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), saya baru saja meluncurkan program pengembangan kepemimpinan untuk kawan-kawan muda dari tiga sektor. Mereka para profesional korporasi, pemerintahan, dan para penggerak organisasi sosial kemasyarakatan. Program ini diberi nama: Tri-Sector Leadership Bothcamp (TLSB). Sengaja para pemimpin muda dari tiga pilar ini dikumpulkan agar mereka saling belajar dan menjalin persahabatan, agar pada waktunya dapat bersinergi. Sesuai dengan tujuannya, kami mengundang sejumlah tokoh dari pemerintahan, dunia usaha, dan akademisi untuk memberi materi. Ketua Umum Kadin, Pak Arsjad Rasjid, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, sejumlah Direksi BUMN dan BUMD, dan tokoh-tokoh gerakan sosial telah bersedia untuk hadir. Program ini akan berlangsung selama enam bulan ke depan. 

 

Dari jejak digital yang terekam oleh publik, tampaknya Anda juga sering menginisiasi program-program kepemimpinan semacam itu. Apa yang ingin dihasilkan?

Ini sebenarnya kebiasaan saya sejak dulu, terus membangun persemaian bagi pemimpin masa depan. Di ESDM, kami merintis program Patriot Energi, saya terlibat dalam pembentukan Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) ketika di Indika, di Pertamina menjadi dapur dari Transformation Leadership Engine (TLE), di Petrosea, saya membangun Petrosea Academy. Sewaktu mengurus Masyarakat Transparansi Indonesia, kami menyelenggarakan program Leadership for Good Governance (LGG) untuk para aktivis gerakan anti korupsi. Di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kami mewajibkan anggota profesi untuk meng-update terus menerus pengetahuannya melalui program Continuing Professional Education (CPE). Benang merah dari semuanya adalah satu: investasi di bidang human capital, dan leadership development. Keterampilan kepemimpinan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apa pun.

Menurut Anda, bagaimana kinerja partai politik dalam mencetak pemimpin untuk Indonesia?

Sebagai otokritik pada demokrasi kita, harus kita katakan bahwa partai politik belum berperan banyak sebagai “pabrik” pemimpin politik kita. Kebanyakan partai politik masih memiliki kultur feodal, dan sumber rekrutmen pemimpinnya terbatas pada kekerabatan dan hubungan asal-usul di masa lalu. Partai yang cukup terbuka juga belum berorientasi pada integritas dan kompetensi sebagai kriteria utama dalam merekrut dan mempromosikan pemimpin politik. Popularitas masih megalahkan kapasitas dan integritas. Dalam kultur begini, jangan harap talenta terbaik bisa masuk dalam sistem politik kita, yang sudah di dalam pun bisa dikalahkan oleh kekerabatan dan budaya politik uang. Patut disayangkan, demokrasi kita sedang mengalami krisis substansi dan krisis kepemimpinan sejati. Kalau Indonesia mau kuat, partai politik harus mampu merekrut, menghasilkan, dan mempromosikan talenta pemimpin bangsa yang memiliki kapasitas moral, intelektual, dan manajerial. Pekerjaan rumah kita masih banyak.

Anda bekerja sama dengan Presiden Jokowi, mantan Wapres Jusuf Kalla, dan juga Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anda, siapa yang memiliki gaya kepemimpinan terbaik?

Setiap pemimpin punya gaya, punya kelebihan, dan punya kekurangan. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang lebih baik dari yang lain. Dari interaksi dengan para tokoh dan pemimpin, saya terus mengambil pelajaran, baik dari kelebihan maupun dari kekurangan mereka. Waktu yang nanti membuktikan apakah figur tertentu, memang pas untuk momentum tertentu. 

Apakah Anda tidak memiliki hasrat kembali ke politik? Misalnya, berpasangan dengan Gibran, Wali Kota Solo dalam Pilkada Jateng di 2024 kelak?

Politik dengan “p” kecil, seperti berkompetisi, politik kepartaian, sementara ini, saya libur dulu. Tapi, politik dengan “P” besar, terus mengikuti situasi kenegaraan dan kebangsaan, harus terus dilakukan oleh setiap warga terdidik. Saya memandang, politik itu bukan pekerjaan atau karir, tetapi panggilan. Karier dan pekerjaan kan ada pensiunnya, keterpanggilan untuk menjadi pelayan publik bisa kapan saja. Pesan para senior, orang-orang bijak kepada saya: “Kamu boleh merasa terpanggil untuk suatu jabatan publik, tapi jangan pernah ingin”. Orang terpanggil boleh bersiap, tapi orang yang ingin sering tersesat menghalalkan segala cara. 

Apa saran Anda supaya Indonesia terus memiliki sosok terbaik sebagai pemimpin?

Jangan berhenti memproduksi pemimpin, karena Indonesia membutuhkan banyak sekali pemimpin berkualitas. Caranya, perbanyak inisiatif yang menumbuhkan jiwa dan ketrampilan memimpin. Pendidikan, pelatihan, mentoring, gerakan sosial harus diperbanyak. Komunitas yang merupakan persemaian calon-calon pemimpin harus diperbanyak. Tetapi di atas semuanya, kepemimpinan adalah soal perilaku, bukan posisi atau pangkat. Akan semakin baik bila para pemimpin formal menampilkan nilai-nilai luhur: jujur, tidak korupsi, rela berkorban, berinisiatif, dan terus menjadi pelayan masyarakat. Sikap-sikap ini akan menjadi teladan bagi generasi mendatang, untuk melahirkan sebanyak mungkin pemimpin sejati, bukan sekedar penguasa. [RCH]

]]> .
Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said, baru-baru ini menggelar program pengembangan kepemimpinan untuk kaum muda dengan tajuk “Tri-Sectors Leadership Bothcamp (TLSB)”. Sejumlah tokoh diundang untuk memberikan materi dalam program tersebut. Apa tujuan program tersebut, dan apa pandangannya terhadap situasi kepemimpinan di Indonesia?

Bagaimana menurut Anda kepemimpinan bangsa saat ini?

Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar, majemuk, dan memiliki kompleksitas tinggi untuk mengurusnya.  76 tahun merdeka, bangsa kita mengalami perjalanan yang cukup panjang, berkali-kali menghadapi tantangan dan melewati krisis. Kita bersyukur, sejauh ini bisa melewati masa-masa sulit itu. Setiap krisis, pada dasarnya adalah ujian bagi kepemimpinan (kolektif) bangsa kita. Bila kita ingin mencapai tujuan kemerdekaan sebagaimana ditulis dalam pembukaan konstitusi kita, Indonesia memerlukan sejumlah besar pemimpin berkualitas; pemimpin yang kuat dalam integritas, memiliki kompetensi dan wawasan yang memadai, dan komitmen kuat dalam memajukan bangsanya.

Anda sering menggagas berbagai gerakan sosial, seperti Forum Solidaritas Kemanusiaan, Gerakan Pulih Bersama, atau Forum Indonesia Damai di tahun 2000-an, apa tujuannya?

Setiap inisiatif adalah persemaian subur bagi lahirnya para pemimpin. Gerakan sosial yang tidak berbasis otoritas formal, sejak dahulu telah melahirkan pemimpin (sejati); pribadi yang mampu menggerakkan perubahan lingkungan meskipun tidak memiliki kekuasaan dan uang. Lihat saja gerakan kebangkitan nasional 1908, gerakan sumpah pemuda 1928, perjuangan kemerdekaan menuju 1945, dan seterusnya, adalah gerakan sosial yang melahirkan pemimpin besar. Karena itu masyarakat sipil sering menjadi sarana persemaian alternatif dari kepemimpinan nasional. Gerakan-gerakan sosial, di samping harus mencapai tujuan pendiriannya, melayani masyarakat, juga harus didorong untuk melahirkan banyak pemimpin di berbagai level, di berbagai lapangan kehidupan. 

Saat ini Anda menjabat sebagai Sekjen PMI, padahal sebelumnya anda bergelut dalam industri tambang, senjata, audit, hingga Menteri ESDM, kenapa bisa banting stir begitu?

Sebenarnya, tidak ada istilah banting stir. Bidangnya memang terlihat berbeda-beda, tapi temanya kan sama, yaitu melayani masyarakat. Bekerja di pemerintahan, BUMN, BUMD dan lembaga-lembaga sosial, pada dasarnya adalah berperan sebagai pelayan masyarakat (public servant). Perjalanan saya sejak lulus kuliah yang dibiayai negara, tidak pernah lepas dari peran itu. Sesekali memang bekerja di swasta, tapi selalu saja saya terpanggil kembali ke public services, seperti sekarang ini.

Kembali tentang kepemimpinan, kabarnya Anda menginisiasi program kepemimpinan untuk milenial, bisa diceritakan?

Iya, benar. Sebagai Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), saya baru saja meluncurkan program pengembangan kepemimpinan untuk kawan-kawan muda dari tiga sektor. Mereka para profesional korporasi, pemerintahan, dan para penggerak organisasi sosial kemasyarakatan. Program ini diberi nama: Tri-Sector Leadership Bothcamp (TLSB). Sengaja para pemimpin muda dari tiga pilar ini dikumpulkan agar mereka saling belajar dan menjalin persahabatan, agar pada waktunya dapat bersinergi. Sesuai dengan tujuannya, kami mengundang sejumlah tokoh dari pemerintahan, dunia usaha, dan akademisi untuk memberi materi. Ketua Umum Kadin, Pak Arsjad Rasjid, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, sejumlah Direksi BUMN dan BUMD, dan tokoh-tokoh gerakan sosial telah bersedia untuk hadir. Program ini akan berlangsung selama enam bulan ke depan. 

 

Dari jejak digital yang terekam oleh publik, tampaknya Anda juga sering menginisiasi program-program kepemimpinan semacam itu. Apa yang ingin dihasilkan?

Ini sebenarnya kebiasaan saya sejak dulu, terus membangun persemaian bagi pemimpin masa depan. Di ESDM, kami merintis program Patriot Energi, saya terlibat dalam pembentukan Gerakan Indonesia Mengajar (GIM) ketika di Indika, di Pertamina menjadi dapur dari Transformation Leadership Engine (TLE), di Petrosea, saya membangun Petrosea Academy. Sewaktu mengurus Masyarakat Transparansi Indonesia, kami menyelenggarakan program Leadership for Good Governance (LGG) untuk para aktivis gerakan anti korupsi. Di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kami mewajibkan anggota profesi untuk meng-update terus menerus pengetahuannya melalui program Continuing Professional Education (CPE). Benang merah dari semuanya adalah satu: investasi di bidang human capital, dan leadership development. Keterampilan kepemimpinan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apa pun.

Menurut Anda, bagaimana kinerja partai politik dalam mencetak pemimpin untuk Indonesia?

Sebagai otokritik pada demokrasi kita, harus kita katakan bahwa partai politik belum berperan banyak sebagai “pabrik” pemimpin politik kita. Kebanyakan partai politik masih memiliki kultur feodal, dan sumber rekrutmen pemimpinnya terbatas pada kekerabatan dan hubungan asal-usul di masa lalu. Partai yang cukup terbuka juga belum berorientasi pada integritas dan kompetensi sebagai kriteria utama dalam merekrut dan mempromosikan pemimpin politik. Popularitas masih megalahkan kapasitas dan integritas. Dalam kultur begini, jangan harap talenta terbaik bisa masuk dalam sistem politik kita, yang sudah di dalam pun bisa dikalahkan oleh kekerabatan dan budaya politik uang. Patut disayangkan, demokrasi kita sedang mengalami krisis substansi dan krisis kepemimpinan sejati. Kalau Indonesia mau kuat, partai politik harus mampu merekrut, menghasilkan, dan mempromosikan talenta pemimpin bangsa yang memiliki kapasitas moral, intelektual, dan manajerial. Pekerjaan rumah kita masih banyak.

Anda bekerja sama dengan Presiden Jokowi, mantan Wapres Jusuf Kalla, dan juga Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anda, siapa yang memiliki gaya kepemimpinan terbaik?

Setiap pemimpin punya gaya, punya kelebihan, dan punya kekurangan. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang lebih baik dari yang lain. Dari interaksi dengan para tokoh dan pemimpin, saya terus mengambil pelajaran, baik dari kelebihan maupun dari kekurangan mereka. Waktu yang nanti membuktikan apakah figur tertentu, memang pas untuk momentum tertentu. 

Apakah Anda tidak memiliki hasrat kembali ke politik? Misalnya, berpasangan dengan Gibran, Wali Kota Solo dalam Pilkada Jateng di 2024 kelak?

Politik dengan “p” kecil, seperti berkompetisi, politik kepartaian, sementara ini, saya libur dulu. Tapi, politik dengan “P” besar, terus mengikuti situasi kenegaraan dan kebangsaan, harus terus dilakukan oleh setiap warga terdidik. Saya memandang, politik itu bukan pekerjaan atau karir, tetapi panggilan. Karier dan pekerjaan kan ada pensiunnya, keterpanggilan untuk menjadi pelayan publik bisa kapan saja. Pesan para senior, orang-orang bijak kepada saya: “Kamu boleh merasa terpanggil untuk suatu jabatan publik, tapi jangan pernah ingin”. Orang terpanggil boleh bersiap, tapi orang yang ingin sering tersesat menghalalkan segala cara. 

Apa saran Anda supaya Indonesia terus memiliki sosok terbaik sebagai pemimpin?

Jangan berhenti memproduksi pemimpin, karena Indonesia membutuhkan banyak sekali pemimpin berkualitas. Caranya, perbanyak inisiatif yang menumbuhkan jiwa dan ketrampilan memimpin. Pendidikan, pelatihan, mentoring, gerakan sosial harus diperbanyak. Komunitas yang merupakan persemaian calon-calon pemimpin harus diperbanyak. Tetapi di atas semuanya, kepemimpinan adalah soal perilaku, bukan posisi atau pangkat. Akan semakin baik bila para pemimpin formal menampilkan nilai-nilai luhur: jujur, tidak korupsi, rela berkorban, berinisiatif, dan terus menjadi pelayan masyarakat. Sikap-sikap ini akan menjadi teladan bagi generasi mendatang, untuk melahirkan sebanyak mungkin pemimpin sejati, bukan sekedar penguasa. [RCH]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories