Sudahi Polemik TWK, KPK Harus Fokus Berantas Korupsi .

Direktur Eksekutif Emrus Corner Emrus Sihombing mendorong agar polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera disudahi.

Emrus menilai, alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui TWK merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi agar lebih sistematis, dan telah sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, seluruh pegawai KPK harus mengikuti mandat UU tentang ASN.

“Artinya, bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan hal formal perintah UU. Menjadikan pemberantasan korupsi ke depan lebih sistematis (tertata) daripada sebelumnya,” kata Emrus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/5).

Emrus pun menampik anggapan KPK dan sejumlah instansi pemerintah telah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib pegawai yang tidak lulus TWK.

Dia justru melihat adanya kesatuan arah antara Presiden dan KPK dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, KPK dapat memusatkan pikiran, tenaga dan waktu bekerja untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Justru berada pada satu orbit untuk maju bersama memberantas korupsi,” tegasnya. [UMM]

]]> .
Direktur Eksekutif Emrus Corner Emrus Sihombing mendorong agar polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera disudahi.

Emrus menilai, alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui TWK merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi agar lebih sistematis, dan telah sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, seluruh pegawai KPK harus mengikuti mandat UU tentang ASN.

“Artinya, bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan hal formal perintah UU. Menjadikan pemberantasan korupsi ke depan lebih sistematis (tertata) daripada sebelumnya,” kata Emrus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/5).

Emrus pun menampik anggapan KPK dan sejumlah instansi pemerintah telah mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib pegawai yang tidak lulus TWK.

Dia justru melihat adanya kesatuan arah antara Presiden dan KPK dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, KPK dapat memusatkan pikiran, tenaga dan waktu bekerja untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Justru berada pada satu orbit untuk maju bersama memberantas korupsi,” tegasnya. [UMM]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories